Islam memiliki prinsip kedaulatan ada di tangan syara’ dan menjadikan seorang penguasa harus tunduk hanya pada hukum syara’ dalam perekonomian negara. Negara Islam juga tidak akan kekurangan anggaran dalam mengurus masyarakat termasuk menyediakan makanan yang halal dan bergizi, pendidikan dan kesehatan yang gratis serta penyediaan lapangan pekerjaan yang luas dan memadai.
Oleh Ruji’in
(Pegiat Opini Lainea Konawe Selatan)
JURNALVIBES.COM – Tagar “Indonesia Gelap” yang dibuat oleh komunitas mahasiswa membuktikan bahwa lembaga di negeri ini tidak berjalan baik sehingga berdampak pada sasaran yang tidak tepat. Kegaduhan yang terjadi di lapangan akibat pro dan kontra adanya efisiensi anggaran. Kebijakan negara yang dinilai kurang efisien dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan penetapan hukum yang tidak akurat sehingga pelayanan masyarakat harus tergadaikan.
Seperti dilansir Kompas.TV (16-2-2025), mulai senin 17 Februari, ribuan siswa di Sumenep, Jawa Timur, tidak lagi mendapatkan makan bergizi gratis karena program dihentikan. Pelaksanaan Tugas (PLT) kepala sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian 1 di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.
Dilihat dari kondisi spekulasi keuangan negara, banyak yang menilai tujuan efisiensi ini karena keuangan sedang mengalami kemerosotan yang besar. Menurut Direktur Eksekutif Indef, secara subtansi kenaikan PPN kemarin yang mungkin gagal menutupi keuangan negara itu tidak ada tambahan keuangan masuk, mau menambah hutang itu sudah tentu berat sehingga muncullah ide efisiensi anggaran.
Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Dari efisiensi anggaran yang telah direkrut menghasilkan dua pengeluaran yaitu yang pertama, adanya efisiensi anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kedua untuk investasi Danantara. Program efisiensi APBN dalam tiga putaran yang ditargetkan bisa meraup dana 750 triliun atau setara 44 miliar dollar AS. Di mana rencana Presiden Prabowo 24 miliar dollar AS untuk biaya makan bergizi gratis, sedangkan sisanya 20 miliar dollar AS untuk permodalan awal Danantara.
Efesiensi anggaran ini menjadikan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan sebagian kalangan pejabat, menurut sebagian informasi efisiensi ini mengarah pada mengorbankan pelayanan publik. Ditambah lagi adanya polemik yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa melakukan demo di berbagai daerah kepada penguasa sehingga memunculkan tagar “Indonesia gelap” dan “kabur aja ah”, tagar ini memberikan kode kepada pemerintah agar mau mengkaji ulang (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, karena jelas memberikan kekhawatiran kepada seluruh mahasiswa.
Di mana beredar informasi awal yang diterima bahwa adanya efisiensi anggaran maka kemungkinan besar UKT akan dinaikkan dan KIP anggarannya akan dipangkas. Sehingga mereka turun aksi demo besar-besaran, belum lagi informasi PHK massal honorer yang diberhentikan, beredar seorang penyiaran RRI yang dirumahkan. Setelah informasi ini viral, Sri Mulyani langsung mengambil pernyataan baru bahwa efisiensi anggaran itu tidak untuk pendidikan dan PHK massal honorer akan dipekerjakan kembali. Pernyataan semua ini memberikan perbedaan antara lembaga satu dengan lembaga-lembaga lainnya, hal ini membuktikan bahwa lembaga-lembaga tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak ada kejelasan, dan tidak akurat.
Berdasarkan data Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebagian yang tidak berjalan baik dan juga terdapat data yang sebagian belum dibayar. Bagaimana mungkin pemerintah menanggulangi stunting dengan makan bergizi gratis kepada seluruh anak sedangkan kepala keluarga dari seorang anak tidak diberikan lapangan pekerjaan. Sangat ironis seorang ayah yang seharusnya bisa memberikan makanan bergizi kepada keluarga namun terhalang oleh lapangan pekerjaan yang sempit. Tidak salah jika mereka berpandangan di luar negeri kehidupan lebih terjamin ekonomi maupun pendidikannya. Karena saat ini masyarakat sedang diresahkan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang hanya menguntungkan diri mereka tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya.
Inilah permainan kapitalisme sekuler yang diusung oleh penguasa hari ini, hanya bertujuan meraup laba yang sangat besar demi mewujudkan hasrat yang tersesat. Mereka mengulurkan tangan bersama korporasi otoriter dengan selalu membuat kebijakan-kebijakan baru atau UU yang membuat rakyatnya harus tunduk kepada hukumnya.
Berbeda halnya dalam pandangan Islam, yang memiliki prinsip kedaulatan ada di tangan syara’ dan menjadikan seorang penguasa harus tunduk hanya pada hukum syara’ dalam perekonomian negara. Negara Islam juga tidak akan kekurangan anggaran dalam mengurus masyarakat termasuk menyediakan makanan yang halal dan bergizi, pendidikan dan kesehatan yang gratis serta penyediaan lapangan pekerjaan yang luas dan memadai.
Dalam Islam pendapatan keuangan negara Berdasarkan konsep baitul maal bukan berdasarkan utang dan pajak. Sungguh negara yang gelap akan menjadi bercahaya cemerlang manakala Islam menjadi perisai yang komprehensif. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
