Jika menelisik bagaimana Islam mengatasi PHK dan pengangguran yang sedang banyak, maka sumbernya adalah pada seorang pemimpin yang sejatinya berperan mengurusi rakyatnya. Ia harus mencari solusi agar rakyat tidak lagi menganggur, meminta-minta, bahkan melakukan kejahatan.
Oleh Hamnah B. Lin
JURNALVIBES.COM – Saat pandemi Covid-19 mereda, kini permasalahan angka pengangguran memiliki tantangan baru, yakni ancaman resesi global. Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah lembaga internasional meramal resesi global bisa terjadi pada 2023 mendatang. Sinyal resesi muncul seiring dengan kebijakan moneter bank sentral yang terus mengerek suku bunganya demi mengendalikan inflasi.
IMF pun memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen tahun ini atau turun nyaris separuh dari capaian tahun lalu sebesar 6,1 persen. Sedangkan pada tahun depan, diperkirakan hanya 2,9 persen.
Maka saat ancaman resesi ini datang harga komoditas naik tajam. Inflasi mulai tinggi, daya beli masyarakat menurun, fluktuasi mata uang semakin tak karuan, lalu terjadi perang suku bunga oleh bank-bank sentral beberapa negara. Hal ini akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentu lagi-lagi larinya ke pelemahan daya serap ekonomi nasional atas angkatan dan tenaga kerja baru. Yang artinya lowongan pekerjaan semakin sulit, bahkan ancaman masifnya PHK kian nyata.
Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga mengamini bahwa ancaman resesi global dan stagflasi berpotensi menambah angka pengangguran. Pasalnya, hal tersebut akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga usaha manufaktur akan tertunda dan mendahulukan bahan pangan. (CNNIndonesia, 27/10)2022)
Sebagaimana berita ancaman PHK yang dilansir dari CNN Indonesia 28/10/2022, Produsen peralatan rumah tangga Swedia Electrolux akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.000 karyawannya. Dilansir dari AFP, Jumat (28/10), Kepala Eksekutif Electrolux Jonas Samuelson mengatakan PHK dilakukan karena kerugian yang dialami perusahaan pada kuartal III tahun ini. Keuangan perusahaan tergoncang imbas dari terganggunya rantai pasok dan kondisi pasar yang kian lemah.
Dikutip dari laman tribunnews.com tiga perusahaan besar Shopee, Tokocrypto dan Indosat telah melakukan pemangkasan karyawannya. Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya.
Hingga fakta banyak sarjana yang sulit mencari kerja. Seperti disebutkan, Ikhram Hafiz Rahmadi, salah satu sarjana muda yang harus bergulat dengan kenyataan susahnya mencari kerja. Ia kenyang mendapat penolakan saat melamar kerja. Ia lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2021 lalu saat dunia dihantam Covid-19 dan Indonesia mengejar pemulihan ekonomi.(CNNIndonesia 28/10/2022)
Setali tiga uang. Rachma Nurma Gupita, sarjana sastra Inggris lulusan Stikubank Semarang pada 2021 lalu juga mengalami kesusahan mencari kerja. Bahkan, puluhan surat lamaran kerja telah dilayangkan, baik secara offline maupun online, namun tak satu ikan pun nyangkut di kailnya.
Maka jika PHK kian masif, ini artinya akan banyak kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan. Hingga jumlah kepala keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya akan makin banyak.
Bagi perusahaan, PHK adalah bahaya besar karena dapat menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pendapatan perusahaan menurun karena arus kasnya terhambat. Inilah penyebab banyak perusahaan terpaksa gulung tikar.
PHK juga berdampak bagi negara. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk berbagai masalah yang muncul akibat tingginya pengangguran. Di sisi lainnya, penerimaan negara (pajak) akan menurun karena objek pajaknya mengalami penurunan kinerja.
Inilah dampak dari PHK hingga bisa mengakibatkan kepada ketidakstabilan ekonomi negara.
PHK massal yang terjadi menjadi bukti lemahnya posisi pekerja dalam kontrak kerja, terlebih kapitalisme senantiasa menekan biaya produksi, dan pekerja dianggap sebagai salah satu bagian dari biaya produksi. Maka PHK menjadi salah satu bentuk efisiensi bagi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan dan mengabaikan pekerja.
