Negara harus hadir untuk mencegah penguasaan investor asing yang berpotensi mengacaukan pasar dalam negeri, dan kurang berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui perusahaan rintisan atau start up. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dari imbas pandemi Covid-19. Hal ini terjadi pada perusahaan start up global hingga dalam negeri. Misalnya start up edu-tech, Zenius, yang telah berhasil menggalang dana puluhan juta dolar Amerika Serikat telah mengumumkan PHK atas 200 pegawai. Robinhood juga memangkas 300 karyawan, Netflix melakukan PHK 150 pegawai, dan Cameo memangkas 87 pegawainya. (cnbcindonesia.com, 29/5/2022)
Fenomena PHK massal ini disebabkan karena Indonesia masih terguncang oleh kondisi makro-ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Menurut Didik J Rachbini, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), fenomena PHK massal yang terjadi pada sejumlah start up di Indonesia dalam waktu berdekatan ini bisa dibilang sebagai bubble burst. “Ini masuknya banyak, dia (para start up) ini menggelembung besar kemudian pecah dan hilang,” ujar Didik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/5/2022).
Sejak pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat berubah, hampir setiap orang menggunakan media sosial untuk mengakses berbagai informasi. Membagi aktivitas keseharian, bahkan belanja pun secara online dan persaingan antar operator telekomunikasi seluler juga makin ketat. Start up bisnis juga mulai menggeliat di tengah pandemi, strategi pemasaran bisnis yang efektif adalah mengembangkan bisnis secara online.
Karena itu perusahaan-perusahaan ini segera membesar atau secara instan merekrut banyak karyawan. Kondisi kemudian berubah ketika aktivitas kembali normal berjalan secara offline seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19.
Start up atau perusahaan rintisan teknologi yang identik dengan bisnis yang menggunakan teknologi web, internet dan semua yang berhubungan dengan internet. Investasinya lebih condong ke sektor nonriil, yang menggelembungkan ekonomi untuk pecah. Saat ini start up sedang dalam ini, fase bubble burst. Terjadinya PHK besar-besaran pada perusahaan start up secara global ini disebabkan oleh terjadinya penyesuaian kembali atau readjustment dari sisi valuasi market terhadap perusahaan teknologi secara umum di era post-pandemi, yang mengakibatkan banyak investor menarik investasi mereka.
Akibatnya, start up yang sebagian besar masih bertumpu pada pendanaan hasil fundraising, harus melakukan efisiensi sehingga mengakibatkan layoffs (PHK). Dalam sistem kapitalisme global di mana sistem ekonomi dalam hal perdagangan, industri dan alat-alat produksinya dikendalikan oleh swasta, pemilik modal menginginkan hasil yang sangat besar.
Adalah watak kapitalisme yang selalu memanfaatkan kesempatan sekalipun dalam kesempitan. Para kapitalis tidak membiarkan kesempatan emas untuk meraih pundi-pundi keuntungan melalui digitalisasi ekonomi, kendati dampak pandemi masih membayangi. Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduknya yang besar merupakan lahan subur bagi para kapitalis untuk mengeruk keuntungan.
Saat pemerintah gagal melindungi transaksi ekonomi rakyatnya dari badai transaksi digital yang mayoritas dikelola oleh swasta, akhirnya profit terbesar masuk ke kantong swasta. Harusnya pemanfaatan teknologi digital menjadikan kehidupan lebih baik, akan tetapi ketika teknologi digital telah menjadi komoditas kapitalistik, teknologi digital dapat menjadi instrumen penjajahan ekonomi.
Sejatinya, teknologi adalah instrumen pendukung kehidupan, semakin luas teknologi semestinya berbanding lurus dengan makin baiknya pengelolaan kehidupan. Dalam sistem kapitalis realitanya tidak demikian, segala kebaikan dalam kehidupan yang diperoleh melalui teknologi bisa diraih, namun teknologi yang menjadi instrumen tidak untuk mengurusi urusan masyarakat.
Teknologi di era digital sekarang ini, tidak dijadikan instrumen untuk mencapai visi tertinggi yaitu kebahagiaan hidup manusia. Akan tetapi visi tertinggi kebahagian adalah sebatas kebahagiaan fisik yang dibuktikan dengan profit bernominal tinggi. Start up dijadikan jalan bagi perusahaan-perusahaan kapitalis untuk menguasai data dan pasar. Mencuri dan menguasai pasar kaum Muslim. Ini berbahaya karena akan menjadi jalan penguasaan asing atas kaum muslimin melalui ekonomi.
Berbeda dangan sistem ekonomi di dalam Islam, yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk merekonstruksi perekonomiaan digital sekarang ini, ada beberapa pilar pokok dan mendasar yang mengatur kehadiran pemain asing di pasar dalam negeri, yaitu pemerintah wajib mewujudkan pelayanan dengan memaksimalkan berbagai cara.
Perusahaan-perusahaan start up akan mendapatkan iklim usaha yang baik akibat adanya dukungan pemerintah. Kemudian dalam melakukan transaksi perdagangan antarnegara, wajib memperhatikan dengan negara mana melakukan transaksi. Dunia digital memungkinkan kita untuk bertransaksi lintas negara. Memperhatikan akan hadirnya investor bukan sebagai pengendali pasar.
Berdasarkan hal itu, negara harus hadir untuk mencegah penguasaan investor asing yang berpotensi mengacaukan pasar dalam negeri, dan kurang berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Oleh karenanya, sudah selayaknya pengelolaan perusahaan-perusahaan start up ini berbasis visi politik yang mengedepankan kemandirian dan prinsip pelayanan kepada rakyat (ri’ayah syu’unil ummah), jauh dari intervensi asing, dan mampu menyejahterakan rakyat. Ini hanya bisa diwujudkan apabila diterapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Wallaahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
