Dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, negara yang menerapkan sistem Islam memberikan tunjangan yang layak bagi tenaga medis kesehatan. Juga menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin terbaik untuk menangani penemuan virus varian baru.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menyayangkan kebijakan pemerintah yang melonggarkan pembatasan di masa pandemi, terkait situasi kenaikan kasus Covid-19. Walau niatnya untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi pelonggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. (msn.com, 12/6/2022)
Isu pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di seluruh Indonesia, menarik perhatian publik. Sebab melihat adanya pelonggaran, diartikan sudah bisa atau tidak perlu adanya PPKM dan masyarakat beranggapan sudah siap beralih ke fase endemi. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan, negara tidak bisa memutuskan sendiri terkait peralihan fase dari pandemi ke endemi. Menurutnya keputusan harus bersama organisasi kesehatan dunia (WHO), tetapi secara pribadi Budi mengaku tidak masalah adanya PPKM level 1. (lifestyle.okezone.com, 3/6/2022)
Pemerintah terlalu excuse secara kebijakan, sehingga kalau dilihat mulai dari jalanan, orang berangkat dan pulang dari perkantoran, pemukiman, di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik, tempat rekreasi, kuliner, dan lainnya hampir semuanya sudah bebas. Dengan protokol kesehatan yang longgar di saat wabah masih ada, akan memungkinkan risiko Covid-19 tetap tinggi di tengah masyarakat. Padahal diharapkan adanya penurunan kasus agar segera memasuki fase endemi dan tidak ada lonjakan kenaikan lagi.
Pada kenyataannya, akhir-akhir ini masih terjadi lonjakan penderita Covid-19 akibat banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Juga dipicu dengan adanya varian baru Omicron BA.4 dan BA.5. Diprediksi puncaknya akan terjadi satu bulan setelah penemuan kasus pertama. Karena belum sepenuhnya tercipta pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menangani dan mencegah penularan Covid-19, akankah Indonesia siap menyongsong perubahan dari pendemi ke endemi?
Di dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Meskipun setiap permasalahan berusaha diselesaikan, tetapi tidak tuntas sehingga terus berulang. Ini merupakan akibat dari kebijakan kapitalisme yang tidak pernah pro rakyat. Pertimbangan utama dari kebijkan yang dibuat adalah masalah ekonomi, bukan keselamatan rakyat.
Misalnya dalam kondisi pandemi ini, penguasa hanya membuat program lip service dalam mengatasi dan tidak serius untuk menyelesaikan wabah pandemi Covid-19. Bahkan dengan adanya wabah pandemi ini, penguasa dan oligarki malah memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan. Wajar saja pandemi ini tidak cepat berakhir, meskipun sudah memakan korban rakyat yang banyak.
Dengan rencana akan diberlakukannya pandemi ke endemi, pemerintah seharusnya melakukan persiapan yang lebih matang. Di antaranya dengan tetap memberikan edukasi tentang protokol kesehatan, meskipun kasus Covid-19 telah menurun. Pelaksanaan vaksinasi harus merata hingga ke pelosok desa, karena sampai saat ini pelaksanaan vaksinasi belum merata. Pemerintah juga tidak boleh gegabah “mengendemikan” pandemi.
Sebelum memenuhi indikator endemi, pemerintah tidak harus memaksakan diri hanya karena alasan ekonomi, karena ini menyangkut keselamatan nyawa rakyat. Pemerintah juga tidak boleh menerapkan kebijakan yang tanggung atau tarik ulur dalam penanganan pandemi Covid-19 agar kepercayaan publik kepada pemerintah tidak makin menurun.
Berbeda dengan Islam yang sangat mementingkan keselamatan dan nyawa rakyatnya dari segala ancaman. Dalam sistem Islam, negara punya tanggung jawab besar atas rakyat dan negara yang nantinya di akhirat akan dimitai pertanggungjawaban.
Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Islam punya solusi untuk mengatasi pandemi secara fundamental, yaitu melakukan lockdown total pada wilayah terjangkit sejak awal sehingga tidak menyebar ke wilayah yang lain. Negara memberlakukan tes massal secara gratis bagi warganya dalam rangka Test-Tracing-Treatment (3T), kemudian memisahkan orang sehat dari orang sakit. Diberikan pengobatan bagi yang sakit hingga sembuh dan disediakan segala kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit. Sementara untuk wilayah yang tidak terinfeksi virus bisa menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular.
Dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, negara memberikan tunjangan yang layak bagi tenaga medis kesehatan. Juga menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin terbaik untuk menangani penemuan virus varian baru. Dengan begitu virus akan bisa diatasi dan tidak menyebar kemana-mana. Semua ini hanya bisa terjadi apabila Islam diterapkan secara kafah dalam kehidupan di dalam bingkai khilafah. Wallahu a‘lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
