Pemimpin-pemimpin mulia yang diberkahi Allah hanya ada di sistem Islam, yang diterapkan secara kafah dalam kehidupan.
Oleh Dewi Purnasari
(Aktivis Dakwah Politik)
JURNALVIBES.COM – Seiring dengan keputusan pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021, masih bermunculan tanggapan masyarakat yang disampaikan di dunia maya hingga di dunia nyata. Tagar ‘Salah Langkah PPKM Darurat,’ hingga tagar ‘JokowiMusibahBangsa’ berkicau ramai di jagad Twitter (Galamedianews, 3/8/2021).
Jagad Youtube juga semakin ramai diserbu oleh unggahan berupa kritik hingga gelaran forum-forum untuk membahas terkait diperpanjangnya PPKM ini.
Di dunia nyata, aksi pengibaran bendera putih yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha, hingga aksi protes terhadap PPKM di pinggir jalan dengan menggunakan bikini dilakukan menandai kondisi stres yang dirasakan oleh masyarakat. Stres karena gagal melakukan negosiasi pembukaan café dan resto di Kota Bandung juga mengantarkan Ketua Akar (Asosiasi Cafe Resto dan Rumah Makan) mencoba melakukan upaya bunuh diri di depan Balai Kota bandung (Kompas.TV, 5/8/ 2021).
PPKM, Kebijakan yang Salah Langkah
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro 2021 di halaman Istana Merdeka menyatakan, “PPKM adalah semi-lockdown yang paling tepat diberlakukan di Indonesia. Diberlakukannya semi-lockdown saja masyarakat sudah menjerit, apalagi jika diberlakukan lockdown total seperti di negara lain”, lanjut Joko Widodo.
Alasan Presiden memperpanjang PPKM adalah karena adanya perbaikan kasus dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Presiden meng-klaim bahwa telah terjadi perbaikan dalam kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan pasien Covid-19, dan persentase ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Padahal sesungguhnya, fakta riil di lapangan membuktikan kondisi sebaliknya.
Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 (17/7/2021) menyampaikan data bahwa, kasus harian Covid-19 di Indonesia masih meningkat. Faktanya, keterisian tempat tidur di rumah sakit masih tinggi, total jumlah pasien meninggal 77.583 orang, total kasus positif 2.983.830 kasus, bahkan terjadi ledakan kasus positif Covid-19 sejak 14 hingga 17 Juli 2021 sebanyak 50.000 kasus harian. Kalaupun data kasus aktif terlihat menurun, ini karena terjadi penurunan pada jumlah testing yang dilakukan, jadi jangan diintrepretasikan bahwa kurva telah melandai.
Pilihan kebijakan memberlakukan PPKM sesungguhnya adalah tindakan yang salah langkah, sebagaimana yang trending di tagar. Hal ini karena, dengan PPKM pemerintah secara legal berlepas tangan terhadap kewajiban memberi makan rakyat dan hewan-hewan yang berada di wilayah zona merah Covid-19. Sedangkan jika diberlakukan lockdown (karantina wilayah), maka pemerintah wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam. Di dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga diatur tentang kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk hewan-hewan ternak milik masyarakat.
Jadi ketika pemerintah memilih memberlakukan PPKM dari pada lockdown, apakah itu adalah kebijakan yang terbaik bagi rakyat? Rakyat dan banyak kalangan justru menilai, pemerintah berkelit dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang terpapar pandemi. Kenyataannya rakyat justru menjerit ketika diberlakukan PPKM yang beberapa kali diperpanjang. Jika yang diberlakukan adalah lockdown total, rasanya rakyat lebih bisa bernapas lega, karena kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh negara selama masa lockdown.
Empati Pemerintah? Jauh Panggang dari Api!
Selama masa PPKM, rakyat dibatasi dalam aktivitas mencari uang dengan berbagai pengetatan. Tempat usaha rakyat kecil seperti warung-warung, toko, dan rumah makan dilarang buka. Dampak pembatasan ini bahkan dirasakan meluas hingga ke pengusaha besar. Terbukti banyak hotel dan tempat wisata yang terpaksa tutup. Banyak mal yang juga gulung tikar, padahal para pekerja di hotel, tempat wisata, dan mal-mal tersebut adalah rakyat kecil dengan gaji yang juga kecil.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ternyata masih ada oknum pemerintah yang tega memotong dana bansos (Bantuan Sosial), seperti yang terjadi di Depok (Tempo, 30/7/2021). Kejadian terkait ‘penyunatan’ dana Bansos ini bukan sekali ini terjadi. Tentu rakyat tak akan lupa pada kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat di Bandung Barat, dan pemotongan bansos Program Keluarga Harapan di Tangerang. Bahkan Juliari Batubara dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena terbukti menerima fee atas pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 lalu.
