Negara yang menerapkan sistem Islam akan menjamin kebutuhan papan atau perumahan bagi rakyat, antara lain melalui kemudahan atas akses pekerjaan dan adanya hukum tentang pertanahan. Seperti larangan penelantaran tanah, ihya al mawat, tahjir dan iqtha’ juga larangan untuk mengambil pajak.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Hampir setiap jengkal kehidupan rakyat yang hidup di negeri ini dikenai pajak, termasuk membangun rumah sendiri yang diwacanakan akan dikenai pajak. Pemerintah telah menetapkan aturan bahwa membangun rumah sendiri akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Seperti yang dirilis kompas (15-9-2024) dalam undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ditahun 2022 PPN sebesar 11%, di tahun 2025 akan disesuaikan PPN menjadi 12 %. PPN ini telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.30/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Ini juga termasuk pembelian rumah hingga membangun rumah sendiri tanpa kontraktor.
Sementara itu melansir dari tirto (13-9-2024), tarif PPN saat ini 11%, wajib pajak yang membangun rumah sendiri akan dikenakan PPN sebesar 2,2% (20% x tarif PPN 11%). Untuk per Januari 2025 pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12 %, PPN atas KMS menjadi 2,4 % (20% x tarif PPN 12%). Menurut cnnindonesia.com 15/9/2024 kegiatan membangun rumah sendiri tersebut mencakup perluasan bangunan lama, tidak hanya pendirian bangunan baru. Termasuk juga kontruksi bangunan utamanya yang terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau sejenisnya. Bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau sebagai usaha, dan luas bangunannya ditentukan minimal 200 meter persegi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pasangan keluarga yang belum punya rumah dalam lima tahun terakhir mencapai belasan juta. Kebanyakan mereka tinggal di rumah kontrakan, rumah orang tua atau menumpang pada keluarga lain. Pada tahun 2021 sebanyak 14,3 juta pasangan keluarga tidak tinggal di rumah sendiri karena belum mempunyai rumah. Jadi sebanyak 18,9 % tidak mempunyai rumah dari total pasangan keluarga di Indonesia yang jumlahnya sekitar 75,6 juta. Wilayah Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia sebagai wilayah yang pasangan keluarganya belum memiliki rumah sendiri.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, rakyat semakin susah untuk mempunyai rumah sendiri. Ini akibat dari lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memungkinkan rakyat untuk bisa membeli rumah dan membangun rumah yang memadai. Sementara rakyat yang bisa membangun rumah sendiri yang memadai atau layak akan dikenai pajak yang semakin tinggi.
Apalagi tidak ada upaya dari negara untuk bisa meringankan beban rakyat, malah dengan ditetapkannya pajak untuk pembangunan rumah sendiri hidup rakyat akan semakin susah. Dengan diberlakukannya pajak pada pembangunan rumah sendiri, semakin menambah beban rakyat, dan semakin mustahil rakyat untuk memiliki rumah yang layak. Karena akan semakin besar biaya yang dikeluarkan dengan melihat besaran pajak untuk pembangunan rumah. Yaitu berupa nilai tertentu yang besarannya sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan, untuk membangun bangunan rumah dalam setiap masa pajak hingga sampai bangunan selesai. Belum ditambah dengan biaya perolehan tanah yang harus sesuai dengan yang ditetapkan negara.
Dalam sistem ekonomi kapitalis pemerintah sangat getol dengan memberlakukan pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Setiap tahunnya pemerintah akan terus berusaha untuk selalu menaikkan pajak, begitu juga dengan menambah subjek dan objek pajak yang akan terus diperluas. Ini menandakan rakyat akan semakin dipaksa untuk membayar pajak dan semakin sengsara.
Dari sini tampak nyata bahwa negara lepas tanggung jawab dalam menjamin kebutuhan papan atau perumahan bagi rakyat. Penetapan pajak adalah sebuah keniscayaan karena sumber pendapatan negara kapitalisme berasal dari pajak. Tragis memang, dengan mengatasnamakan pajak negara, mereka terkesan mengambil uang rakyat dengan secara paksa.
Sedangkan fakta lain, para pengusaha besar diberikan keringanan dalam pembayaran pajak. Ini jelas menunjukkan tidak adanya keadilan dalam sistem kapitalis, yang tega memalak rakyat dari segala lini dengan mengatasnamakan pajak, juga dalam hal membangun rumah sendiri. Tampak sekali bahwa dalam sistem kapitalis, negara tidak pro rakyat karena mereka bukan bersikap selayaknya pelindung tetapi justru memalak rakyat dari segala sisi.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Karena dorongannya adalah ketakwaan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Negara akan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat dengan gaji yang layak. Dengan demikian rakyat akan mampu membeli rumah dan bisa membangun rumah sendiri yang memadai dan layak, karena rumah merupakan kebutuhan dasar.
Negara yang menerapkan sistem Islam akan menjamin kebutuhan papan atau perumahan bagi rakyat, antara lain melalui kemudahan atas akses pekerjaan dan adanya hukum tentang pertanahan. Seperti larangan penelantaran tanah, ihya al mawat, tahjir dan iqtha’ juga larangan untuk mengambil pajak. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam maka rakyat akan mudah untuk memiliki rumah. Karena dengan ekonomi Islam harga rumah, tanah, material bahan bangunan akan stabil dan terjangkau serta tidak akan ada pajak.
Apabila rakyat masih tidak mampu dan tidak bisa membeli rumah maka negara akan menyediakan rumah murah atau gratis agar rakyat bisa mempunyai rumah. Untuk yang mempunyai tanah dan kesulitan membangun rumah karena tidak ada biaya, maka negara akan memberikan subsidi biaya untuk pembangunan rumah. Dalam Islam juga ada perintah untuk menghidupkan tanah yang mati agar dimanfaatkan, bisa dengan dibangun rumah. Negara juga akan memberikan tanah untuk dibangun rumah bagi rakyatnya yang tidak memiliki rumah, bisa dengan gratis atau membeli dengan harga murah. Maka dengan demikian tidak akan ada rakyat yang tidak mempunyai rumah, karena sudah dipenuhi dan dijamin oleh negara.
Sementara itu negara yang menerapkan Islam juga memiliki sumber pendapatan yang berasal dari kepemilikan umum, sehingga tidak butuh pajak. Pembebanan pajak bagi rakyat hanya diberlakukan hanya dalam kondisi tertentu, dan itu terbatas pada rakyat yang aghnia. Karena negara akan menjamin semua kebutuhan rakyatnya dan memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi rakyatnya. Dananya bersumber dari kepemilikan umum, seperti hasil tambang, hasil laut, hasil hutan dan lain-lain. Sehingga tidak perlu memungut pajak dari rakyatnya karena pemasukan negara sangat besar.
Negara akan memberlakukan pajak pada kondisi tertentu saja dan terbatas diberlakukan pada rakyat yang kaya dari kalangan kaum laki-laki. Maka dengan demikian jaminan kesejahteraan akan didapatkan di setiap rakyat untuk bisa memiliki rumah tanpa adanya pajak. Yang semuanya itu hanya bisa diwujudkan dengan diterapkannya Islam secara kafah dan keseluruhan dalam kehidupan. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
