Semestinya umat Islam dunia merapat dalam satu barisan, kemudian mengacu pada aturan syariat Islam kafah yang telah terbukti secara empiris berhasil mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang stabil dan produktif.
Oleh Yuli Farida
(Aktivis Dakwah Kampus)
JURNALVIBES.COM – Beberapa waktu lalu Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Acara yang dihadiri oleh berbagai kepala negara tersebut diselenggarakan di Bali dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang diduga kuat akan semakin mengokohkan liberalisasi di Indonesia.
Deklarasi yang dihasilkan menunjukan aroma kuat kepemimpinan negara maju G7 terhadap egara-negara lainnya, demi kemajuan ekonomi mereka sendiri. Ada kemudahan jalan untuk masuk ke negara berkembang dalam berbagai bidang. Dengan semangat liberalisasi ekonomi, hal ini jelas menguatkan penjajahan adidaya G7 terhadap negara berkembang.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 berhasil mengesahkan pernyataan para pemimpin atau Leaders’Declaration. Berdasarkan dokumen deklarasi yang diterima, beberapa kepala negara G20 menyepakati beberapa hal. Antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, serta mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.
Selain itu, para pemimpin G20 juga menyerukan komitmen bersama untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGS), mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan. Terakhir, para pemimpin menyambut baik upaya Indonesia sebagai presiden G20 tahun ini untuk menyusun berbagai isu prioritas dan kerja sama internasional yang terkoordinasi dari negara anggota, negara undangan, serta organisasi regional dan internasional.
Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20 di Bali menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut tidak boleh gagal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Ia menyampaikan bahwa hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan yang mereka lakukan. Apakah akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Menurut Jokowi, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Hal itu disampaikan dengan tegas di hadapan para pemimpin dan delegasi negara-negara G20.
Jokowi menekankan sebagai presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, kata dia, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua pemimpin dan delegasi, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Di bawah tema besar presidensi G20 Indonesia, yaitu “Recover Together, Recover Stronger”, Bali Leaders’ Declaration 2022 memuat 52 poin pernyataan serta berbagai komunike dan dokumen hasil pembahasan seluruh engagement groups G20. Setelah secara resmi menutup KTT G20, Indonesia menyerahkan presidensi G20 selanjutnya kepada India. (antara news.com, 16/11/2022 ).
Kerjasama global hanyalah cara halus untuk menguasai satu negeri. Apalagi dengan masuknya investasi asing, menjadikan negara lebih terbuka terhadap negara asing. Para pemimpin negara-negara anggota Forum G20 telah menyepakati deklarasi bersama dalam pertemuan puncak atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali, 15-16 November 2022.
Sebanyak 52 poin kesepakatan termuat dalam dokumen deklarasi berjudul G20 Bali Leaders Declaration itu. “Kepemimpinan Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leader Declaration yang awalnya diragukan banyak pihak.
Pada poin pertama deklarasi, menyuarakan komitmen bersama para pemimpin negara G20 bahwa sejak pertama kali mereka bertemu dalam acara KTT yang diselenggarakan 14 tahun lalu, 14 November 2008, G20 akan selalu menjadi forum premier kerja sama ekonomi global untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia.
Poin kedua dan ketiga menggambarkan sejumlah krisis yang telah dihadapi dan menjadi pengalaman bersama untuk menyelesaikan masalah mendatang. Pada tahun ini, krisis ekonomi menurut mereka dipicu oleh peperangan antara Rusia dan Ukraina, hingga mengganggu rantai pasokan, inflasi, hingga kerawanan energi dan pangan, serta meningkatnya risiko stabilitas keuangan.
Sebenarnya mereka menyadari bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, tapi permasalahan keamanan ini dapat memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global, sebagaimana dikutip dari dokumen deklarasi.
Pada poin keempat mereka menyatakan pentingnya perdamaian karena era saat ini menurut mereka bukan lagi zamannya untuk perang. Sementara itu poin ke lima adalah komitmen mereka untuk bersama-sama menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk bangkit bersama dari berbagai permasalahan ekonomi terkini.