Ketika jeli mengamati apa yang menjadi akar masalah maraknya PHK, sejatinya muncul sebagai akibat dari penerapan kapitalisme dan demokrasi. Ada beberapa sebab yang membuat munculnya masalah ini.
Pertama, prinsip kebebasan kepemilikan yang dianut sistem ini melahirkan para pemodal kelas kakap. Hukum rimba berlaku dalam setiap usaha. Siapa saja yang memiliki modal banyak dan punya kekuatan bisa melindas yang lemah. Bahkan para pengusaha itu juga leluasa menentukan berapa upah dan siapa saja yang dapat bekerja.
Kedua, salah strategi kurikulum pendidikan. Selama ini SMK selalu dielu-elukan, lulusan siap kerja diharapkan akan memenuhi kebutuhan industri. Namun, pada kenyataannya lulusan SMK justru menjadi penyumbang besar dalam pengangguran. Alasannya karena banyak lulusan yang tak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Padahal, pada saat SMK itu dibuka, jurusan itu sangat diperlukan oleh industri.
Artinya, sistem kurikulum yang mengikuti permintaan pasar tidak bisa laku selamanya. Karena seiring berkembangnya zaman, industri pun juga berubah. Lagi-lagi kurikulum seperti disetir oleh para oligarki. Karena harus mengikuti kemauan mereka. Tidak hanya SMK, perguruan tinggi pun juga didesain mengikuti permintaan pasar. Seperti penerapan kurikulum kampus merdeka.
Ketiga, jebakan riba juga membuat pengangguran makin meningkat. Saat ini banyak sekali penawaran modal usaha. Bukan niatan membantu memberi modal untuk buka usaha, tetapi mencari keuntungan dengan menarik riba dari pinjaman yang diberikan. Bunga dari pinjaman itu tidak sedikit sehingga membuat para usaha kecil dan menengah kewalahan membayar hitangnya.
Keempat, dalam sistem ini negara hanya berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, negara tidak menyediakan lapangan kerja dengan membuka usaha, tapi negara hanya memfasilitasi atau menghubungkan para pekerja dengan industri. Dengan demikian, negara lagi-lagi terlihat mengikuti permintaan pemodal.
Mencoba menelisik bagaimana Islam mengatasi PHK dan pengangguran yang sedang banyak, maka sumbernya adalah pada seorang pemimpin yang sejatinya berperan mengurusi rakyatnya. Ia harus mencari solusi agar rakyat tidak lagi menganggur, meminta-minta, bahkan melakukan kejahatan. Jadi, pemimpin (negara) harus membuka lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas, ataupun memberikan modal (tanpa riba).
Negara juga akan membuka iklim investasi di sektor riil dan mengharamkan investasi dan usaha di sektor nonriil. Negara akan menjaga agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Dengan begitu, rakyat akan mudah mendapatkan pekerjaan yang halal.
Kelima, pendidikan terjangkau, bahkan gratis untuk semua. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan pendidikan sesuai keinginan mereka tanpa terbebani dengan biaya pendidikan. Mereka juga diberi pemahaman tentang wajibnya bekerja bagi laki-laki.
Ketujuh, jika individu malas bekerja, cacat, atau tidak memiliki keahlian, maka negara berkewajiban mendorong ereka bekerja dengan menyediakan sarana dan prasarananya.
Kedelapan, kewajiban bekerja hanya dibebankan pada laki-laki. Kaum perempuan tidak wajib bekerja. Fungsi utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengurus rumah suaminya (ummu warabatul bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Dengan kebijakan ini, lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh perempuan.
Demikian beberapa solusi dalam Islam menangani makin meningkatnya pengangguran, namun semua solusi ini tidak akan terlaksana jika dunia masih menerapkan sistem kapitalis. Butuh sebuah institusi untuk bisa menerapkan solusi ini, yakni dalam bingkai khilafah islamiyah. Mari perjuangkan tegaknya institusi ini bersama-sama karena dorongan aqidah Islam dan sebagai bentuk taat kepada syariat Allah SWT. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by unsplash.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
