Dalam menjaga keutuhan wilayahnya daulah menempuh dua pendekatan yang berbeda. Pertama adalah pendekatan militer, kedua adalah pendekatan damai. Kedua pendekatan ini harus selalu dilandasi dengan upaya politik.
Oleh Mia Annisa
(Aktivis Muslimah Babelan)
JURNALVIBES.COM – Eskalasi konflik bersenjata di Papua makin memanas pasca dinyatakan empat orang TNI gugur dalam baku tembak dengan anggota kelompok kekerasan bersenjata (KKB) dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air yaitu Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. empat orang anggota TNI yang meninggal tersebut di antaranya Pratu Arifin, Pratu I, Pratu K dan Prada S.
Melansir Kompas.com, (20/4/2023), ketegangan ini memicu para Himpunan Mahasiswa Papua di Jakarta, Depok dan Bekasi mendesak pemerintah agar segera melakukan dialog damai atas memanasnya situasi konflik bersenjata di Papua dengan para anggota operasi Papua merdeka (OPM). Koordinator Himpunan Mahasiswa Papua Rudy Kogoya mengatakan, negara harus segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua.
Gerakan operasi Papua merdeka memang bukan wacana baru, gerakan separatis bersenjata yang berdiri sejak 1965 berhasrat untuk memerdekakan diri dari pemerintahan Indonesia karena berbagai alasan. Alasan yang paling kuat, marjinalisasi orang Papua terhadap kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada pihak asing atau luar Papua. Bukan rahasia umum tanah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. PT. Freeport-McMoRan Coper & Gold Inc penghasil emas terbesar di dunia dengan keuntungan 42 triliun Rupiah untuk tahun 2005 saja nyatanya masih ada penduduk miskin berjumlah 760.350 orang dari jumlah penduduk 2.056.500 pada tahun 2009. Selain itu terdapat 100 orang yang meninggal dunia karena kelaparan di Yahukimo mempertegas kekayaan alam tak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pribumi.
Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah makin menyulut keinginan masyarakat Papua untuk berpisah. Belum lagi bumbu-bumbu politik yang syarat kepentingan ditunggangi oleh asing. Belajar dari lepasnya Timor Timur sebagaimana pernah diungkapkan oleh panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto, lepasnya Timor Timur dari Indonesia ada campur tangan Australia agar leluasa melakukan eksplorasi minyak dan gas di laut Timor. (Merdeka.com, 10/12/2016)
Narasi yang digulirkan ke publik saat itu Timor Timur merupakan wilayah miskin keberadaannya hanya akan membebani pemerintah dan menjadi “duri” dalam daging. Mau tidak mau harus mengikhlaskan Timor Timur lepas dari kedaulatan dengan segala bentuk rekayasanya. Pun Papua, narasi yang coba dijejalkan adalah mereka memiliki akar sejarah yang berbeda dengan saudara-saudara mereka yang lainnya.
Seluruhnya merupakan upaya kafir penjajah barat melakukan brain Washing (cuci otak) untuk memecah belah satu kesatuan wilayah Indonesia. Hal inilah yang pernah di lakukan oleh penjajah barat dalam meruntuhkan eksistensi Daulah Khilafah Ustmaniyah pada saat itu. Menyuntikkan racun nasionalisme kepada kaum muslimin melalui kegiatan kristenisasi dan zending untuk melunturkan ukhuwah. Serta melahirkan sentimen kebencian terhadap negara Khilafah Utsmaniyah yang dituding sebagai negara penjajah. Menciptakan terjadinya konflik horizontal, seperti Libanon yang memaksa Daulah harus membagi dua wilayah Utara dan Selatan di bawah tekanan Inggris dan Perancis agar mudah untuk di kuasai dengan dalih menghentikan konflik antara Kristen Maronit dan Druze.
