Saatnya umat berpikir kritis dan melihat bagaimana Islam memberikan solusi dalam setiap masalah umat. Seorang penguasa yang bertakwa akan membawa kebijakan tepat demi rakyatnya. Kebijakan yang tidak hanya mementingkan urusan para pelaku ekonomi global, yang notabene selalu menyengsarakan rakyat. Karena penguasa negara yang adil akan selalu mengedepankan urusan rakyat, penguasa yang taat pada syariat dan membawa kesejahteraan rakyat tanpa pamrih.
Oleh Desi Wulan Sari, M.Si.
(Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial)
JURNALVIBES.COM – Pandemi wabah Covid-19 belumlah usai. Rakyat terus berusaha meningkatkan diri dalam berikhtiar menjaga dirinya dari paparan virus ini. Di tengah-tengah kesulitan rakyat berjuang dalam masa PPKM yang panjang, membuat rakyat berharap pemerintah benar-benar memenuhi kebutuhan rakyatnya di masa kritis ini.
Hanya saja, alih-alih fokus mengatasi pandemi dengan biaya yang ada, justru dari situasi ini ternyata pemerintah malah mencari tambahan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akibat mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi. Wakil Menteri BUMN, Kartika W. menjelaskan pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI (CNN Indonesia, 8/7/2021).
Rencana penambahan utang ini mendapat sorotan rakyat, seakan kurangnya simpati pada kondisi kritis di tengah-tengah wabah, justru malah memikirkan penambahan utang yang pastinya menambah beban negara dan notabene beban rakyat. Adanya indikasi ini seakan ingin menunjukkan bukti bahwa konsentrasi pemerintah bukan pada penanganan pandemi tetapi pada hal lain yang tentunya bisa dilakukan pascakrisis pandemi, dan jika memungkinkan menghindari solusi dengan penambahan utang negara.
Hal tersebut sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Menpora, Roy Suryo dalam menanggapi kebijakan pemerintah, proyek kereta cepat yang diusung pemerintahan presiden saat ini. Menurutnya, penanganan pandemi menggunakan mindset ekonomi dibandingkan kesehatan. Ia khawatir pemerintah telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di tanah air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19) (Portonews.com, 10/7/20210).
Infrastruktur yang terus digeber bukan suatu kesalahan bagi suatu negara. Namun momen pandemi yang membutuhkan biaya banyak pada kesehatan rakyat, justru dibarengi penambahan utang yang besar untuk proyek infrastrukstur kereta cepat terlihat sangat tidak bijak saat ini. Padahal sebagai pemegang kebijakan tertinggi, seorang penguasa harus memikirkan banyak hal. Khususnya kepentingan rakyat yang diutamakan dibanding yang lain, yaitu fokus pada penanganan kesehatan rakyat, biaya kesehatan, dan jaring pengaman sosial yang harus dijalankan dengan baik, InsyaAllah angka kasus Covid-19 akan terus melandai dan hilang.
Namun, melihat pergerakan sistem kapitalisme di negeri ini tidaklah heran jika fokus pemerintahan lebih pada pengembangan ekonomi. Bahkan rela terus-menerus menambah utang dalam penyelesaian proyek-proyek infrastruktur negara seperti jalan tol dan kereta api cepat. Tindakan yang dianggap rakyat kurang tepat membuat mereka merasa diabaikan kepentingannya dalam hal kesehatan dan jaminan ketahanan pangan selama pandemi dan PPKM khususnya. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar memperhatikan kebutuhan dan menjamin penanganannya hingga tuntas tanpa beban lagi bagi dirinya.
Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme tidak mampu memberikan solusi apapun dari setiap permasalahan yang ada. Semua ending-nya akan selalu membawa kesengsaraan pada rakyat. Berbeda halnya dengan sistem Islam kafah yang mengatur dan menjaga rakyatnya sepenuh hati. Lihatlah bagaimana Rasulullah Saw., para Khulafur Rasyidin, dan para khalifah mengatur negaranya dengan menerapkan Syariat Islam dalam mengatur urusan negara. Dari urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan semua dihadapi dengan membawa solusi tuntas bagi kepentingan seluruh umat.
Sistem Islam yang dijalankan oleh Daulah Islam lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Terlebih jika ada masalah khusus seperti wabah yang menimpa rakyatnya. Seperti wabah Tha’un yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab ataupun wabah penyakit lain yang pernah ada di masa pemerintahan Islam. Kelaparan yang menimpa negeri manapun, semua itu dijadikan prioritas dalam penanganan agar umat dapat kembali sehat dengan penanganan yang tepat. Infrastruktur ekonomi bukan jadi fokus utama jika negara dalam kondisi kritis akibat sebab lain, seperti wabah penyakit.
Islam sejatinya diturunkan untuk mengatasi seluruh problematika umat manusia. Allah menurunkan Islam agar manusia mematuhi apa yang diperintahakn agar mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat, menggapai kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan di dalamnya, karena Allah Sang Khaliq (pencipta) makhluk sehingga Dia lah yang lebih mengetahui apa yang terjadi pada diri manusia dan segala bentuk makhluk ciptaan-Nya.
Maka, saatnya umat berpikir kritis dan melihat bagaimana Islam memberikan solusi dalam setiap masalah umat. Seorang penguasa yang bertakwa akan membawa kebijakan tepat demi rakyatnya. Kebijakan yang tidak hanya mementingkan urusan para pelaku ekonomi global, yang notabene selalu menyengsarakan rakyat. Penguasa negara yang adil akan selalu mengedepankan urusan rakyat, penguasa yang taat pada syariat dan membawa kesejahteraan rakyat tanpa pamrih. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
