Negara dalam Islam akan memastikan adanya sistem perencanaan yang matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas seperti saat mudik. Pendataan, pengaturan waktu perjalanan, serta penyediaan sarana transportasi dilakukan secara terintegrasi dan terpusat, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berlebihan.
Oleh Nur Linda, A.Md.Kep.
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, arus mudik di jalur selatan Nagreg mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah titik, terutama di kawasan Cicalengka, dengan antrean kendaraan yang mencapai hingga lima kilometer.
Kemacetan tersebut disebabkan oleh lonjakan jumlah kendaraan pemudik yang melintas. Selain itu, adanya penyempitan jalan di beberapa titik penting turut memperparah kondisi lalu lintas. Banyaknya persimpangan menuju pemukiman warga, serta aktivitas kendaraan yang keluar-masuk area istirahat (rest area), juga menjadi faktor yang membuat arus kendaraan semakin tersendat. (Metronewstv, 19-03-2026)
Selama periode arus mudik Lebaran 2026, Polri mencatat terjadi 173 kecelakaan lalu lintas dalam waktu 12 jam, dari Selasa (17/3) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/3) pukul 06.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 29 orang meninggal dunia, 70 orang mengalami luka berat, dan 505 orang luka ringan. Selain itu, total kerugian material akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar (kompas, 28-03-2026).
Setiap tahun, arus mudik dan arus balik selalu diwarnai oleh kemacetan panjang dan kecelakaan lalu lintas. Jalanan dipenuhi kendaraan pribadi yang membludak, sementara kapasitas infrastruktur tidak mampu menampung lonjakan tersebut. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keselamatan para pemudik.
Permasalahan ini bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, kejadian serupa terus berulang tanpa perubahan yang signifikan. Kemacetan panjang berjam-jam, bahkan berhari-hari, menjadi pemandangan yang dianggap wajar setiap musim mudik. Begitu pula dengan kecelakaan lalu lintas yang terus menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit.
Berulangnya kemacetan dan kecelakaan setiap tahun menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius dan mendasar dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Solusi yang diberikan selama ini cenderung bersifat teknis dan sementara, seperti rekayasa lalu lintas, sistem ganjil-genap, atau pembatasan kendaraan. Namun, langkah-langkah ini tidak menyentuh akar persoalan.
Salah satu akar masalah utama adalah minimnya layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Ketika jutaan orang melakukan perjalanan dalam waktu yang bersamaan, jalan raya menjadi tidak mampu menampung volume kendaraan yang sangat besar.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di berbagai daerah juga masih banyak yang tidak layak. Jalan rusak, penerangan minim, serta kurangnya fasilitas keselamatan turut meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini menunjukkan lemahnya perhatian negara terhadap aspek keselamatan publik.
Dalam perspektif yang lebih luas, persoalan ini tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, negara cenderung berperan sebagai regulator, bukan pengurus rakyat secara langsung. Pembangunan infrastruktur sering kali berorientasi pada keuntungan ekonomi, bukan pada pelayanan maksimal kepada masyarakat. Transportasi massal pun sering diserahkan kepada swasta, sehingga aspek keuntungan lebih diutamakan dibandingkan pelayanan.
Akibatnya, rakyat harus menanggung beban sendiri, baik dalam bentuk biaya transportasi yang mahal maupun risiko keselamatan di jalan. Negara seolah abai terhadap tanggung jawab utamanya dalam melindungi dan melayani rakyat.
Islam memandang bahwa negara memiliki peran sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Negara tidak boleh lepas tangan dalam urusan yang menyangkut kebutuhan dan keselamatan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam (khilafah), negara akan menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Transportasi tidak dipandang sebagai komoditas bisnis semata, tetapi sebagai kebutuhan publik yang harus dipenuhi negara. Dengan tersedianya transportasi massal yang memadai, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan, sehingga kemacetan dapat diminimalisir.
Selain itu, negara juga bertanggung jawab membangun dan merawat infrastruktur jalan secara optimal. Jalan-jalan akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek yang berorientasi keuntungan. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara cepat dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Islam juga mengatur bahwa harta milik umum, seperti jalan raya dan fasilitas publik lainnya, harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Selain itu, negara dalam Islam akan memastikan adanya sistem perencanaan yang matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas seperti saat mudik. Pendataan, pengaturan waktu perjalanan, serta penyediaan sarana transportasi dilakukan secara terintegrasi dan terpusat, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berlebihan.
Sebaliknya, negara haram menganpitalisasi layanan transportasi publik seperti yang terjadi saat ini. Negara juga haram membiarkan individu atau swasta menguasai pengelolaan transportasi publik, termasuk seperti skema pengelolaan jalan tol yang mengharuskan warga membayar tarif mahal untuk dapat menggunakannya. Sejatinya, layanan transportasi adalah tanggung jawab negara untuk menyediakannya.
Terkait antisipasi terjadinya kecelakaan atau problem lalu lintas, khilafah tidak sekadar menyediakan posko keselamatan atau pengaturan jalur kendaraan. Namun, khilafah juga melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti mobil derek dan mobil pemadam kebakaran dalam jumlah yang mencukupi.
Negara juga menyediakan fasilitas kesehatan terbaik berupa rumah sakit yang canggih, serta jumlah tenaga kesehatan (nakes) dan berbagai armada penyelamatan yang memadai, baik itu ambulans, helikopter, maupun perahu penyelamat (rescue boat).
Tidak lupa, khilafah juga akan melakukan berbagai riset dan inovasi agar semua layanan publik, termasuk ketika berkenaan dengan lalu lintas lebaran dapat diberikan kepada rakyat dengan optimal dan kualitas terbaik, serta menjauhkan mereka dari kemudaratan.
Kemacetan dan kecelakaan saat mudik yang terus berulang setiap tahun menunjukkan kegagalan sistem dalam memberikan solusi yang tuntas. Kapitalisme telah menjadikan negara abai terhadap tanggung jawabnya, sehingga rakyat harus menghadapi risiko besar setiap kali mudik.
Islam menawarkan solusi yang mendasar dengan menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Dengan penyediaan transportasi massal yang memadai, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pengelolaan fasilitas publik oleh negara, keselamatan dan kenyamanan masyarakat dapat terjamin.
Sudah saatnya persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai rutinitas tahunan, tetapi sebagai masalah serius yang membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh. Hanya dengan sistem yang benar, keselamatan rakyat dapat benar-benar diwujudkan. Wallahu a’lam bish-shawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
