Opini

PR Besar Kemiskinan Papua, Mampukah Terurai di Bawah Sistem Kapitalisme?

Dalam sistem Islam khalifah (pimpinan negara) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola seluruh aset sumber daya alam sehingga rakyat akan sejahtera. Sebab hasil pengelolaannya akan dikembalikan kepada  rakyat.


Oleh Wiji Lestari
(Pegiat Literasi)

JURNALVIBES.COM – Kemiskinan merupakan satu persoalan yang tak kunjung menemukan titik terang. Kemiskinan terjadi hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke angka kemiskinan kian meningkat.

Bumi Cenderawasih misalnya satu pulau yang berada nan jauh diujung timur, tak luput dari meningkatnya angka kemiskinan. Sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya ternyata belum mampu mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Mampukah dikondisi saat ini kemiskinan dapat terurai hingga akarnya? Benarkah angkat kemiskinan tersebut sudah menurun?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia itu. Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98. Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022.

Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022. Senada, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022. Theofransus juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022 (cnnindonesia.com)

Angka kemiskinan jika dilihat dari jumlahnya memang sudah mengalami penurunan. Namun di sisi lain tetap menyisakan PR besar yang lainnya di antaranya mengalami kelaparan ekstrem. Faktanya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir banyak rakyat Papua yang kelaparan berujung pada kematian. Selain itu rakyat juga sulit mendapatkan akses layanan kesehatan, bidang pendidikan yang tidak memadai dan tertinggal dengan yang lainnya. Selain itu insfratruktur yang buruk seperti jalan raya yang tak semulus jalur daerah pertambangan.

Selain itu pada kondisi saat ini warga Papua belum merasa aman sebab adanya ancaman terus menerus dari OPM. Sejatinya keamanan dalam beraktivitas sangatlah dibutuhkan warga agar dalam berkegiatan merasa aman, hal ini seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang.

Kasus kemiskinan di Papua dapat diatasi apabila kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara sendiri. Bukan seperti saat ini yang mana seluruh aset sumber daya alam dikelola asing. Ditambah diperkuatnya sistem kapitalisme yang menjadikan ekonomi pun ala kapitalis tentu materi semata yang hanya dicari. Keuntungan yang sebesar besarnya menjadi prioritas utamanya. Sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya dalam menguasai suatu jarahan SDA.

Sistem yang diterapkan hari menghasilkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok, yang kaya semakin menikmati kekayaannya. Sedangkan yang miskin akan tetap seperti itu keadaanya. Warga Papua misalnya seolah dibuat untuk tidak bisa berpikir bagaimana menuju kehidupan yang lebih baik. Sungguh kehancuran jika warga Papua memiliki pemikiran yang cemerlang maka seluruh aset yang dikuasai asing akan jatuh ditangannya.
Hal itu tentu akan terwujud apabila sistem yang digunakan yakni sistem Islam yang diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam sistem Islam khalifah (pimpinan negara) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola seluruh aset sumber daya alam sehingga rakyat akan sejahtera. Sebab hasil pengelolaannya akan dikembalikan kepada  rakyat dalam bentuk biaya-biaya yang digratiskan, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan rakyat.
Dengan begitu makan masalah kemiskinan bisa diselesaikan secara tuntas sampai ke akarnya. Wallahu a’lam bishawab. []

Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz


Photo Source by canva.com

Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button