Kalsel Darurat Kemiskinan, Butuh Solusi Hakiki

Bagi para khalifah, jabatan adalah amanah. Karena jabatan atau kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Begitu pula, martabat dan kehormatan justru terletak pada ketakwaan. Salah satu ukuran ketakwaan terletak pada sikap amanah dalam mengurus rakyat, bukan pada kemewahan.
Oleh Qonitta Al-Mujadillaa
(Aktivis Muslimah Kalsel)
JURNALVIBES.COM – Bak bola salju, kemiskinan tak pernah menurun. Terlebih di masa yang masih belum selesai pandemi ini. Angka kemiskinan di Kalsel masih cenderung tinggi sejak beberapa tahun terakhir.
Sebagaimana dilansir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor menyebutkan untuk kemiskinan makro di Kalsel cenderung 4,49 persen atau urutan kedua terbawah dari 37 Provinsi se Indonesia. Artinya jika melihat perspektif tersebut keberadaan masyarakat miskin di banua cenderung kecil, data ini di rilis resmi oleh Bappenas pusat. (Kalselpost.com, 12/8/2022).
Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan ini menjadi tantangan semua pihak untuk memikirkan dan membuat kebijakan yang benar- benar tepat sasaran, sehingga memberikan dampak di tengah keterbatasan anggaran. (Banjarmasinpost.com, 5 /6/2022).
Berbagai penanganan kemiskinan telah diupayakan. Namun, nampaknya sampai saat ini belum nampak menurun kemiskinan tersebut. Apa yang menyebabkan hal demikian terjadi?
Kemiskinan Merajalela
Sistem dalam negara saat ini dibangun dengan paradigma yang keliru dan rusak bersumber dari manusia. Manusia yang lemah, terbata dan tergantung. Adapun sistem kapitalisme di negeri ini terasa sangat mahal bagi banyak orang. Padahal, negeri ini dianggap sebagai model demokratis terbaik dari negeri Muslim. Realita menunjukkan banyak sekali masyarakat saat ini masih terbelenggu oleh kemiskinan.
Fenomena tingginya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan kegagalan sistem demokrasi sekular dalam memenuhi hak-hak ekonomi masyarakat. Bahkan dengan alasan hidup miskin, banyak perempuan menjatuhkan pilihan untuk bermigrasi ribuan kilometer hanya demi mempertahankan standar dasar kehidupan.
Kapitalisme memiliki konsekuensi yang mahal dan kejam bagi rakyat. Apalagi kondisi ini justru melanda Indonesia, negeri yang dipandang oleh pemerintah AS sebagai negara yang paling berhasil melangsungkan demokratisasi di antara negeri-negeri Muslim lainnya. Pujian terhadap demokratisasi negeri ini jelas hanya propaganda ambisius dari agenda kapitalistik-sekular para pemangku kebijakan. Topeng manis demokrasi yang menutupi Indonesia tidak bisa menghapuskan ataupun menyembunyikan belenggu kemiskinan yang menimpa perempuan Indonesia.
Wajah sebenarnya dari demokrasi adalah sistem gagal yang tidak mampu untuk memelihara urusan umat manusia secara efektif. Secara sistemik demokrasi melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat, termasuk perempuan. Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Konflik sosial di tengah-tengah masyarakat juga cenderung meningkat.
Kemiskinan di negeri ini bersifat struktural, akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak terhadap kepentingan rakyat banyak. Inilah buah dari sistem kapitalistik. Yang menyesakkan dada, gaya hidup penguasa kaum Muslim saat ini yang menampilkan kemewahan, dari mulai gaji yang tinggi hingga mobil dinas yang mahal, tidak bisa dilepaskan dari cara pandang mereka terhadap jabatan. Bagi mereka, jabatan identik dengan prestise, martabat, kehormatan, bahkan ladang penghasilan yang subur. Wajar jika mereka berebut untuk mendapatkan jabatan/kekuasaan.
Khalifah adalah Junnah Umat
Sikap mereka ini berbeda dengan para khalifah (pemimpin) dalam negara yang menerapkan syariah Islam kafah. Bagi para khalifah, jabatan adalah amanah. Karena jabatan atau kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Begitu pula, martabat dan kehormatan justru terletak pada ketakwaan. Salah satu ukuran ketakwaan terletak pada sikap amanah dalam mengurus rakyat, bukan pada kemewahan. Karena itu kesederhanaan mereka tidak membuat mereka kehilangan martabat dan kehormatan.
Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta. Kemiskinan tentu harus diatasi. Umat harus sadar dan beralih kepada solusi sahih yang berasal dari Islam. Adapun Islam dalam mengatasi kemiskinan bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata. Perjalanan panjang sejarah kaum Muslim, membuktikan bahwa solusi tersebut benar-benar dapat realisasikan. Itu terjadi di bawah naungan daulah khilafah yang menerapkan Islam secara kafah.
Wajar jika kisah kesederhanaan para khalifah kaum Muslim pada masa lalu banyak menghiasi sejarah peradaban Islam nan agung ini. Imam as-Suyuthi menuturkan dalam Tarikh al-Khulafa’– tentang kisah kesederhanaan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. misalnya. Namun, di balik kebersahajaan itu, Khalifah Umar dan para khalifah kaum Muslim itu mempunyai prestasi yang luar biasa. Mereka berhasil memakmurkan rakyatnya sekaligus menjadikan Islam dan Khilafah Islam memimpin dunia selama berabad-abad dengan segala kemuliaan dan keagungannya.
Dalam kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “Jika kamu memberi, cukupkanlah.” Selanjutnya beliau berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulang sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.”
Khalifah juga menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu, membayar utang-utang mereka dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya. Kondisi politik seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu, rakyat sudah sampai pada taraf hidup ketika mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi.
Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. “Wahai manusia! Adakah di antara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Ke manakah anak-anak yatim?” Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut.
Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini, tidak hanya diberikan kepada kaum Muslim, tetapi juga kepada orang non-Muslim. Dalam hal ini, orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negara daulah khilafah mempunyai hak yang sama dengan orang Muslim, tanpa ada perbedaan.
Sebagai contoh, dalam akad dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk menduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan: “Saya menetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya, kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskan dia dari kewajiban membayar jizyah. Untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal kaum Muslim.” Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
Demikianlah gambaran yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ketika itu benar-benar membawa keberkahan dan kesejahteraan hidup. Bukan hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi umat non-Muslim yang hidup di bawah naungan Islam. Allah Swt berfirman, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,…”. (TQS al-A’raf :96). Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






