Konversi Mobil dan Kompor Listrik Saat Kondisi Sulit Membuat Rakyat Semakin Tercekik
Pemimpin dalam Islam adalah pelayan bagi umat. Islam memiliki konsep riayah syuunil ummah, di mana rakyat adalah amanah yang harus dilayani bahkan disejahterakan kehidupannya. Lebih-lebih dalam pengaturan sumber energi.
Oleh Nasywa Adzkiya
(Aktivis Muslimah Kalsel)
JURNALVIBES.COM – Pemerintah melalui Presiden tengah getol mengkampanyekan penggunaan mobil dan motor listrik. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (cnnindonesia.com, 21/09/2022).
Presiden Jokowi memerintahkan semua instansi pemerintah untuk mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik. Pemerintah juga mendorong penggunaan listrik di rumah tangga, yakni konversi gas LPG 3 kg ke kompor induksi alis kompor listrik 1.000 watt.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun tengah melakukan uji coba penggunaannya di tiga kota: Denpasar, Solo, dan salah satu kota di Sumatera. Untuk melancarkan program ini, pada tahap awal pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini.
Adapun total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp540 miliar.
Pemerintah berencana menurunkan impor gas LPG dengan program migrasi kompor gas ke kompor listrik. Peralihan penggunaan sumber energi ini diyakini akan menurunkan konsumsi LPG termasuk subsidinya. Kebijakan Pemerintah ini tentu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang karut marut, terlanjur setelah harga BBM dinaikan. Tentu kebijakan konversi mobil dan kompor ke listrik dinilai membebani rakyat.
Kebijakan pemerintah untuk mengkonversi kompor gas ke listrik seharusnya dikaji ulang oleh pemerintah. Jika pemerintah bermaksud untuk mengurangi impor gas LPG dengan mengkonversi gas ke listrik, seharusnya dilakukan dulu terhadap fakta di lapangan bagaimana kesiapan masyarakat menerima kebijakan tersebut. Apalagi daya listrik yang digunakan rumah tangga masih lebih besar di kelompok 1.300 VA ke bawah. Untuk menggunakan kompor listrik mereka harus menambah daya. Apalagi pemerintah juga berwacana untuk menghapus listrik golongan 450 watt. Bukankah hal semakin menambah penderitaan rakyat?
Siapapun pasti mampu melihat, kebijakan konversi ini tentu akan menguntungkan para pengusaha. Yang notabenenya sudah akan melakukan produksi besar-besaran kompor dan gas listrik. Sekali lagi, rakyat dijadikan bahan bisnis berkedok kebijakan.
Perusahaan alat elektronik PT Hartono Istana Teknologi dikabarkan bakal memproduksi satu juta unit kompor listrik pada 2023 mendatang. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengungkapkan PT Hartono Istana Teknologi merupakan salah satu perusahaan yang akan meningkatkan produksi kompor listrik untuk mendukung program konversi gas ke kompor listrik yang dicanangkan pemerintah. Apalagi kini distribusi gas melon bersubsidi ukuran 3 kg mulai dibatasi (suara.com, 22/09/2022).
Di dalam sistem Kapitalis hari ini, menjadi hal yang wajar ketika rakyat dijadikan sebagai objek bisnis. Pemerintah bukan menjadi pelayan bagi umat, melainkan bertujuan untuk meraup keuntungan. Sistem yang bersumber dari akidah sekuler ini, telah menjadikan rakyat sebagai objek bisnis semata.
Kesejahteraan rakyat tidak pernah dipriroritaskan. Bagaimana tidak, di tengah himpitan ekonomi saat ini, mengapa pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang menyayat hati. Rakyat seolah diberikan beban bertubi-tubi. Hanya untuk memuaskan hasrat para oligharki. Adapun kebijakan pemerintah dengan membantu rakyat dengan BLT sejatinya hanyalah solusi tambal sulam yang tidak memberikan solusi tuntas.
Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Paradigma Islam dalam pemerintahan menjadikan rakyat sebagai prioritas utama. Pemimpin dalam Islam adalah pelayan bagi umat. Islam memiliki konsep riayah syuunil ummah, di mana rakyat adalah amanah yang harus dilayani bahkan disejahterakan kehidupannya. Lebih-lebih dalam pengaturan sumber energi. Rasulullah saw. bersabda : “Manusia berserikat dengan tiga hal yaitu air, padang rumput dan api” (HR. Ahmad).
Tiga hal ini wajib dikelola negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat Haram hukumnya dikelola oleh. swasta dan hasilnya dinikmati oleh kalangan mereka saja. Sama halnya dengan listrik, minyak bumi semuanya wajib disediakan bagi rakyat secara gratis. Jikapun harus membayar maka rakyat membayar dengaj murah. Karena pemerintahan dalam Islam tidak akan pernah mencari untung dari rakyat.
Oleh karena itu, berharap rakyat sejahtera dalam sistem kapitalis hari ini ibarat pribahasa jauh panggang dari api. Mustahil rakyat akan sejahtera jika terus-terusan dijadikan sebagai objek bisnis para oligarki. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti sistem rusak ini menjadi sistem yang hakiki yaitu Islam. Hanya dengan Islam rakyat benar-benar diriayah.
Sistem yang berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah SWT. menjadikan pemimpinnya, pemimpin yang amanah. Bertanggung jawab kepada rakyat dan tentunya juga mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada Allah SWT. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by unsplash.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
