Teror Konten Kreator Kritisi Rezim, Demokrasi Otoriter?

Dalam sistem Islam penguasa dituntut bertanggung jawab menerapkan semua aturan Islam pada jalannya pemerintahan atau pengaturan urusan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat wajib dipenuhi, baik sandang, pangan, papan, juga pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Oleh Dian Puspitasari
(Aktivis Dakwah)
JURNALVIBES.COM – Baru-baru ini terjadi teror pada sejumlah konten kreator dan influencer usai menyuarakan kritik keras terhadap penanganan bencana di Sumatra. Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, hingga intimidasi yang menyasar ke ke keluarga korban.
Berikut deretan influencer dan konten kreator yang mengalami teror tersebut, Dj.Donny rumahnya dilempar bom molotov, Sherly Annavita alami ancaman dan vandalisme, Aktivis Greenpeace terima teror bangkai ayam, Virdian Aurelio diteror digital dan peretasan, Yama Carlos terima ancaman, Pitengz ( o@piteng2.0 ) alami doxing dan pembajakan sim card, Axel Christian alami tekanan usai kontennya viral. (mediaIndonesia, 31-12-2025)
Rentetan teror tersebut memicu kekhawatiran publik atas kebebasan berekspresi serta bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Teror yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut rakyat pada rezim yang berkuasa. Hal ini menjadi indikator serius bahwa kebebasan berpendapat masih menghadapi tantangan besar di Indonesia meski sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tetapi ketika pendapat bersinggungan dengan kepentingan para oligarki dan pemodal, pendapat itu dianggap sebuah ancaman. Jelas sekali rezim anti kritik menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter.
Bagaimana langkah sistem Islam dalam mengoreksi penguasa ?
Dalam Islam penguasa atau pemimpin adalah junnah ( pelindung atau perisai ) bagi rakyat yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan, keamanan dan menerapkan keadilan sesuai syariat Allah, serta akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat atas amanah kepemimpinannya tersebut. Bukan sebaliknya menjadi peneror dan pengancam rakyatnya. Hubungan penguasa dan rakyat dalam Islam adalah penguasa wajib melayani, berlaku adil, dan menegakkan syariat demi kemaslahatan rakyat, dengan kata lain penguasa adalah pelayan rakyat (ra’in ).
Sementara rakyat wajib mentaati selama perintahnya makruf, mendoakan pemimpin, serta memberikan nasehat dan kritik membangun untuk kebaikan bersama ( musahabah lil hukam ), menciptakan harmoni dan kesejahteraan dunia akhirat.
Allah berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al-Baqarah: 208)
Dalam ayat lain disebutkan: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (Yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (TQS Al-Ahzab: 36).
Dari kedua ayat di atas, sangat jelas dalam sistem Islam penguasa dituntut bertanggung jawab menerapkan semua aturan Islam pada jalannya pemerintahan atau pengaturan urusan rakyat. Kebutuhan pokok rakyat wajib dipenuhi, baik sandang, pangan, papan, juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kekayaan alam dialokasikan sepenuhnya untuk memenuhi hajat kebutuhan rakyat, bukan malah dikuasai penguasa atau pengusaha (asing) sebagaimana dalam sistem demokrasi-kapitalisme saat ini yang sangat jauh dan bertentangan dengan aturan Islam.
Nabi Muhammad saw. juga sangat menghargai hak kebebasan berpendapat, dan hal ini menjadi teladan bagi para pemimpin. Seperti pada masa khulafaur rasyidin, para khalifah dikenal sangat menghargai kritik dan saran dari rakyatnya. Interaksi ini didasari oleh prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah) dan keadilan, di mana penguasa dianggap sebagai pelayan umat dan bertanggung jawab kepada Allah serta rakyatnya.
Begitu pula pada masa khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai kritik , meskipun beliau dikenal sebagai pribadi yang tegas. Pada Khilafah pertama Abu Bakar ash-Shiddiq juga demikian sangat menunjukkan sikap kepemimpinan yang bijaksana dan lembut. Siap menerima masukan dan kritik dari umatnya untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan syariat Islam.
Dari sikap para khalifah pada masa ini menjadi teladan bahwa sistem pemerintahan Islam lah yang paling Ideal untuk diterapkan, karena memberi ruang untuk kebebasan berpendapat dan mengkritik penguasa sangat dijamin, sepanjang kritik tersebut disampaikan secara benar dan kondusif. Wallahu a’lam bish-shawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






