Opini

BSI Diretas, Bukti Lemahnya Sistem Keamanan Negara?

Islam adalah agama yang memiliki seperangkat aturan dalam menyelesaikan masalah, termasuk bagaimana pengaturan keamanan data-data umat. Kejahatan yang dilakukan oleh para hacker akan bisa diminimalisir dengan diberlakukannya sanksi sesuai syariat yakni berupa takzir yang dimana hukumannya akan diputuskan oleh negara.


Oleh Dian Safitri

JURNALVIBES.COM – Lagi-lagi keamanan data rakyat patut dipertanyakan di negeri mayoritas Muslim. Karena baru-baru ini keamanan data pengguna BSI tidak mampu dipertahankan artinya dibobol oleh serangan Siber.

Para pengguna BSI mengeluhkan sistem operasi BSI yang error, usut punya usut BSI diretas oleh kelompok Lockbit, dan Lockbit meminta kepada BSI membayar tebusan hingga 16 mei 72 jam sejak Lockbit mengumumkan serangan, meski tidak secara gamblang meminta tebusan, Lockbit telah dikenal dengan serangan ransomwarenya yang menyandera data dan meminta sejumlah tebusan. Jika pihak BSI tidak mengindahkan tebusan itu, Lockbit akan menyebarkan data para pengguna BSI.
(cnnindonesia.com, 13/05/2023)

Rusaknya sistem perbankan BSI membuat warga heboh. Karena semua aplikasi bermasalah, mulai dari internet Banking, Mobile Banking sampai pada layanan ATM BSI semuanya tidak bisa diakses oleh nasabah.

Adanya serangan Siber plat merah ini bukan yang kali pertama karena sebelummya sudah pernah terjadi. Sebut saja situs web Kementerian Hukum dan HAM yang pernah disusupi konten judi di laman websitenya. Ini visa menjadi indikasi bahwa sistem keamanan negeri ini belum mampu memberi jaminan Keamanan secara sempurna.

Ransomware adalah tipe malware yang digunakan hacker untuk sandera data penting milik korban lalu menguncinya dengan enkripsi, kemudian pelaku akan minta tebusan yang umumnya crypto currency atau mata uang kripto seperti bitcoin dan etherium. Sistem perbankan mengolah database para nasabahnya sehingga ketika database tersebut terganggu, hilang, atau terenkripsi, bank tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi belakangan ini Ransomware menjadi cara yang efektif bagi pelaku kejahatan Siber untuk mencari uang karena biasanya mengandalkan mata uang kripto sehingga sulit untuk mendeteksi kemana uang tebusan itu di transfer.

Serangan Siber ini memanfaatkan the onion router untuk menyembunyikan lokasi dari server pelaku sehingga sulit mendeteksi alamat internet protocol (IP) aslinya. Sungguh kejahatan yang amat canggih mengelabui pengguna BSI. Lantas, di mana jaminan negara?

Negara harusnya belajar dari kelalaian sebelumnya, harus merespon cepat dan sigap mencari solusi bukannya lamban seperti yang sedang dialami BSI. Kejahatan ini bukan main-main karena data rakyat yang menjadi taruhannya, apakah negara mau menanggung kerugian para nasabah? Jawabannya jelas tidak, untuk itu negara harusnya mampu memberi jaminan keamanan data para nasabah karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka.

Masalah yang menimpa perbankan plat merah BSI ini sekaligus menjadi tamparan telak terhadap penyelesaian serangan Siber di perbankan nasional. Bukti nyata tidak optimal, tidak efisien, juga tidak sigapnya sistem IT perbankan syariah plat merah Indonesia, errornya ini menurunkan reputasi bank plat merah tersebut.

Kelambanaan, tidak seriusnya negara dalam mencari solusi tidak bisa dilepaskan dari paradigma mereka, karena sistem yang dipakai oleh negara hari ini adalah kapitalisme yang asasnya manfaat. Jika penyelesaian masalah ini tidak memberi manfaat bagi mereka maka jangan harap kasus ini sigap diselesaikan.

Islam adalah agama yang memiliki seperangkat aturan dalam menyelesaikan masalah, termasuk bagaimana pengaturan keamanan data-data umat. Kejahatan yang dilakukan oleh para hacker akan bisa diminimalisir dengan diberlakukannya sanksi sesuai syariat yakni berupa takzir yang dimana hukumannya akan diputuskan oleh negara. Jadi akan cepat diatasi dengan sigapnya seorang Khalifah menjamin keamanan rakyatnya. Ini bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Sebagaimana Rasulullah saw.bersabda yang artinya: “Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara akan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”.

Oleh karena itu perlu ada solusi agar keamanan masyarakat bisa terjamin sempurna. Jika sistem ini terbukti gagal mengapa tidak mencari sistem alternatif yang telah terbukti mampu memberikan jaminan keamanan, bahkan sanggup melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali? Wallahu a’lam bishawab. []

Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz


Photo Source by canva.com

Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button