Adapun untuk poin keenam hingga 10, para pemimpin negara sepakat untuk menyikapi permasalahan ketahanan pangan global yang muncul akibat peperangan di Ukraina. Di antaranya dengan mendukung segala upaya untuk menjaga berfungsi dengan baiknya rantai pasokan pangan, hingga mempromosikan investasi dalam riset pengembangan agrikultur dengan pendekatan science.
Pada poin ke-11, para pemimpin G20 menyepakati upaya penanganan bersama terhadap masalah perubahan iklim dan krisis energi yang diperparah oleh konflik geopolitik. Demikian pula pada poin ke-12 yang menjadikan Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah krisis energi.
Hingga poin ke-18, para pemimpin negara-negara G20 menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Terutama dengan mendukung the 2022 G20 Sustainable Finance Report serta pendorong kebijakan untuk transisi energi melalui insentif pembiayaan dan investasi.
Untuk poin ke-19 hingga 23, deklarasi yang disepakati para pimpinan negara anggota G20 ini tertuju pada komitmen untuk mempromosikan pemulihan bidang kesehatan yang berkelanjutan. Terutama setelah munculnya Pandemi Covid-19 yang disusul dengan wabah cacar monyet. Ini termasuk mendukung keberadaan Pandemic Fund, sampai transfer teknologi vaksin.
Mereka menyatakan mendukung kelanjutan dialog dan kolaborasi internasional dalam pembentukan jaringan kesehatan digital global terpercaya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan dan respons terhadap pandemi di masa depan.
Poin ke-24 sampai dengan ke-26 kesepakatan deklarasi berkenaan tentang upaya bersama mengakselerasi transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital. Mereka menganggap teknologi digital menjadi kunci untuk bangkit dari dampak pandemi hingga menjaga keberlanjutan pengembangan kapasitas manusia di segala sektor.
Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kita untuk mengubah masyarakat kita secara digital, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemuda, perempuan, sektor bisnis, lembaga audit, parlemen, ilmuwan, dan buruh,” ujar para pimpinan G20 dalam deklarasi tertulis.
Poin ke-27 juga masih dalam cakupan digital, namun arahnya terhadap dukungan para pemimpin negara untuk mengimplementasikan G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments sebagai upaya untuk mendorong pengembangan sistem pembayaran lintas batas. Poin ke-28 juga terkait digitalisasi sistem keuangan yang lebih condong pada inklusi keuangan.
Barulah pada poin ke-29 hingga ke-35 mereka menyepakati penggunaan instrumen kebijakan negara, khususnya di sektor moneter dan fiskal untuk mendukung ambisi kolektif pemulihan bersama dan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Misalnya, dengan memastikan respons kebijakan fiskal tetap cekatan dan fleksibel mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kebijakan makroprudensial juga mereka pastikan akan terus dimanfaatkan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sistemik dari kondisi keuangan yang semakin ketat. Bank sentral negara-negara G20 juga dipastikan para pemimpin negaranya akan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga.
Menurut para pemimpin peserta G20 independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan mendukung kredibilitas kebijakan moneter.
Dari sisi pajak, disepakati banyak dukungan terhadap penerapan standar transparansi pajak secara internasional. Sedangkan untuk ketahanan arsitektur finansial secara luas, mereka mendukung arus aliran modal yang berkelanjutan hingga pengembangan local currency capital markets. Tak terkecuali pengembangan Central Bank Digital Currency.
Pada poin ke-36 dan ke-37 mereka sepakat untuk memperkuat peranan WTO untuk menjaga sistem perdagangan multilateral (MTS) yang berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, adil, berkelanjutan, dan transparan.
Untuk cakupan penguatan investasi yang inklusif, mudah diakses, hingga terjaga ketersediaannya bagi semua pihak mereka sepakati pada poin ke-38 deklarasi.
Salah satunya dengan mendukung secara sukarela dan tidak mengikat terhadap G20/GI Hub Framework on How to Best Leverage Private Sector Participation to Scale Up Sustainable Infrastructure Investment.
Poin deklarasi ke-39 hingga 41 mereka fokuskan untuk memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pekerja migran, dengan mengembangkan kapasitas manusia. Dilanjutkan dengan memastikan pengembangan kerja sama forum G20 dengan negara-negara berkembang seperti di kawasan Pasifik dan Karibia, maupun Afrika.
