Dalam sistem Islam, kebutuhan pokok rakyat termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan diberi dengan harga murah bahkan gratis. Rakyat mesti dilayani dan diurus sebaik mungkin karena kelak pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tiap jiwa yang dipimpin.
Oleh Khaulah
(Aktivis Back to Muslim Identity)
JURNALVIBES.COM – Dalam sepekan terakhir, publik sungguh dibuat pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, hari-hari belakangan ini mereka dikejutkan dengan berbagai berita yang menyangkut hajat hidup masyarakat, yang parahnya bak menambah kuat cekikan di leher. Adalah seperti harga telur melambung, tarif ojol naik, harga BBM melonjak dan pemerintah yang mengaku dana pensiunan bebankan APBN.
Terkait dana pensiunan, dilansir dari laman cnnindonesia.com (26/08/2022), pemerintah mengeluh soal kesehatan APBN karena beban Rp2.929 triliun untuk dana pensiun PNS termasuk Polri dan TNI. Besarnya beban APBN itu membuat Menkeu Sri Mulyani ingin merombak skema dana pensiunan PNS dari pay as you go menjadi fully funded.
Perlu diketahui, selama ini pemerintah menerapkan skema pay as you go di mana PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai setiap bulan, dan ditambah dengan APBN. Sedangkan, dalam skema fully funded, dana pensiun PNS akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.
Jadi, pembayaran iuran skema pensiun PNS dengan model pay as you go mayoritas berasal dari APBN. Iuran dari PNS sangat kecil karena hanya 4,75 persen dari gaji yang diterima. Dalam skema fully funded, nantinya sumber iuran lebih dominan dari PNS dengan besaran iuran yang ditentukan berdasarkan persentase dari pendapatan mereka.
Wacana reformasi skema pensiun PNS mendapat kritik banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Ia menyesalkan anggapan pemerintah yang menyebut dana pensiunan PNS membebani negara. Menurutnya, hal ini sangat janggal dan terkesan tidak menghargai pengabdian PNS untuk negara. Lanjutnya, pemerintah janganlah semata menggunakan kalkulasi bisnis dalam mengelola negara, khususnya jaminan dan kepastian hari tua bagi pensiunan PNS.
Jika kita berkaca ke belakang, rakyat seringkali dianggap beban negara. Bukan hanya dana pensiun, BBM subsidi pun dianggap membebankan APBN. Padahal, banyak kebijakan pemerintah yang justru terkesan menghamburkan uang, diantaranya anggaran Rp 55 M untuk mengganti lift, Rp 955 juta untuk cetak kalender, proyek yang berbiaya fantastis seperti kereta cepat, gaji dan pensiunan pejabat yang berbiaya tinggi dan masih banyak lainnya.
Lupakah pemerintah dengan kebijakan-kebijakan kurang faedah bahkan nihil faedah yang telah dan sedang dicanangkan? Mengapa jika berbicara mengenai rakyat, “beban” menjadi jurus jitu, menjadi tameng agar terbebas kepengurusannya? Lupakah mereka akan sumpah yang mereka ucapkan mula berjabat, bahwa akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang ia sebagai wakil rakyat wakili?
Demikianlah potret buruk tata pengurusan sistem kapitalisme, dimana rakyat bak pekerja dengan negara sebagai pemberi kerja. Hubungan keduanya berlandaskan untung rugi belaka. Jikalau mengurus rakyat memakan banyak anggaran, maka dianggap beban, semestinya dihentikan. Wajar jika tampak berbagai pengurangan bahkan pemberhentian subsidi atau bantuan dari negara lainnya. Walaupun apabila kita berpikir jernih, itu bukanlah bantuan melainkan hak rakyat yang mesti dipenuhi negara.
Berbicara terkait APBN yang katanya bertambah berat akibat dana pensiun, kita mesti melihat pemasukannya terlebih dahulu. Faktanya, dana APBN berasal dari utang, pajak dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dimana SDA yang melimpah ruah justru pengelolaannya banyak yang dilimpahkan kepada korporat. Jelas, ini adalah masalah mendasar yang membuat APBN anjlok lantas menjadikan rakyat sebagai kambing hitam.
Dalam paradigma kapitalistik (mengingat hubungan antara negara dan rakyat bak penjual dan pembeli), kebutuhan pokok rakyat termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan tidak serta-merta dipenuhi negara. Rakyat mesti membayar mahal untuk memperoleh semua itu. Akhirnya, rakyat banting tulang menghendaki pekerjaan yang mapan, misalnya PNS untuk mendapat dana pensiunan sebagai jaminan di hari tua kelak. Di saat yang sama, negara justru mengelak memberi secara layak karena dianggap membebani.
Hal ini berkebalikan dengan paradigma Islam dalam memperlakukan rakyat terkhusus yang purnabakti. Dalam sistem Islam, kebutuhan pokok rakyat termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan diberi dengan harga murah bahkan gratis. Rakyat mesti dilayani dan diurus sebaik mungkin karena kelak pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tiap jiwa yang dipimpin.
Terkait pegawai yang purnabakti, meski tidak ada lagi gaji yang diperoleh karena tidak lagi bekerja, mereka tetap santai alias tidak pusing tujuh keliling memikirkan pemenuhan kebutuhan mereka dan tanggungannya. Hal ini karena segala kebutuhan adalah tanggung jawab negara, dipenuhi secara langsung maupun tidak langsung. Ditambah lagi dengan APBN dalam Islam yang cenderung stabil, para pegawai yang purnabakti tidak lagi menuntut hak pensiun.
Begitulah kekontrasan kapitalisme dan Islam dalam mengurus hajat hidup rakyat, terkhusus para pensiun. Untuk mencapai iklim seperti itu, kita mesti berjuang untuk mengakhiri masa hidup kapitalisme dan melanjutkan kembali kehidupan Islam. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
