Sudah seharusnya umat sadar dan memperjuangkan tegaknya sistem Islam. Karena hanya dengan Islam BBM yang sejatinya milik umum akan dikelola oleh negara semata-mata untuk kepentingan rakyatnya.
Oleh Mutri Yeni, S.Pd.
(Pemerhati Kebijakan Publik)
JURNALVIBES.COM – Dalam beberapa minggu terakhir terlihat antrian panjang kendaraan di berbagai SPBU karena kelangkaan BBM bersubsidi. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar terjadi karena kuotanya memang dibatasi oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pertalite termasuk dalam jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang harganya ditentukan oleh pemerintah dengan menyesuaikan harga pembelian.
Adanya pembatasan BBM subsidi jenis pertalite ini diharapkan tepat sasaran, melalui pendaftaran di aplikasi MyPertamina. Namun, ketika kita melihat di lapangan masyarakat lebih rela mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini disebabkan perbedaan harga yang terlalu tinggi dibanding pertamax.
Melihat fakta kelangkaan BBM jenis pertalite di lapangan, ada indikasi kuota BBM ini akan habis. Sehingga tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga minyak mengikuti harga pasar dunia. Pemerintah telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali buka suara terkait bengkaknya alokasi subsidi BBM dalam APBN pada tahun ini.
Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan yakni Pertalite dan Solar Subsidi memang dalam kondisi kritis. Untuk pertalite, sampai pada Juli 2022 ini konsumsinya sudah mencapai 15,9 juta kilo liter (KL) atau 69% dari kuota yang sudah ditetapkan pada tahun ini sebesar 23 juta KL.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran BBM jenis Solar subsidi hingga Juni 2022 kemarin sudah mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 6,6 juta KL (cnbcindonesia.com, 2/8/2022).
Subsidi ala kapitalisme
Indonesia sebagai negara yang terikat dengan sistem ekonomi global senantiasa mengikuti ekonomi dunia. Begitu juga dengan harga minyak. Saat ini minyak harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi harga BBM di dalam negeri.
Harga BBM jenis pertalite dan solar yang masih menyesuaikan dengan harga keekonomian merupakan subsidi pemerintah. Ketika BBM jenis ini sudah langka dan terbatas, tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kenaikan harga. Tentu saja bagi pemerintah hal tersebut dinilai akan memberatkan APBN.
Dalam sistem kapitalisme, subsidi terhadap rakyat merupakan kesalahan karena tidak sesuai dengan konsep pasar bebas yang dianut dalam sistem kapitalis.
Dalam pasar bebas, rakyat dibiarkan bebas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa campur tangan negara. Karena keberadaan negara hanya sebagai regulator untuk menjamin kebebasan tersebut. Sehingga tidak heran ketika subsidi yang diberikan kepada rakyat sebagai beban bagi negara, seolah-olah negara sudah memberikan banyak bantuan kepada rakyat.
Selain itu, konsep kebebasan kepemilikan dalam kapitalisme menjadikan setiap orang bebas untuk memiliki apa saja, asalkan ada modal. Kepemilikan yang sejatinya merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh segelintir orang. Akibat kebebasan kepemilikan ini rakyat harus membayar mahal terhadap sumber daya alam yang sejatinya milik mereka. Termasuk bahan bakar minyak.
Sistem Islam Menjamin Kesejahteraan
Dalam Islam subsidi boleh, bahkan wajib dilakukan oleh oleh negara pada saat yang memang dibutuhkan. Karena subsidi sejatinya termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyatnya.
Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) boleh diberikan negara kepada rakyat. Namun, karena BBM termasuk barang milik umum maka negara dapat memberikannya secara gratis atau menjualnya kepada rakyat dengan harga sesuai biaya produksi atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya (Zallum, 2004: 83).
Sementara dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi seperti saat ini, pemberian subsidi menjadi suatu yang wajib oleh negara. Karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi. Ini disebabkan Islam mewajibkan beredarnya harta diantara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu.
Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya : “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian”. (TQS al-Hasyr [59]:7).
Migas sebagai bagian kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Allah Swt. telah memberkahi negeri ini dengan sumber daya alam yang melimpah, ketika pengelolaannya diatur berdasarkan aturan syariat Islam dan tidak menyerahkannya kepada asing maka sudah dipastikan rakyat ini akan sejahtera.
Ini sebagaimana yang terjadi pada masa-masa Islam diterapkan. Seluruh kebutuhan publik rakyat akan dipenuhi negara secara sempurna.
Sudah seharusnya umat sadar dan memperjuangkan tegaknya sistem Islam. Karena hanya dengan Islam BBM yang sejatinya milik umum akan dikelola oleh negara semata-mata untuk kepentingan rakyatnya. Bukankah kesejahteraan rakyat termasuk ke dalam bagian penting pengurusan negara terhadap rakyatnya? Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
