Dalam sistem Islam, negara didesain sebagai ra’in, sehingga siapa pun yang terpilih menjadi penguasa atau pemimpin, maka dipastikan ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya dalam acara pengukuhan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) 2021-2026 di Hotel Sultan Jakarta, menyampaikan tentang adanya transformasi ekonomi yang dilakukan Indonesia. Kabar ini tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang gemar memakai barang impor, karena semuanya nanti akan dibuat di Indonesia. Tansformasi ekonomi ini akan memicu produksi barang-barang di dalam negeri, dan menganggu negara lain yang merasa Idonesia tidak lagi menjadi pasar yang menguntungkan bagi produk-produk mereka. (kompas.com, 26/3/2022)
Terkait sikap para pemerintah pusat, daerah dan BUMN yang melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa, Presiden Jokowi merasa geram karena anggaran modal yang diberikan cukup besar. Ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022). (sindonews.com, 25/3/2022)
Sebelumnya Jokowi marah saat melihat neraca impor yang dilakukan kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah (pemda), karena impor yang dilakukan nilainya jauh lebih besar daripada konsumsi produk dalam negeri. Apalagi para menteri dan lembaga serta kepala daerah belum mencapai target, dalam pembelian produk-produk dalam negeri. Jokowi memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Kementerian dan lembaga juga kena tegur Jokowi soal belanja barang impor.
Awalnya Jokowi memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina, mengakibatkan terjadi krisis energi, krisis kontainer, krisis pangan, hingga inflasi dirasakan oleh banyak negara di dunia. Ia merasa sedih setelah melihat neraca impor yang masih sangat tinggi, dan anggaran kementerian, pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor. Ia mengatakan, uang yang berasal dari pajak rakyat itu lebih baik digunakan untuk memperbanyak konsumsi barang buatan dalam negeri. Karena jika anggaran tersebut digunakan untuk membeli barang dalam negeri maka akan mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa sikap yang ditunjukkan presiden tersebut adalah bentuk frustasi dalam mengelola negara. Terkait persoalan impor tersebut adalah hal yang wajar dan menurutnya presiden tidak perlu lagi gimmick terkejut. Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.
Jadi tidak mengherankan banyak produk impor beredar di Indonesia karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor, tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian.
Ini hanya lip service penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme yang menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam bekerja.
Di sistem kehidupan demokrasi sekuler dan sistem ekonomi kapitalis ini, pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan korporat dan agenda hegemoni kafir penjajah. Upaya untuk keluar atau lepas dari impor sulit bisa terwujud, dikarenakan negeri ini masih dicengkram oleh rezim kapitalis neoliberal.
Negara di bawah rezim sekarang ini memang tidak disetting untuk menjadi pengurus dan pelindung rakyat. Misalnya adanya kebijakan pemerintah terhadap kran impor dan pintu investasi asing yang dibuka selebar-lebarnya. Negara hanya berfungsi sebagai penghubung yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Negara hanya berperan mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha. Tapi faktanya, yang dimaksud mencegah konflik itu adalah dengan cara negara lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyatnya. Sementara regulasi yang dibuat dipastikan hanya akan menguntungkan para kapitalis yang bersimbiosis mutualisme dengan para pemegang kekuasaan.
Maka tidak heran pula dalam sistem ini, kita lihat negara seringkali bertindak sebagai pedagang. Negara tidak sungkan mencari selisih harga saat bertransaksi dengan rakyat. Sebagai pedagang, negara tak mau peduli jika kebijakannya menyengsarakan rakyat.
Berbeda dengan Islam negara bukan sebagai regulator, melainkan sebagai peri’ayah (raa’in) dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw.: “Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Islam memiliki kekhasan dalam sistem politiknya yang mengharuskan negara untuk menjalankan pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemerintah atau negara merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis (‘amali). Penguasa yang menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk benar-benar mengurus dan memenuhi semua kebutuhan rakyat.
Dalam sistem Islam, negara didesain sebagai ra’in, sehingga siapa pun yang terpilih menjadi penguasa atau pemimpin, maka dipastikan ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya. Tak akan ada kebohongan, bualan dan janji-janji palsu dari sang pemimpin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa kepemimpinan ini adalah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt.
Sungguh pedih balasan bagi para penguasa yang tidak amanah yang menipu rakyatnya dengan janji-janji palsu. Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Ma’qil bin Yasar ra).
Menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan ini hanya bisa diterapkan dalam Islam kafah. Dengan Islam kafah akan mampu menjamin kestabilan ekonomi dan menghentikan impor besar-besaran. Perlu adanya seorang khalifah yang bisa memimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Semua itu hanya bisa diterapkan dalam sebuah negara yang merapkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
