Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) secara personal individu per individu, bukan secara kolektif. Sehingga masing-masing kepala akan dipastikan tercukupi kebutuhannya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi baru kebututuhan sekundernya. Dengan mekanisme yang anti ribet.
Oleh Hidayati
JURNALVIBES.COM – Masalah seolah-olah tidak kunjung usai. Siapa yang tidak gigit jari, di tengah melonjaknya kenaikan harga barang dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin kian meledak.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker mengatakan total PHK sebanyak 24.013 orang disektor pengolahan, aktivitas jasa 12.853 orang serta disektor perikanan, pertanian dan kehutanan sebanyak 3.997 orang. Provinsi menyumbang kasus PHK terbesar, di antaranya adalah di Jawa Tengah 14.767 orang, Banten 9.114 dan di DKI Jakarta 7.467 orang. (detik, 26-09-2024)
Sungguh malang nasib para pekerja yang tiba-tiba harus diberhentikan dari pekerjaannya, sementara tanggung jawab menafkahi keluarga tetap harus dijalankan. Mengapa gelombang PHK terus-menerus melanda? Bagaimana seharusnya peran negara mengatasi hal ini?
Pada hakikatnya pengusaha menjalankan perusahaannya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan tak mau rugi. Sehingga untuk meminimalisir kerugian saat terjadi resesi adalah dengan melakukan PHK. Jika pesanan tidak ada maka pabrik tidak dapat memproduksi barangnya disamping itu perusahaan harus tetap memberi upah karyawan. Sehingga solusi yang paling gampang untuk menghindari kerugian adalah melakukan PHK.
Inilah dampak penerapan sistem ekonomi kapitalis egois yang menggunakan paradigma yang kuat dialah yang menang. Serta adanya egoisme pengusaha yang lebih mengutamakan keselamatan perusahaannya ketimbang nasib pekerjanya. Jika sudah tidak diperlukan lagi tenaganya maka pekerja disingkirkan atas nama PHK.
Saat ini negara tidak berperan sebagai pelindung rakyat. Salah satunya tidak mampu menjamin ketersediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat namun malah menyerahkannya pada swasta. Kebijakan yang dikeluarkan malah mempersulit rakyatnya.
Secara tidak langsung kondisi ini menggambarkan adanya relevansi hubungan antara individu rakyat dan pemerintah sebagai pengelola negara. Negara lah yang bertugas membuka ketersediaan lapangan pekerjaan agar individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Sayangnya saat ini kita hidup dalam sistem kapitalisme, yang menjadikan negara tidak lebih hanya sebagai regulator antara rakyat dan pengusaha. Sehingga kebijakan yang ada justru hanya menguntungkan pihak pengusaha saja dan merugikan pekerja, misalnya dengan mengesahkan undang-undang Omnibus low.
Selain itu, salah kelola SDA sehingga negara kehilangan sumber pendapatannya dan menjadikan rakyat sebagai buruh di negeri sendiri. Hingga kesejahteraan rakyat hanya menjadi angan di negeri kaya ini. Tidak heran, pertumbuhan ekonomi di negeri ini dianggap klaim sepihak oleh rakyat.
Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme yang berbasis sekularisme. Agama tidak perlu menjadi petunjuk manusia. Mereka hanya akan menggunakan akal saja sebagai suatu kebijakan. Alhasil, standarisasi baik buruk pun ikut kata akal karena visi utama kapitalisme adalah materi atau keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sangat memprihatinkan, rakyat tidak bisa berharap apa-apa dalam sistem kapitalisme sekarang.
Berbeda dengan sistem Islam, pemimpin berperan untuk meriayah rakyat, termasuk menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas hingga tidak ada satu pun laki-laki yang tidak bekerja. Sebab, jaminan lapangan kerja sangat penting karena dengan bekerja para laki-laki bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya. Ini karena dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang nanti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.
Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) secara personal individu per individu, bukan secara kolektif. Sehingga masing-masing kepala akan dipastikan tercukupi kebutuhannya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi baru kebututuhan sekundernya. Dengan mekanisme yang anti ribet. Islam juga akan mengantisipasi kemajuan teknologi seperti AI. Contohnya memberikan pelatihan pada rakyat agar tidak gagap dengan teknologi sehingga tetap tersedia lapangan pekerjaan. Kemajuan teknologi justru akan membawa manfaat untuk kemaslahatan rakyat dan negara.
Namun, semua kebijakan ini hanya dapat terwujudkan apabila negara mengambil syariat Islam secara kafah. Dengan demikian kesejahteraan rakyat pun akan terwujud, tanpa dihantui rasa khawatir ada PHK dan sulitnya mencari kerja. Oleh karena itu, saatnya kita tinggalkan sistem kufur buatan manusia dan kembali kepada sistem Islam yang menyejahterakan agar PHK massal tidak lagi mengancam. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by freepik.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