Lagi-lagi asing pemain utama yang bermain di belakang tuntutan lepasnya wilayah dari pemerintahan pusat, termasuk Papua yang getol meminta melepaskan diri dari NKRI. Akan sangat berbahaya jika dibiarkan karena akan semakin melemahkan kesatuan kaum muslimin dan memudahkan asing untuk mencabik-cabik, mengeruk kekayaan alamnya secara tak manusiawi.
Penguasa patut menjadikan ini cerminan jika konflik Papua harus segera diselesaikan. Pertama, masalah kritis kemiskinan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jika Papua diberitakan telah mencapai kemakmuran luar biasa, kamajuan yang signifikan, dari transportasi sarana dan prasarana. Fakta berkata lain jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. (CNBC Indonesia.com, 16/1/2013)
Kesejahteraan ekonomi merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh penguasa hari ini. Salah tata kelola sumber daya akan mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan akibat berpihak kepada asing/pemodal. Negara perlu menasionalisasi tambang dan fasilitas umum agar hasilnya bisa digunakan untuk menghidupi kebutuhan masyarakat. Jika sistem ekonomi kapitalis liberal tetap di berlakukan warga Papua akan terus berteriak menuntut keadilan.
Kedua, Indonesia harus melepaskan diri dari bayang-bayang politik dunia internasional. Indonesia harus independen, memutuskan secara mandiri sikap seperti apa yang diambil untuk menghadapi makar KKB tanpa intervensi negara lain. Meminjam pernyataan dari ketua MPR RI Bambang Soesatyo, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Teroris Papua harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. (Beritasatu.com, 19/9/2019)
Sikap tegas seperti inilah yang seharusnya diambil penguasa, tidak abu-abu. Langkah politik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara adalah sebuah kewajiban. Karena, jika ada sekelompok orang yang berusaha memisahkan diri dari wilayah negara dengan perlawanan bersenjata, hal itu merupakan sesuatu yang dilarang.
Tindakan perlawanan kepada negara (bughat) harus dikenai sanksi diperangi oleh negara, dengan maksud untuk memberikan pelajaran bagi para pelakunya, jika mereka Muslim. Namun, jika pelaku bughat adalah Non-Muslim, maka mereka harus diperangi hingga habis, (al-Mâliki, Nidzam al-‘Uqubat, hal. 79).
Inilah sikap tegas yang ditempuh seorang pemimpin pada saat itu, Ali bin Abi Thalib ra ketika menjabat sebagai kepala negara di Madinah ketika harus memerangi Mu’awiyah bin Abi Sufyan, seorang Wali (Gubernur) di Syam yang menolak berbaiat kepada khalifah Ali (tahun 37 Hijriah) dengan mengobarkan perang Shiffin. Begitu pula saat
memerangi Abdurrahman ad-Dakhil di Spanyol, karena Abdurrahman ad-Dakhil berpotensi memisahkan Spanyol dari wilayah Kekhilafahan Abbasiyyah dilakukan pula oleh khalifah al-Mu’tashim dari Bani Abbasiyyah dengan mengerahkan tentaranya.
Dalam menjaga keutuhan wilayahnya daulah menempuh dua pendekatan yang berbeda. Pertama adalah pendekatan militer, kedua adalah pendekatan damai. Kedua pendekatan ini harus selalu dilandasi dengan upaya politik. Hal ini karena tidak semua upaya menjaga keutuhan wilayah Daulah Islam tepat ditempuh dengan pendekatan militer, ataupun sebaliknya.
Semua harus dikembalikan kepada ketetapan Allah Swt. terkait menjaga keutuhan wilayah. “Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya” (An.Nisa:59).
Oleh karena itu diperlukan sistem alternatif yang jelas dan tegas salam menjaga keutuhan wilayahnya dari penguasaan asing. Sistem Islam yang telah terbukti selama berabad-abad mampu menjaga dan menyejahterakan seluruh warga dari berbagai wilayah bisa dijadikan salah satu rujukan supaya negeri ini bisa benar-benar terbebas dari konflik internal yang berkepanjangan. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by bing.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
