Demokrasi Mengusung Calon yang Benar?

Dalam kepemimpinannya Rasulullah bertujuan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Dari sisi pemimpin, Islam telah mensyaratkan bahwa harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, bahwa PKS terbuka kepada siapa saja tokoh calon presiden (capres) untuk didukung Pilpres 2024. Ia membantah PKS mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. “PKS wait and see sampai sekarang. Kita tunggu sampai ada perkembangan yang menarik. Enggak (cenderung mendukung Anies) enggak ada, enggak ada,” kata Aboe dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Tribun Network, Senin (13/6/2022).
PKS memang dekat dengan Anies Baswedan tetapi tidak hanya kepada Anies, juga berkomunikasi dengan tokoh lain. Aboe juga menyampaikan, terkait Pilpres 2024, sikap PKS sama seperti pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu agar tidak terburu-buru. Diperlukan perhitungan yang matang dalam menentukan calon yang diusung dalam pilpres. “Bukan kalimat benar dan tidak benar, semua bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar. Tetapi akan diperhitungkan dengan baik. Jadi ojo kesusu. Jadi Pak Jokowi mau kasih standar pada kita menyiapkan itu ojo kesusu,” sambungnya. (nasional.kompas.com, 13/6/2022)
Ganjar Pranowo belakangan ini sedang hangat disinggung, tetapi ia kerap kali tidak mau menjawab soal “copras-capres” terkait dirinya dan terkait kinerjanya yang bermasalah dari internal partainya sendiri. Dikritik oleh rekan separtainya beberapa kali, tentang kinerjanya delapan tahun jadi gubernur hanya main medsos. Trimedya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan, “Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR, kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu. Selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun kemudian diramaikan dengan kemiskinan di Jateng (Jawa Tengah), tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan.” Bahkan Ganjar disebut kemlinthi oleh Trimedya, dan sebelumnya Ketua DPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Puan Maharani, menyebut seseorang dengan istilah ganteng tapi tidak bisa bekerja. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Wonogiri Jawa Tengah, pada April lalu. (nasional.kompas.com, 13/6/2022)
Demokrasi bagi kebanyakan orang masih dianggap sebagai format bernegara yang paling ideal, sangat sempurna dan tidak akan pernah mati. Tetapi fakta yang nampak, dilihat dari hiruk pikuknya pencalonan di negara ini, bahwa dalam demokrasi semua partai atau pihak memilih calon yang bisa menang tanpa peduli, apakah calon itu benar karena kapabilitas dan komitmennya terhadap rakyat apalagi terhadap Islam. Karena pada kenyataannya pemilu lima tahunan yang berlangsung kontinue tidak pernah melahirkan pemimpin yang amanah.
Seharusnya seluruh rakyat Indonesia bisa belajar dari pengalaman dan mengkaji lebih dalam agar tidak terus mengulang-ngulang aktivitas tanpa memahami arti penting dan substansinya. Persoalan mendasar yang seharusnya menjadi evaluasi bersama adalah apakah pemerintahan baru yang terbentuk nantinya akan berpihak pada rakyat atau pemerintahan baru akan berpihak korporat.
Tetapi pada kenyataannya setiap kali diadakan pemilihan pilpres, secara empiris membuktikan bahwa yang bisa menang hanya calon yang didukung kaum kapitalis. Karena para kandidatnya tidak bisa dilepaskan dari oligarki dan para pemilik modal. Oleh karenanya didalam demokrasi mustahil akan terlahir pemimpin berpihak kepada rakyat atau umat dan mustahil dalam sistem demokrasi menerapkan syariat Islam. Apalagi dalam kontestasi politik yang mahal, dan melibatkan para pemilik modal untuk mendukung oligarki.
Maka terjadilah politik jual beli jabatan dan jual beli kebijakan yang senantiasa hadir dalam kinerja mereka. Kebijakan hanya berputar pada kepentingan korporasi yang punya harta dan oligarki yang punya kuasa. Yang semua itu hanya untuk kepentingan penguasa atau oligarki. Oleh karena itu pejabat yang lahir dari sistem pemilu demokrasi tidak akan pernah melayani umat, tetapi untuk melayani pemilik modal.
Inilah bobroknya sistem demokrasi karena menghasilkan kepemimpinan yang pro kapitalis tanpa peduli kebenaran dan kemampuan. Demokrasi tidak akan bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan punya kapabilitas untuk menyelamatkan rakyat. Karena demokrasi sudah sangat rusak mulai dari dasarnya, apalagi digunakan sebagai jalan untuk mensejahterakan rakyatnya tidak akan mungkin terwujud, karena adanya persekongkolan antara demokrasi dengan kapitalisme.
Demokrasi bukan sistem politik terbaik seperti yang selalu digaungkan tetapi demokrasi adalah sistem zalim yang bersembunyi di balik narasi kedaulatan ada di tangan rakyat, padahal antirakyat dan jauh dari keadilan. Harusnya rakyat sadar, bahwa selama ini telah ditipu oleh para pecundang dengan istilah politik “perwakilan”. Yang setiap lima tahun suaranya terus dimanfaatkan untuk semata-mata demi melegitimasi dan melanggengkan kecurangan struktural. Menjadikan semua kezaliman dan penjajahan di negara ini berlangsung secara legal.
Berbeda didalam Islam pemimpin itu dipilih untuk menegakkan hukum Allah Swt. secara kafah. Pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariah Islam secara kâfah dalam mengurus urusan rakyatnya. Pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, karena yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Pemimpin yang menjaga rakyatnya agar tetap berada dijalur takwa dan tetap berjalan sesuai syariah Allah Swt. dan rida-Nya.
Sebagai agama yang sempurna Islam mempunyai konsep yang lengkap terhadap individu pemimpin dan sistem yang digunakan untuk menjalankan kepemimpinannya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam kehidupan bernegara. Diantaranya adalah, Rasul adalah sosok pemimpin politik yang menjalankan aktivitas kenegaraan berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Swt. Rasulullah saw. menerapkan syariah Islam secara menyeluruh, sebab semua ucapan, perbuatan, dan diam beliau adalah sumber hukum, Rasul juga mengurus urusan rakyat. Dalam penerapan hukum Allah Rasul sangat tegas tanpa kompromi. Menyatukan masyarakat dengan ikatan yang kokoh, yaitu akidah Islam dalam bentuk ukhuwah islamiyah.
Dalam kepemimpinannya Rasulullah bertujuan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Dari sisi pemimpin, Islam telah mensyaratkan bahwa harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Dengan syarat kepemimpinan dan pemimpin tersebut hanya bisa diwujudkan dalam sistem kepemimpinan Islam yaitu khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Oleh karena itu butuh adanya intitusi khilafah untuk bisa menerapkan Islam secara kafah. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






