
Pemimpin dalam sistem Islam merupakan raa’in (pengurus) rakyatnya. Maka hanya sistem Islam yang merupakan sistem sahih yang menghasilkan pemimpin amanah karena menjalankan tugasnya hanya mengharap rida Allah semata.
Oleh Gina Ummu Azhari
(Aktivis Dakwah)
JURNALVIBES.COM – Pergelaran Pilpres telah dimulai, bakal calon presiden mulai bermunculan. Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartanto Ridwan Kamil, Erick Thohir bahkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhaimin Iskandar mulai unjuk gigi ke tengah-tengah publik.
Baliho bakal capres telah bermunculan menghiasi jalanan utama, bahkan di tingkat kecamatan. Berbagai cara dilakukan oleh calon presiden tersebut agar mendapatkan simpati masyarakat.
Nasional Demokrat telah mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk itulah DPD di seluruh daerah di tanah air harus mengikuti keputusan dari pusat. Maka penguatan suara di daerah dilakukan dengan sosialisasi dengan silaturahmi kepada seluruh tokoh masyarakat, agama serta semua elemen masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh ketua DPD Nasdem Kabupaten Bandung H. Agus Yasmin. (Opininews.com, 4/10/2022)
Hadirnya sosok baru memang dirindukan di tengah kemelut yang menggelayuti negeri ini. Rakyat sudah bosan dengan janji manis rezim yang nyatanya tidak kunjung terwujud. Janji pendidikan murah, fasilitas kesehatan yang terjangkau tidak terbukti. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat seperti pencabutan subsidi BBM, pengesahan UU Cipta Kerja yang memihak pengusaha membuat luka masyarakat semakin menganga. Maka hadirnya sosok-sosok baru menjadi angin segar yang akan membawa perbaikan nasib bangsa.
Namun akankah mimpi indah ini terwujud dalam sistem demokrasi kapitalisme?
Pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi yang memiliki asas langsung, umum, bebas rahasia (LUBER) nyatanya membutuhkan biaya sangat besar dalam pelaksanaannya. Pada Pemilu tahun 2019 saja anggaran yang dikeluarkan oleh negara sebesar Rp.52,4 triliun untuk biaya penyelenggaraannya (ekonomi.bisnis.comz 13/04/22).
Sedangkan perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar Rp.213 M. (CNBC Indonesia.com, 23/05/2019). Karena membutuhkan biaya sebesar ini maka calon kandidat akan menggandeng parpol dan pihak lain yang mau memberikan modal untuk melenggang ke panggung pemilu. Maka tidak heran jika sistem politik dalam sistem demokrasi dikenal dengan istilah balas budi. Ada istilah bagi-bagi jabatan maupun bagi-bagi proyek untuk membalas jasa para pendukung ini.
Selain itu, sistem demokrasi ini sangat memungkinkan munculnya aktivitas korupsi yang ditimbulkan akibat dari tingginya biaya kampanye dan obral janji demi melenggang hingga istana. Jika pun akhirnya terpilih, ada dugaan yg diutamakan adalah kepentingan parpol pengusung dirinya dan kembalinya modal kampanye, bukan bagaimana mewujudkan janji yang telah disampaikan ke tengah masyarakat.
Alhasil, wajah demokrasi dengan kapitalismenya demikian nampak pada diri calon dan saat terpilihnya pemimpin. Rakyat pun senantiasa lupa bahwa sistem ini tak mungkin melahirkan sosok amanah selain sosok yang berlepas diri dari mengurus rakyatnya. Pemimpin yang terpilih hanya berfungsi sebagai regulator untuk memuluskan kepentingan-kepentingan oligarki sementara hubungan penguasa dengan rakyat tak lebih hubungan transaksional sebagaimana penjual dan pembeli.
Maka untuk meraih perubahan tidaklah cukup dengan bergantinya sosok pemimpin, namun diperlukan perubahan sistem secara fundamental.
Sistem yang akan memberikan kemaslahatan umat dan lahirnya sosok pemimpin amanah adalah sistem Islam dengan seperangkat aturan syara yang sempurna.
Pemilihan pemimpin dalam sistem Islam tidak serumit pemilihan dalam sistem demokrasi. Penerimaan calon pemimpin akan diterima oleh Mahkamah Mazalim yang diterima adalah yang memenuhi syarat in’iqad. Pengerucutan calon menjadi dua calon saja dilakukan majelis umat.
Selanjutnya pengumuman nama dua calon pemimpin akan diumumkan oleh kajelis umat agar umat Muslim memilih satu di antara kedua calon tersebut. Selanjutnya pemimpin yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak kemudian dilakukan baiat.
Nantinya pemimpin yang terpilih akan melaksanakan syariat Islam sesuai Al-Qur’an dan sunah. Islam dengan seperangkat pengaturannya akan mengutamakan kemaslahatan umat. Pemimpin dalam Islam harus melaporkan kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah memangku jabatan. Apabila ada penambahan kekayaan yang mencurigakan, maka akan disita oleh negara.
Selain itu terdapat majelis umat yang berfungsi sebagai lembaga yang memuhasabahi pemerintah. Pemerintah juga tidak antikritik karena adanya kewajiban amar makruf nahi mungkar termasuk terhadap penguasa. Selain itu ancaman yang besar diberikan kepada penguasa yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
Rasulullah Saw. bersabda : “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim)
Pemimpin dalam sistem Islam merupakan raa’in (pengurus) rakyatnya. Maka hanya sistem Islam yang merupakan sistem sahih yang menghasilkan pemimpin amanah karena menjalankan tugasnya hanya mengharap rida Allah semata. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by google.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






