Islam mewajibkan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Islam. Perlindungan generasi menjadi proiritas negara melalui kebijakan negara.
Oleh Normah Rosman
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Ekonomi kapitalis tidak peduli bagaimana kondisi yang ada di masyarakat. Tetapi lebih peduli pada materi ekonomi dari sisi bagaimana menyediakannya, bahkan bagaimana supaya bisa mendapatkan manfaat dari semua aspek tersebut.
Dilansir dari kumparan (28/2/ 2024), jumlah anak di seluruh dunia saat ini yang tidak memiliki akses perlindungan sosial apapun setidaknya mencapai 1,4 miliar. Pada anak di bawah usia 16 tahun, berdasarkan data dari PBB dan badan amal Inggris Save the Children. Tak adanya perlinsos ini membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit, gizi buruk, dan terpapar kemiskinan. Di negara-negara yang berpendapatan rendah, hanya satu dari 10 anak, bahkan kurang, yang mempunyai akses terhadap tunjangan anak. Ini menunjukkan jika adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan cakupan yang dinikmati oleh anak-anak di negara lain yang berpendapatan tinggi.
Beralih ke dalam negeri, dikutip dari cnbcindonesia (5/6/2023), pemerintah memperkirakan jika kemiskinan ekstrem bisa melonjak drastis pada penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni 2024. Hal ini dikarenakan basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global berbeda dengan yang digunakan oleh pemerintah selama ini.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, selama ini pemerintah menggunakan basis perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan garis kemiskinan sebesar US$ 1,9 purchasing power parity (PPP) per hari, sedangkan secara global US$2,15 PPP per hari. Dengan basis perhitungan itu pemerintah harus mengentaskan 5,8 juta jiwa penduduk miskin hingga mencapai 0% pada 2024 ini, atau setara dengan 2,9 juta orang per tahunnya.
Kemiskinan Ekstrem Problem Dunia, Ulah Kapitalis
Kemiskinan ekstrem menjadi problem dunia. Hal ini menandakan jika adanya persoalan sistematik yang dihadapi oleh dunia. Seperti yang diketahui jika hampir seluruh belahan dunia saat ini menerapkan sistem kapitalis. Sistem kapitalis berdasarkan manfaat, jika sesuatu itu tidak bermanfaat untuk penguasa maka ia tentunya tidak akan dihiraukan, atau hanya sekadarnya saja dalam memberantasnya. Sistem kapitalis tidak pernah benar-benar memikirkan nasib anak-anak yang terancam kemiskinan ekstrem. Akibatnya anak akan mengalami banyak problem kehidupan yang akan berpengaruh pada nasib dunia di masa mendatang.
Di sisi lain, perlindungan sosial negara saat ini ibarat tambal sulam sistem ekonomi kapitalis, yang tak akan pernah membuat generasinya sejahtera. Hanya sekelompok orang saja yang merasakan kesejahteraan. Karena sistem kapitalis ini memberi kebebasan dalam kegiatan ekonomi sehingga pengusaha dapat menguasai hajat hidup orang banyak termasuk menguasai sumber daya alam. Tentu saja kondisi ini merupakan konsekuensi dari reinventing (interpreneur/ wirausaha) dan goverment (pemerintah), di mana negara hanya berperan hanya sebagai regulator. Perusahaan jelas akan mengambil keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sementara rakyat tetap akan hidup dalam kemiskinan.
Dalam sistem kapitalis, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan selalu memberikan keuntungan pada oligarki. Karena yang mengolah dan menjalankan kebijakan tersebut pada umumnya akan bekerja sama dengan swasta, Sehingga pihak swasta akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.
Dengan sistem ini, kebijakan yang katanya untuk mensejahterahkan hanya sekedar ilusi. Karena sejatinya yang merasakan keuntungannya adalah oligarki. Rakyat membutuhkan lapangan kerja agar bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri, bukan dengan terus menerus bergantung pada bansos yang jauh dari kata cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Islam Menjamin Kesejahteraan Tiap Individu
Islam mewajibkan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Islam. Perlindungan generasi menjadi proiritas negara melalui kebijakan negara. Islam memandang adanya kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha dalam sumber-sumber ekonomi yang tepat agar memungkinkan tiap-tiap individu mampu merealisasikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan. “Tidak ada seoramg hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan mengharamkan dia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim) .
Adapun tugas negara dalam menuntaskan kemiskinan sesuai dengan syariat Islam, yakni;
Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan dan memerintahkan rakyat untuk giat bekerja. Sektor lapangan kerja dalam negara yang menerapkan sistem Islam sangat terbuka luas, seperti dalam bidang pertanian, peternakan, jasa maupun industri. Sedangkan pada ekonomi riil akan ditumbuh suburkan oleh negara, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dirasakan nyata oleh seluruh individu.
Kedua, menutup semua kecurangan yang mematikan ekonomi, seperti judi, praktek riba, penipuan harga dalam jual beli, penipuan barang alat tukar maupun penimbunan. Hal ini dipertegas dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kecurangan.
Ketiga, mengelolah sumber daya alam secara mandiri, sebagaimana perintah syariat. Islam mengharamkan penguasaan SDA oleh para kapitalis seperti pada sistem kapitalisme. Karena hal tersebut menyebabkan harta yang seharusnya digunakan untuk menjamin kesejahteraan rakyat beralih kekantong pribadi kapitalis.
Keempat, negara wajib menjamin secara langsung kebutuhan publik yang meliputi pendidikan, kesehatan dan keamanan. Di mana negara wajib memberikan semua kebutuhan tersebut secara gratis kepada rakyat per individu, baik Muslim maupun non-muslin, kaya maupun miskin, tua atau muda. Adapun dana untuk menjamin semua kebutuhan tersebut bersumber dari hasil pengelolaan SDA, yang kemudian masuk ke pos kepemilikan umum baitul maal.
Beginilah cara Islam dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya dan upaya mengangkat generasi dari kemiskinan. Meski demikian bukan berarti dalam institusi yang menerapkan sistem Islam tidak ada orang miskin, Keberadaan orang miskin karena qadha (ketentuan). Namun dengan jaminan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya, sehingga semiskin-miskinnya masyarakat masih bisa mendapatkan jaminan kehidupan yang layak. Sehingga kualitas generasi akan tetap terjaga. Wallahu a’lam bisshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
