Menyebut downgrade sebagai “kurang pandai mengatur uang” adalah menyudutkan korban. Akar masalahnya sistemis. Kapitalisme sekuler menjadikan pasar sebagai penentu, sedangkan negara hanya regulator dan fasilitator. Ketika pekerjaan layak langka, harga diserahkan pada pasar, dan pajak menjadi andalan pemasukan, rakyat dibiarkan menanggung sendiri risiko hidupnya.
Oleh Fatiha Zahra Zulfi, S.Si.
(Aktivis Muslimah)
JURNALVIBES.COM – Kopi kekinian diganti kopi sachet. Merek langganan diganti yang lebih murah. Makan di restoran jadi masak di rumah. Pemandangan ini lazim disebut downgrade gaya hidup. Sekilas tampak bijak. Orang belajar hemat dan mengutamakan fungsi daripada gengsi. Namun, apakah ini pilihan sadar atau keterpaksaan karena dompet kian sesak?
Data berbicara lugas. Penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 60,8 juta orang (23%) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6%) pada 2025 (Bisnis.com, 2026). Sebaliknya, kelompok rapuh, yakni rentan miskin dan calon kelas menengah, naik dari 68,5% menjadi 74,5%. Hampir tiga dari empat penduduk negeri ini hidup di zona yang satu guncangan saja, entah PHK, sakit, atau lonjakan harga, bisa menyeret mereka turun kelas. Ekonom Next Policy, Yusuf Wibisono, mengingatkan hal ini berbahaya bagi cita-cita Indonesia Emas 2045 (Republika.com, 2026).
Pola krisisnya pun bergeser. Dulu dikenal “mantab” (makan tabungan). Kini terkenal istilah “maut” (makan utang). Dari menggerus simpanan, orang kini menggadaikan masa depan demi menutup kebutuhan hari ini. Pergeseran ini menandakan bantalan keuangan keluarga kelas menengah kian tipis.
Dua Wajah Kapitalisme
Kapitalisme bekerja dengan dua wajah. Di satu sisi, ia menyuburkan budaya konsumtif lewat iklan yang menjadikan merek sebagai harga diri, media sosial yang menjadikan pamer sebagai prestasi, dan kredit yang menggoda orang membeli apa yang belum mampu dibayar. Di sisi lain, ia melahirkan kemiskinan struktural. Kekayaan menumpuk pada segelintir orang, sementara mayoritas berebut sisanya.
Apa yang menekan kelas menengah hingga terpaksa downgrade? Efisiensi anggaran pemerintah, harga kebutuhan pokok yang merangkak, beban pajak yang menekan, dan gelombang PHK. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut ruang belanja bebas rumah tangga kian menyempit setelah pendapatan habis untuk pangan, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan (Republika.com, 2026).
Maka menyebut downgrade sebagai “kurang pandai mengatur uang” adalah menyudutkan korban. Akar masalahnya sistemis. Kapitalisme sekuler menjadikan pasar sebagai penentu, sedangkan negara hanya regulator dan fasilitator. Ketika pekerjaan layak langka, harga diserahkan pada pasar, dan pajak menjadi andalan pemasukan, rakyat dibiarkan menanggung sendiri risiko hidupnya. Di titik inilah negara terkesan lepas tangan. Kesejahteraan dianggap urusan individu, bukan tanggung jawab negara.
Islam Menawarkan Cara Pandang Berbeda
Islam tidak sekadar menawarkan nasihat hemat, tetapi paradigma yang menata individu sekaligus negara.
Pertama, paradigma gaya hidup. Islam mengajarkan skala prioritas. Kebutuhan pokok didahulukan, keinginan dan gengsi dikendalikan. Seorang Muslim tidak diukur dari merek yang ia kenakan. Dengan pola pikir ini, orang memilih fungsi di atas gengsi atas dasar kesadaran, bukan karena terjepit.
Kedua, tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai, bukan sekadar bergantung pada investor. Negara juga tidak membebani rakyat dengan pajak yang mencekik, sebab pembiayaannya tidak bertumpu pada pungutan atas rakyat.
Ketiga, jaminan kebutuhan dasar. Pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan dijamin penuh. Keluarga tak perlu bangkrut karena anggotanya sakit atau berutang demi biaya sekolah anak. Tekanan finansial massal bisa dicegah dari hulunya.
Keempat, fungsi ra’in. Rasulullah ï·º bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus (ra’in) dan bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Bukhari dan Muslim). Negara bukan sekadar wasit, melainkan pelayan yang bertanggung jawab penuh atas setiap warganya. Inilah beda mendasarnya dengan negara dalam kapitalisme sekuler: kesejahteraan rakyat bukan pilihan kebijakan, melainkan kewajiban.
Jangan Berhenti di Hemat
Downgrade mungkin cara cerdas bertahan, tetapi tak boleh dinormalisasi. Ia adalah alarm. Jika hari ini orang beralih ke merek murah, besok mereka bisa memangkas biaya pendidikan dan kesehatan. Jika hari ini “maut”, besok terjerat utang yang tak terbayar.
Bertanya lebih dalam adalah tugas kita. Mengapa kelas menengah terus menyusut? Mengapa pekerjaan layak makin langka? Mengapa negara hadir sebagai penagih pajak, tetapi absen sebagai penjamin kesejahteraan? Saatnya berpikir kritis, bersuara, dan menuntut solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menambal gejala. Sebab bertahan hidup sehari-hari tidak boleh menjadi satu-satunya cita-cita sebuah bangsa. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Nurmilati; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
