Islam tidak membedakan antara orang yang mampu atau tidak mampu. Selama keduanya adalah warga negara Islam, hak mereka tetap sama. Mereka memiliki hak mendapatkan semua kebutuhannya dengan mudah dan murah bahkan gratis.
Oleh Hidayati
JURNALVIBES.COM – Siapa yang tidak senang mendapatkan kendaraan listrik dengan harga murah? Apalagi tren mobil listrik sedang menuju momentumnya.
Baru-baru ini pemerintah menggulirkan subsidi mobil dan sepeda motor listrik kepada rakyatnya. Ditambah lagi, pembeli hanya akan membayar pajak pertambahan nilai sebesar 1%, sisanya 10% yang akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi malangnya, sasaran subsidi tersebut diperuntukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menkeu Sri Mulyani mengalokasikan dana senilai Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan motor listrik dipatok Rp28 juta per unit. Bukan itu saja ternyata biaya perawatan tahunannya pun disubsidi oleh pemerintah. (cnnindonesia.com, 12/05/2023)
Menjadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah terkesan gampang memberikan subsidi untuk pembelian mobil dan sepeda motor listrik? Bukan kah, kebijakan ini jelas tidak menyentuh akar kesulitan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Harga mobil dan motor listrik pun terbilang mahal.
Pemerintah beralasan dengan digulirkannya subsidi berharap menjadi solusi praktis membantu transportasi Indonesia agar berubah menuju transportasi ramah lingkungan dengan di dukung industri kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil.
Makin terasa aroma kepentingan segelintir orang atas pengadaan dan subsidi ini. Jadi, subsidi ini hanyalah kebijakan tambal sulam yang pasti makin memperparah APBN. Para pengamat transportasi juga menilai ini adalah kebijakan tidak tepat, salah sasaran, tidak terlalu penting, dan hanya menambah kemacetan semata.
Jelas subsidi ini menambah himpitan rakyat menengah bawah yang kehidupannya kian sesak. Apalagi di tengah pemangkasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, hingga pembatasan subsidi listrik. Herannya, pemerintah justru memberikan subsidi pada orang mampu, apalagi subsidi tersebut tentu bersumber dari APBN.
Inilah gambaran pengurusan negara dalam cengkraman sistem kapitalisme. Apa saja yang mendatangkan keuntungan bagi korporasi, semua dikerjakan. Alhasil, negara hanya jadi objek pasar industri kapitalis. Ironisnya para kapitalis tidak akan mau rugi. Mereka akan mengambil laba yang sebesar-besarnya.
Berbeda dalam sistem Islam yang senantiasa berputar pada kemaslahatan umat saja karena pemerintahannya yang mandiri dan bebas dari kacungnya pengusaha.
Islam menetapkan seperangkat aturan hidup yang akan membina para pemimpin umat sehingga tujuan kepemimpinan itu bisa direalisasikan semaksimal mungkin. Dengan syariat Islam, mereka akan benar-benar memfungsikan dirinya sebagai pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pelayan kapitalis yang tampak seperti saat ini.
Islam tidak membedakan antara orang yang mampu atau tidak mampu. Selama keduanya adalah warga negara Islam, hak mereka tetap sama. Mereka memiliki hak mendapatkan semua kebutuhannya dengan mudah dan murah bahkan gratis. Selain itu juga pos pemasukan dan pengeluaran di baitul maal tentunya sesuai syariat, karena prioritas anggaran adalah untuk kepentingan umat. Dalam negara Islam tidak akan ada subsidi karena Islam sudah mencukupi semua kebutuhan tersebut dengan mudah dan murah, bahkan gratis.
Sayangnya, gambaran seperti ini tidak akan bisa ditemui sepanjang pemerintah masih menjadikan kapitalisme sebagai naungannya. Aturan ini hanya bisa diterapkan oleh negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi.
Tidak dimungkiri kendaraan listrik memang terobosan baru yang perlu kita dukung. Namun, selama masih dalam gaungan kapitalis bukan lagi bervisi kemaslahatan rakyat, melainkan kepentingan pengusaha.
Jelas, sistem Islam lah yang dapat menandingi kekuatan kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti adanya sejak dulu yang tentunya bukan khayalan seperti di negeri dongeng belaka. Hanya negara bersistem Islam lah yang mengatur subsidi untuk rakyat dengan tanpa ada ketimpangan demi mewujudkan kesejahteraan tanpa terkecuali.
Sedangkan kebijakan pemerintahan dengan sistem kapitalis seolah indah dalam teori, tetapi buruk dalam penerapannya. Islam satu-satunya syariat yang datang dari Sang Pemilik kehidupan, yang pasti bisa menuntaskan berbagai problem kehidupan manusia dari akarnya. Kembalinya sistem pemerintahan Islam tentunya tidak mudah, harus diperjuangkan oleh kaum Muslim. Agar terwujud Islam rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by istockphoto.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