Mereka menyatakan telah memberikan catatan khusus terhadap berbagai inisiatif di sini seperti Coalition for Disaster Resilience Infrastructure dan Global Blended Finance Alliance. Serta menyambut baik Global Platform for Disaster Risk Reduction.
Mulai poin ke-44 hingga 45 para pemimpin negara-negara G20 mendeklarasikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu alat penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka pun mendukung kolaborasi riset dan inovasi secara internasional.
Para pemimpin tersebut menyadari pentingnya riset dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di berbagai sektor, terutama di tengah krisis kesehatan, iklim, pangan, dan energi.
Poin deklarasi ke-46 mereka khususkan untuk mendukung komitmen kesetaraan gender, hingga pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan poin ke-47 adalah untuk menjaga sektor pariwisata yang selama pandemi Covid-19 paling terdampak, karena di dalamnya banyak sektor pendukung yang sangat tergantung dengan sektor itu seperti UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Sejalan dengan itu, pada poin ke-48 mereka memastikan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya masyarakat yang ada, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat. Mereka mendukung adanya insentif publik dan investasi berkelanjutan dari sektor swasta untuk memperkuat ekonomi budaya.
Pada poin ke-49 dan ke-50, para pimpinan negara-negara anggota G20 sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap upaya antikorupsi termasuk melalui instrumen yang mengikat secara hukum, sambil memperbarui komitmen untuk tidak menoleransi korupsi. Ini juga berkaitan dengan upaya untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.
Mereka menegaskan kembali komitmen kami untuk mewujudkan prioritas strategis Financial Action Task Force (FATF) dan FATF Style Regional Bodies (FSRBs) untuk memimpin aksi global dalam menanggapi ancaman ini.
Sedangkan untuk sisa poin terakhir, yaitu poin ke-51 dan 52 lebih kepada komitmen mereka untuk mendukung seluruh kesepakatan yang telah dicapai dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia, baik pada tingkat kelompok kerja yang spesifik hingga pertemuan antar menteri. Sebagaimana telah tercakup dalam “G20 Action for Strong and Inclusive Recovery”. Mereka pun akan menantikan pertemuan lagi di India pada tahun 2023, di Brasil pada tahun 2024 dan di Afrika Selatan pada tahun 2025. ( CNBCIndonesia, 16/11/2022 )
Selama masa pertemuan G20, banyak negara maju yang memuji kepemimpinan Indonesia dan pencapaian berbagai pembangunan yang ada. Ini tentu ada latar belakang dan alasannya, yakni karena Indonesia berhasil mengumpulkan banyak investasi atau utang dari negara-negara besar untuk pembangunan di Indonesia. Namun, kalau ditanya lebih lanjut apakah investasi dan utang ribuan triliun itu akan memberikan dampak baik untuk masyarakat Indonesia atau semakin menguatkan negara asing dalam menjajah Indonesia? Maka kita harus melihat secara rill, kondisi masyarakat saat selama pandemi maupun pascapandemi yang realitas ekonomi dan sosial masih sangat rawan.
Hal ini bisa tampak dari tingginya angka pengangguran, jumlah lapangan pekerjaan yang tidak memadai, kualitas kesehatan yang minim, dan lain sebagainya. Ditambah lagi adanya ancaman warisan utang yang cukup besar juga bisa menyebabkan Indonesia masuk kedalam jebakan utang.
Indonesia akan dibuat tidak mampu membayar utang sehingga semakin menguatkan negara asing untuk menjajah sumber daya dan akan terus membebekdengan proyek-proyek kapitalis yang lebih memihak kepada mereka ketimbang kesejahteraan masyarakat.
Semestinya umat Islam dunia merapat dalam satu barisan, kemudian mengacu pada aturan syariat Islam kafah yang telah terbukti secara empiris berhasil mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang stabil dan produktif. Sistem Islam juga menerapkan politik dagang dan politik kemandirian industri dan pertanian yang mampu menguasai produk dari hulu sampai ke hilir dan tidak tergantung dengan negara lain, sehingga tidak mudah untuk di jajah.
Dari sinilah ekonomi negara yang menerapkan sistem Islam akan semakin kuat, tumbuh, dan terus bertambah untuk mencukupi dan mengurusi seluruh warga warganya. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by Bing.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
