Oleh. Adibah Ummu Affan
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM– PHK massal terus berulang, seolah-olah menjadi sebuah rutinitas yang lumrah terjadi. Pekerja terdampak hanya bisa gigit jari, sambil terus berusaha bangkit dengan segala kemampuan diri. Karenanya perlu perubahan hakiki agar hal ini tidak terus terjadi.
Pada awal tahun 2025, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali menimpa para pekerja di Indonesia. Dua perusahaan yaitu PT. Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat akan tutup bulan Juni 2025, sebanyak 459 orang pekerja akan jadi korban PHK. Demikian juga dengan PT. Danbi International yang lokasinya di Garut, Jawa Barat hustru telah tutup dan 2.100 pekerjanya menjadi terlunta-lunta. (cnbcindonesia, 20-02-2025).
Kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya para pekerja yang menjadi korban PHK tersebut. Apalagi saat ini telah masuk bulan Ramadan, bulan yang biasanya diikuti dengan kenaikan. harga kebutuhan pokok. Mereka juga akan berlebaran, sehingga membutuhkan banyak uang untuk bisa berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan umat Islam. Belum lagi para pekerja yang masih memiliki anak-anak sekolah, akan memasuki tahun ajaran baru, otomatis banyak keperluan seperti buku, alat tulis lainnya dan lain-lain.
Di antara penyebab tutupnya perusahaan dan akhirnya PHK harus dilakukan adalah masuknya produk impor, ada yang legal dan juga illegal. Ini untuk industri yang pasarnya di dalam negeri. Sedangkan untuk perusahaan yang pasarnya ekspor, contoh industry garmen, penyebabnya adalah terdampak dengan kondisi krisis negara-negara sasaran ekspornya. Jadi perlambatan ekonomi di Eropa turut berpengaruh besar terhadap industri di Indonesia.
Faktor lain juga adanya penggunaan mesin-mesin modern, yang secara langsung menggantikan tenaga manusia, akibatnya PHK dilakukan oleh perusahaan untuk efisiensi faktor produksi.
Terkait dengan sebab di atas, tentu yang sangat kita harapkan adalah kesigapan pemerintah untuk mengantisipasi. Contoh dengan maraknya arus impor maka seharusnya pemerintah dapat melakukan pembatasan perjanjian dagang. Apalagi untuk yang illegal maka operasi pasar untuk barang illegal harus lebih intensif dilakukan.
Untuk modernisasi mesin-mesin maka, pemerintah harus membuka komunikasi dengan pihak perusahaan , agar betul-betul menyiapkan kondisi pegawai yang terancam PHK dengan sebelumnya memberikan pelatihan kerja agar setelah mereka di PHK sudah siap usaha yang akan mereka kerjakan.
Sementara itu untuk perusahaan ekspor yang mangkrak dengan alasan krisis di negara tujuan ekspor, maka negara dengan segala kekuatan yang dimiliki semestinya dapat menekan perusahaan ekspor yang rata-rata milik asing agar tetap bertahan dengan melakukan berbagai modifikasi agar PHK dapat dihindari.
Memang akhirnya sulit bagi negeri ini untuk memiliki posisi tawar lebih, karena negara telah terikat perjanjian perdagangan global, sehingga mau tidak mau ekspor impor sulit untuk diatur sedemikian rupa. Apalagi negara kita termasuk pasar besar dengan jumlah penduduknya yang banyak, pastilah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan oleh para kapitalis. Maka jelas bukan bangunan dunia dalam sistem kapitalisme saat ini membuat negara kaya menekan negara miskin atau dengan bahasa lain kita masih terjajah secara ekonomi.
Berbeda dengan pengaturan sistem Islam. Penguasa atau pemerintah berfungsi sebagai riayatusyuunil ummah yaitu memelihara urusan umat. Sebagaimana hadis nabi Muhammad saw. “Imam/Khalifah itu laksana gembala (raa’in) dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya“ ( HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan hadis di atas maka pemerintah dalam Islam akan berusaha menjamin tersedianya lapangan kerja untuk warga negaranya yang laki-laki agar dapat memberikan nafkah untuk keluarganya. Dalam negara yang menerapkan sistem Islam yang dinamakan basis industri adalah pada industri yang mendukung kuatnya negara, terutama agar negara Islam kuat dan tidak bergantung pada negara lain.
Semua keperluan warga negaranya akan diupayakan dibangun industrinya di dalam negeri. Maka akan terbuka berbagai lapangan kerja. Semua sumber daya alam (SDA) akan dioptimalkan untuk mendukung industri tersebut, sehingga terus berjalan berkesinambungan dan menciptakan iklim ekonomi yang seimbang. Pengaturan negara sedemikian tentu sangat kita rindukan bukan?
Wallahu a’lam bishawab. []
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
