Telah terang sistem yang salah dan yang benar. Apalagi yang seharusnya ditunggu untuk menjadi baik? Hanya dengan aturan Islam kafah yang adil yang dapat memulihkan keadaan yang buruk ini. Aturan yang datang dari Allah yang Maha Adil.
Oleh Ade Irma
JURNALVIBES.COM – Menteri Keuangn Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara mengalokasikan dana untuk subsidi dan kompensasi BBM yang besarnya Rp502,4 triliyun dan berpotensi ditambah Rp. 195 triliyun masih belum tepat sasaran. (Wartakota.co.id, 25/8/2022).
Benarkah demikian? Ungkapan bahwa subsidi salah sasaran tidak asing di telinga kita sebagai masyarakat. Hampir seluruh kebijakan yang diambil dinilai tidak tepat jika terkait dengan pengurusan rakyat miskin. Seperti dinilai tidak tepat sasaran dan lain sebagainya.
Alih-alih tepat sasaran pengurusan untuk kepentingan rakyat yang tidak mampu atau miskin bahkan banyak yang tidak sampai kepada mereka atau tidak terurusi. Apakah karena aturan yang tidak sesuai ataupun tidak diurus oleh pemangku kebijakan.
Seperti kenaikan harga minyak kelapa sawit yang mengalami lonjakan drastis bersamaan dengan naiknya beberapa harga kebutuhan pokok. Sampai saat ini belum ada solusi karena harga minyak dan beberapa kebutuhan pokok tadi belum mengalami penurunan yang berarti. Yang berimbas pada kenaikan harga-harga yang lain.
Bagaimana lagi nanti ketika subsidi BBM dicabut dan tidak ada subsidi lagi untuk rakyat? Pasti akan berimbas kepada naiknya semua harga-harga sementara pendapatan masyarakat rata-rata tidak bertambah bahkan besar kemungkinan akan berkurang. Karena lemahnya daya beli masyarakat dengan harga-harga yang tinggi, tentu akan berdampak pula kepada pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu pemasukan untuk negara juga akan berkurang.
Kebijakan-kebijakn ini seperti lagu yang selalu diputar berulang-ulang dengan alasan yang sama. Dengan mengatakan subsidi yang dialokasikan salah sasaran, karena banyak orang-orang kaya yang justru menikmati subsidi ini. Seperti bahan bakar solar misalnya banyak para pelaku usaha yang menggunakan dari pada rakyat.
Jika dilihat dari fakta yang ada, untuk subsidi yang ada saat sekarang saja banyak rakyat yang masih merasa berat dan jika dibandingkan negara tetangga negri kita masih terbilang tinggi harga BBMnya. Padahal negeri penghasil minyak besar dan seharusnya bisa menghasilkan BBM dengan harga terjangkau jika dikelola dengan baik untuk semua kalangan masyarakat karena semuanya memiliki hak yang sama.
Tapi kenapa ini terus terjadi berulang-ulang? Dan subsidi yang dicabut karena salah sasaran selalu jadi alasan?
Tentu sistem yang digunakan menjadi biang dari semua masalah ini. Aturan yang berkiblat pada kapitalis yang berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu terutama para kapital.
Solusi dibuat seolah mengalami jalan buntu seperti tidak ada ahli dalam mengurusi masalah. Padahal ketika subsidi dicabut, pendapatan negara logikanya mengalami lonjakan kenaikan senilai besarnya kenaikan harga BBM yang dicabut. Kenaikan diperkirakan tinggi. Kisaran dua ribuan per liter setiap jenis BBM subsidi.
Belum lagi kebijakan ini akan dipaksakan kepada rakyat, maka tentu rakyat yang dikorbankan. Suka tidak suka harus beli demi memenuhi kebutuhan.
Lagi-lagi demi keuntungan mereka para kapitalis kebijakan yang diambil mengorbankan kepentingan dan hak rakyat. Seolah-olah yang penting itu hanya kapitalis. Rakyat tidak. Peristiwa yang menjadi siklus berulang-ulang di sistem saat ini.
Saatnya bagi kita benar-benar menyadari ini semua terjadi karena sistematis. Ada aturan yang salah diterapkan dan harus diubah dengan aturan yang benar. Aturan yang ditetapkan oleh sang Khaliq. Karena Sang Maha Pencipta lah yang mengetahui bagaimana hakikat penciptaannya dan bagaimana cara mengaturnya. Ini sudah dibuktikan berabad-abad lamanya dalam sejarah negara Islam ketika diterapkan Islam secara kafah rakyat sejahtera, aman dan tentram serta terayomi.
Aturan Islam dari Al – Khaliq mewajibkan yang mempunyai kewenangan yakni negara dalam mengurus urusan rakyat. Negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti BBM merupakan kebutuhan pokok rakyat untuk bisa menjalankan aktivitasnya, maka ini dikelola oleh negara. Dalam Islam kepemilikan umum tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu.
Sebagaimana hadis Rasul saw.
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Ketika sudah dikelola dengan baik oleh negara setelah itu diditribusikan ke seluruh rakyat secara adil.
Setiap warga negara memikiki hak yang sama tanpa memandang kaya atau miskin. Jika ada yang tidak mendapatkan itu adalah bentuk kezaliman.
Jika sistem kapitalis memandang distribusi berdasarkan kaya atau miskin, tidak dalam Islam. Karena walaupun kaya mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan yang sama.
Telah terang sistem yang salah dan yang benar. Apalagi yang seharusnya ditunggu untuk menjadi baik? Hanya dengan aturan Islam kafah yang adil yang dapat memulihkan keadaan yang buruk ini. Aturan yang datang dari Allah yang Maha Adil. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
