Dalam pandangan Islam, SDA yang jumlahnya besar seperti minyak bumi merupakan harta milik umum yang bisa didistribusikan langsung kepada rakyat secara gratis atau memberikan harga semurah-murahnya
Oleh Nia
(Mahasiswi)
JURNALVIBES.COM – Seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengkoordinir rakyat agar mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Para penguasa juga harus memenuhi kewajibannya dalam menjalankan perannya secara adil sesuai janji pelantikan yang telah diucapkan.
Lantas apakah pemimpin saat ini sudah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya? Apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya?
Nyatanya kita semua dikejutkan kembali dengan adanya berita kenaikan BBM yang sudah berkali-kali terjadi apalagi disaat keadaan perekonomian belum stabil akibat pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun. Dikutip dari Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan “Ini (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian”.
Dalam konferensi pers, menteri ESDM Arifin Tarif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertilite dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter menjadi Rp14.500,00/liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
Sebagaimana yang sudah kita semua rasakan, tentunya akibat adanya kenaikan BBM ini berimbas pada kenaikan kebutuhan sehari-hari pula terutama pada sektor pertanian dan petrokimia. Lebih parahnya, naiknya BBM akan mengakibatkan PHK massal karena untuk mencegah melonjaknya pengeluaran perusahaan. Sehingga berpotensi kemiskinan dan pengangguran pada rakyat meningkat.
Penguasa mengklaim bahwa kenaikan bbm ini adalah upaya efisiensi subsidi yang salah sasaran. Padahal jika ingin mengelola SDA migas secara benar maka blok-blok migas lebih dari cukup memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini merupakan contoh perbuatan zalim akibat diterapkannya sistem demokratis kapitalis di mana para penguasa membuat aturan untuk keuntungan mereka sendiri dan semakin mencekik rakyat. Selain itu, perbuatan seperti ini menyalahi janji kepemimpinan sebagai penguasa negara.
Nabi saw bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api dan harganya adalah haram”. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa SDA yang memiliki cakupan luas merupakan milik umum. Semua seorang pemimpin tidak boleh menyerahkan pengelolaanya pada pihak asing.
Selain itu, negara tidak boleh memprivasi harta milik umum kepada siapapun baik swasta maupun domestik. Namun pada sistem kapitalis malah menjadikan SDA legal dikelola oleh swasta dan tentunya jauh dari kata efisien untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Lantas sistem seperti apakah yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat? Yaitu sistem Islam mengatur berbagai urusan kehidupan manusia secara kafah dan tentunya dapat menyelesaikan problematika yang terjadi di masa sekarang dan masa mendatang.
Dalam pandangan Islam, SDA yang jumlahnya besar seperti minyak bumi merupakan harta milik umum yang bisa didistribusikan langsung kepada rakyat secara gratis atau memberikan harga semurah-murahnya. Kemudian khilafah boleh menjual migas kepada industri dengan harga wajar atau menjualnya keluar negeri dan hasil keuntungannya akan masuk ke dalam pos kepemilikan umum baitul maal.
Dari dana pos ini, khilafah bisa menjamin kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan maupun bahan pokok. Maka dari itu, sebaik-baiknya sistem yang dibutuhkan umat adalah sistem Islam untuk menjamin kehidupan manusia dengan adil dan memberikan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by unsplash.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
