Dalam Islam, negara diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok dan dasar setiap individu rakyatnya, per kepala. Atas dasar ini, negara akan menjamin kesehatan, keamanan, pendidikan rakyat secara optimal.
Oleh Fatimah Azzahra, S.Pd.
JURNALVIBES.COM – “Sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis, tak lebih dari sekedar cangkang, dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan. ” (Amos Bronson Alcott)
Begitu nasihat bapak pendidik pada pemerintah. Agar pemerintah tidak hanya berfokus pada kepentingan bisnis, tetapi harus fokus pada nasib rakyat negeri. Sayangnya, hal ini tak terlihat di bumi pertiwi. Rakyat kembali dikejutkan dengan kebijakan yang dikeluarkan para pemangku jabatan.
Tambah Utang demi Proyek Kereta Cepat
Seperti dilansir dari laman cnnindonesia (8/7)2021) Kementerian BUMN menyatakan bahwa pemerintah kekurangan dana untuk mengoperasikan proyek kereta cepat. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari Cina Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Proyek kereta cepat ini mengalami pembengkakan biaya hingga Rp27 T. Kartika menjelaskan pembengkakan biaya atau cost overrun terjadi karena keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimistis dan kurang kuatnya manajemen proyek. (Cnbcindonesia, 8/7/2021)
Tidak ada yang salah dengan pengadaan kereta cepat bagi rakyat. Namun yang patut dipertanyakan mengapa proyek ini tetap dilaksanakan saat kondisi sedang sulit seperti sekarang. Di lapangan, banyak sekali rakyat yang sulit untuk makan dan memenuhi kebutuhan diri juga keluarganya.
Salah Mindset
Mantan Menpora mengkritik kebijakan yang digulirkan penguasa ini. Dilansir dari portonews.com (10/7/2021), menurut Roy Suryo, pemerintah telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di tanah air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19).
Kesalahan mindset yang digunakan pemerintah dalam berhadapan dengan rakyatlah sumber masalahnya. Mindset jual-beli dan ekonomi menjadi landasannya.
Dalam menangani pandemi, ekonomi menjadi standarnya hingga wajar muncul vaksinasi berbayar saat ini walau sebetulnya itu kewajiban negara. Begitu pun dengan kebijakan penambahan utang demi infrastruktur di tengah kesulitan rakyat. Ekonomi kembali menjadi standar dan fokus utama. Pergerakan roda ekonomi seolah lebih penting dibandingkan kondisi rakyat sendiri. Padahal, tidak ada efek manfaat dalam penambahan utang demi proyek kereta cepat di tengah pandemi ini.
Inilah potret buram kapitalisme. Semua distandarkan pada keuntungan materi. Mana ada keuntungan materi bagi pemerintah jika memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya? Rugi katanya. Oleh karena itulah, tidak ada bahasa subsidi bagi rakyat dalam kapitalisme. Rakyat diminta untuk mandiri. Rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya sendiri. Walau harus terseok, bahkan hingga meregang nyawa di jalan karena kesulitan mencari nafkah selama pandemi. Astagfirullah.
Ini pula bukti bahwa kapitalisme telah gagal menangani pandemi karena bukannya berfokus pada cara mengakhiri pandemi ini, pemerintah justru menambah utang demi infrastruktur yang tak begitu dibutuhkan rakyat saat ini.
Islam Solusi Hakiki
Berbeda dengan kaca mata Islam dalam memandang hubungan pemerintah dan rakyat. Dalam Islam, negara diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok dan dasar setiap individu rakyatnya, per kepala. Atas dasar ini, negara akan menjamin kesehatan, keamanan, pendidikan rakyat secara optimal.
Sandang, pangan, dan papan pun jadi kewajiban negara dalam pemenuhannya untuk rakyat. Kalau tidak dibuat gratis, maka akan dijual dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Sementara dalam masa pandemi, pemerintah akan fokus pada kondisi rakyat, karena dalam Islam, salah satu tugas negara adalah menjaga jiwa. Sebagaimana sabda Rasul Saw. yang artinya, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi)
Maka, pemerintah dalam Islam akan fokus pada penyelamatan jiwa rakyat dibandingkan proyek ekonomi. Pemerintah juga akan fleksibel mengatur anggaran dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
Sejarah telah mencatat kegemilangan Islam dalam menjaga rakyatnya, bahkan saat pandemi terjadi. Sementara kini kita lihat potret buruk nan nyata ketidakbecusan kapitalisme dalam menjaga rakyat. Masihkah kita berharap pada sistem ini? Sudah saatnya kita kembali pada penerapan Islam secara paripurna. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
