Sudah saatnya juga bagi seluruh kaum muslim untuk bersatu dan berjuang bersama agar cahaya Islam itu kembali lagi ke pangkuan kita. Dan kesejahteraan itu dapat tercipta dengan segera.
Oleh Mulyaningsih
(Pemerhati Masalah Anak, Remaja, dan Keluarga)
JURNALVIBES.COM – Tidak ada uang, jalan yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja atau meminjam uang kepada yang lain. Tampaknya cara kedua ini lebih banyak diminati karena simpel dan mudah. Boleh memang dilakukan, namun perlu sikap kehati-hatian serta kewaspadaan. Bisa jadi utang ini nantinya menjadikan seseorang bersifat malas untuk melakukan sesuatu. Lebih bahaya lagi ketika hal tersebut dijadikan suatu kebiasaan yang senantiasa diulang berkali-kali. Atau sama saja seperti menjadikannya sebagai hobi, senantiasa mengiringi langkah kehidupannya selama di dunia.
Tidak ubahnya seperti manusia, negara pun bisa melakukan aktivitas utang tadi. Ketika kondisi neraca keuangan sedang di ambang kritis, maka utang menjadi solusi praktis yang bisa diambil oleh para pemangku kebijakan negeri. Namun, kita perlu mempunyai strategi sehingga mampu melunasinya dengan baik dan tidak melakukannya lagi dan lagi. Sama halnya seperti manusia, ternyata sebuah negeri juga bisa mendapatkan efek ‘candu’ pada aktivitas ini. Jika kita pikirkan secara jelas, sebenarnya utang ini menjadi bumerang bagi si pengutang di masa depannya. Jika tak mampu membayarnya, maka siap-siap saja untuk mencari pengutang yang lainnya. Bak gali lubang tutup lubang. Melunasi pada bagian yang satu dengan cara mencari utang ke yang lain. Itulah alamiahnya yang terjadi jika tak mampu untuk melunasinya.
Utang Negeri
Hal yang fantastis terjadi di negeri ini, berdasarkan data yang didapatkan dari laporan Bank Dunia (World Bank) bahwa Indonesia menempati ranking ketujuh sebagai negara pengutang terbesar di dunia. Pada akhir Desember 2020, utang Indonesia tercatat sebesar Rp6.074,56 triliun, atau setara dengan 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan pengakuan, “Pandemi Covid-19 memang sebuah tantangan yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengancam jiwa manusia, dia juga mampu mempengaruhi dan mengoyak perekonomian suatu negara.” (Dikutip dari siaran Youtube Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu pada Minggu, 25/7/2021)
Jika kita telusuri, sebelum pandemi saja sudah memiliki utang yang banyak. Apalagi situasi seperti sekarang ini, pandemi kian parah dan tak tahu di mana ujungnya. Bahkan Menkeu sendiri menyatakan bahwa pandemi ini merupakan tantangan yang besar. Yang membuat situasi karut marut di berbagai bidang. Utamanya dalam bidang ekonomi dan kesehatan.
Pemerintah tidak mampu jika harus menyiapkan anggaran dana untuk penanganan pandemi dari sisi kesehatan. Kita mengetahui bersama, bahwa ledakan penderita terkonfirmasi positif kian tidak terbendung. Mereka memerlukan obat-obatan, alat kesehatan yang mendukung, belum lagi para nakes yang memerlukan APD lengkap ketika berhadapan dengan pasien. Hal-hal tadi memerlukan dana dalam jumlah besar dan mau tidak mau negara harus mampu menyediakannya jika ingin memutus mata rantai penyebaran virus.
Fakta berbicara bahwa ternyata negara ini tidak mampu menyediakan dana dalam jumlah banyak untuk mengatasi pandemi ini. Pendapatan yang dimiliki negara pun, salah satunya adalah pajak. Akhir-akhir ini targetnya meleset dari yang ditetapkan. Hal tersebut membuat alasan yang realistis, mengapa kemudian utang menjadi jawaban yang diambil bangsa ini. Dalihnya untuk menghindari situasi krisis ekonomi.
Namun jurang resesi telah menyeret negeri ini ke dalamnya.
Sistem ekonomi kapitalis-neoliberal ini sejatinya meniscayakan politik utang. Mereka mempunyai hitungan sendiri terkait perihal utang ini. Ketika rasio utang terhadap PDB masih di bawah standar (plafon) undang-undang, maka masih dalam kondisi aman. Tepatnya Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa batas rasio utang yakni sebesar 60 persen dari PDB. Tidak heran jika pemerintah berdalih bahwa posisi utang negara kita masih dalam posisi aman, walaupun jumlahnya fantastis.
Pada kenyataannya, kita dapat merasakan bahwa situasi pandemi sekarang ini, posisi kita semakin terpuruk. Pemasukan anggaran hanya bisa dilakukan dari sektor pajak dan utang. Terlebih hanya mampu mengotak-atik sisi APBN saja. Bagaimana lantas kita disejajarkan dengan negara Amerika dan Jepang? Yang katanya rasio utangnya dengan PDB melebihi 60 persen. Secara nalar kita bisa memikirkan bahwa dua negara tersebut mempunyai sisi industri besar yang mampu meng-cover pemasukan negara. Sehingga memiliki utang banyak pun tak menjadi masalah bagi mereka.