Ada lagi kejadian yang memprihatinkan, uang insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Maluku Tengah sejak Januari hingga Agustus 2021 belum dibayarkan. Para nakes di rumah sakit khusus Covid-19 Indrapura, Surabaya juga bernasib hampir serupa, sejak April 2021 insentifnya belum dibayarkan (Kompas,11/5/2021).
Padahal selama masa pandemi para nakes adalah pejuang di garda terdepan dalam melayani pasien Covid-19 di rumah sakit. Jadi sudah selayaknya kondisi ekonomi para nakes ini lebih diperhatikan. Terlebih sudah banyak nakes yang meninggal karena terpapar virus Corona ketika menangani pasien.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin morat-marit, ternyata diam-diam pemerintah menurunkan Rp2 miliar untuk mengganti cat pesawat kepresidenan dan helikopternya. Ketika dipertanyakan oleh rakyat, pemerintah berdalih bahwa dana untuk pengecatan pesawat tersebut sudah dianggarkan sejak tahun 2019. Alasan lain yang diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, warna merah putih yang dipilih sebagai warna baru pesawat kepresidenan adalah sebagai simbol pemersatu bangsa.
Lebih jauh Faldo mengatakan bahwa, pengecatan dengan warna baru ini adalah untuk meningkatkan standar keamanan (okenew, 4/8/ 2021). Namun rasanya kedua alasan ini terkesan berlebihan dan tidak masuk akal. Bukankah dana sebesar itu akan lebih tepat jika digunakan untuk diberikan kepada rakyat yang terdampak PPKM? Atau bisa juga untuk membayarkan insentif nakes agar mereka bisa kuat bertahan melayani pasien di rumah sakit.
Belum lagi berbagai proyek yang terkesan dipaksakan untuk tetap berjalan di tengah kondisi pandemi yang memukul ekonomi rakyat. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan ibukota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur contohnya. Padahal rencana tersebut bisa ditunda, jika pemerintah mau fokus pada penanggulangan pandemi. Mengapa tidak nampak empati pemerintah melihat penderitaan rakyatnya yang demikian tercekik selama masa pandemi?
Tidak hanya pengerahan dana yang tidak tepat sasaran, sikap pemimpin dan para pejabatnya juga tidak menunjukkan empati pada penderitaan rakyat. Mereka bisa-bisanya bersantai-santai sambil menonton sinetron atau melakukan banyak pencitraan dalam upaya untuk menarik simpati rakyat. Padahal sesungguhnya pemerintah tidak pernah berempati kepada rakyat. Terbukti dengan kebijakan dan peraturan yang mereka buat, secara nyata tidak memihak kepada rakyat. Alhasil, akan sia-sia rakyat mengharapkan empati pemerintah ketika mata hati mereka tertutup dari kebenaran. Ibarat kata pepatah, jauh panggang dari api.
Pemimpin dalam Islam Selalu Berpihak Kepada Rakyat
Berbeda 180 derajat dengan pemimpin dalam negara Islam. Di dalam negara yang menerapkan Islam, pemimpin negara dan jajaran pejabatnya adalah pelayan dan pelindung rakyat. Pemimpin bukan hanya sekedar berempati kepada rakyat, tetapi harus selalu memihak kepada rakyat, dan mengurus rakyat dengan menerapkan kebijakan yang benar.
Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Saw. dalam sabda beliau yang artinya, “Imam (pemimpin atau kalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Sabda Rasulullah yang lain, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung), dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain).
Rasulullah ketika memimpin negara Islam mengatur irigasi tanah pertanian, mengatur pembagian tanah yang harus dikelola, mempelajari kemajuan persenjataan perang, hingga memimpin pasukan di medan jihad. Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, memanggul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang sedang kelaparan.
Menemukan sosok pemimpin seperti Rasulullah Saw., Khalifah Abu Bakar ra, ataupun Khalifah Umar bin Khattab ra di masa sekarang menjadi hal yang mustahil. Pemimpin yang setara beliau-beliau juga sangat tidak mungkin dicari di negara demokrasi.
Pemimpin-pemimpin mulia yang diberkahi Allah hanya ada di sistem Islam, yang diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