Evaluasi Totalitas
Pengakuan yang disampaikan oleh Menkeu tersebut harusnya menjadi bahan muhasabah sekaligus evaluasi besar bagi negeri ini. Berbagai macam permasalahan yang muncul, berikut dengan kerusakan yang ditimbulkan haruslah menjadi penguat kita untuk melakukan perombakan. Bisa jadi ada kesalahan dalam menerapkan sistem, bukan pada orang melainkan sisi pilar-pilar aturan kehidupan.
Potensi yang Ada
Sumber daya alam yang ada merupakan potensi besar bagi negeri ini sekaligus modal besar untuk menyejahterakan masyarakat. Kekayaan hutan, laut, pertanian, energi, tambang, dan yang lainnya harusnya membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ini. Semua itu seolah tidak mempunyai andil, sebab semakin terjerumus pada lembah kemiskinan. Rakyat tak merasakan hasil dari SDA tadi. Sungguh sedih dan ironis melihatnya.
Melihat situasi ini, maka kita harusnya jujur pada diri dan berkata, ini bukan salah orang melainkan sistem yang diterapkan saat ini. Setiap pergantian kepemimpinan, berbagai macam persoalan silih berganti datang tanpa bisa teratasi. Kapitalisme beserta turunannya telah membawa pada lembah kesengsaraan yang semakin dalam, sehingga untuk bangkit saja kita tak mempunyai tenaga.
Kebijakan penguasa dari masa ke masa benar-benar disetir oleh kekuatan global Amerika. Baik secara langsung, lewat perjanjian atau lembaga. Mulai dari sistem politik, ekonomi, pendidikan, sosbud, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Contohnya, mereka menyetir kita untuk menjadi negara yang mempunyai industri kecil-kecil saja. Lebih pada mengembangkan sektor mikro, kecil, dan menengah.
Hal ini sebenarnya keliru besar, justru dengan mengembangkan industri tersebut kita menjadi tertinggal. Sejatinya jika suatu negara mempunyai indutri besar maka mampu menopang sisi ekonominya berikut dengan menambah anggaran pendapatan negara. Muncullah pertanyaan besar dalam benak kita, ke mana kata merdeka bagi negeri ini? Akankah kita terus disetir oleh pemahaman yang terus saja ditempelkan pada pikiran kita?
Belum lagi sisi ruhiyah, yang kini mendapat gempuran masif dari kebebasan serta sekularisasi. Akhirnya mengaburkan nilai baik dan buruk, bahkan sampai pada sisi pemerintahan. Antara pemerintah dan rakyat tercipta hubungan bak pedagang yang selalu menjajakan dagangannya. Hal itu lebih tampak ketika masa pandemi seperti sekarang ini, nyawa rakyat menjadi hal yang nomor sekian, bukan pertama.
Melihat semua ini, jelas bahwa benang merah dari segala permasalahan yang muncul adalah pada penerapan sistem yang ada. Sistem kapitalisme yang berasas pada sekularisme dan ditemani oleh liberalime, tegak di atas pemikiran manusia dan pengingkaran atas peran Sang Pencipta. Sistem ini rusak karena bertumpu pada sisi modal (dana) yang erat kaitannya dengan kepentingan para pemodal. Sehingga bisa kita lihat, kepentingan pemodal menjadi gambaran utuh untuk selalu diperhatikan. Sementara perihal yang lain tak menjadi keharusan untuk dilaksanakan.
Sekali lagi, negara adidaya di dunia saat ini menerapkan sistem tersebut ke seluruh negeri-negeri lainnya bahkan negeri muslim seperti Indonesia.
Sebagai muslim maka seharusnya kita mengembalikan seluruh pengaturan kehidupan berasal dari Sang Pencipta, Allah Swt. saja bukan yang lainnya. Allah telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia ini. Sudah saatnya kita kembalikan pengaturan kehidupan ini kepada kepemimpinan Islam. Buang jauh sikap patuh terhadap kepemimpinan kapitalisme.
Torehan sejarah menyebutkan bahwa Islam telah mampu membawa kesejahteraan berikut kedamaian, dan kemajuan dalam berbagai aspek. Semua itu karena dasar yang dijadikan pijakan adalah bersumber pada sesuatu yang benar. Landasan ruhiyah menjadi pokok yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, apalagi bagi para penguasa. Para penguasa memiliki sikap amanah, dan tanggung jawab. Pemimpin adalah sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (penjaga). Ia sadar benar bahwa segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia bahkan akhirat.
Sifat ra’in dan junnah itulah, penguasa dalam Islam senantiasa memastikan rakyatnya dalam keadaan aman. Semua hak miliknya dijaga dan kemuliaannya dibela sebagaimana tuntunan hukum-hukum syara’.
Dalam hadisnya, Rasulullah Saw. juga bersabda yang artinya, “Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR Muslim dari Ma’qil Bin Yassar al-Mujani).
MasyaAllah, hadis di atas makin memotivasi bagi para penguasa agar melakukan yang terbaik untuk umat (rakyat). Jika ia mampu melakukannya dengan baik, maka surga akan menantinya dan jika ia lalai maka neraka pun sudah menunggu.
Semoga Islam segera diterapkan dalam dunia ini karena umat sudah lelah dengan segala macam persoalan yang tiada berakhir. Sudah saatnya juga bagi seluruh kaum muslim untuk bersatu dan berjuang bersama agar cahaya Islam itu kembali lagi ke pangkuan kita. Dan kesejahteraan itu dapat tercipta dengan segera. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
