Jadi bila ingin hidup dalam sistem yang sempurna yang memberikan kebaikan untuk seluruh makhluk haruslah lebih dahulu kita menegakkan khilafah islamiyyah sebagai negara Islam.
Oleh Siti Hajar
(Aktivis Muslimah Kalsel)
JURNALVIBES.COM – Rapat paripurna yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 lalu ramai menjadi sorotan dan perbincangan netizen, pasalnya dalam rapat tersebut ketua DPR RI ibu Puan Maharani kembali mematikan mikrofon anggota DPR lain ditengah dia sedang menyampaikan interupsi.
“Puan Maharani matikan mikrofon selama Jabat Ketua DPR RI saat memimpin rapat paripurna kembali terjadi dan langsung mendapat sorotan. Aksi Puan Maharani matikan mikrofon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saat rapat paripurna bukan kali pertama. Ini rupanya sudah tiga kali ia lakukan.” (Menit.co.id, 26/5/ 2022)
Mematikan mikrofon ini sebagaimana berita di atas bukan yang pertama kali dilakukan oleh Puan Maharani di tengah interupsi sedang disampaikan. Hanya saja kali ini rakyat memberikan sedang tanggapan yang lebih bervariatif ada yang menyampaikan secara terang-terangan dan ada pula yang menyampaikan dengan kalimat-kalimat sarkas.
Tanggapan yang disampaikan netizen menjadi semakin ramai karena hal yang disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS Amien AK ketika sedang interupsi adalah hal yang saat ini sedang ramai dikhawatirkan oleh rakyat yaitu tentang kekerasan seksual dan L967 yang belum ada ketegasan hukum hingga saat ini.
Kejadian sebelumnya mikrofon anggota DPR juga dimatikan ketika sedang menyampaikan interupsi tentang undang-undang yang dianggap merugikan rakyat kecil. Bahkan saat itu sangat banyak mahasiswa yang turun ke jalan melakukan protes terhadap undang-undang yang diputuskan tersebut. Mematikan mikrofon dianggap tidak etis dilakukan, memotong pembicaraan orang lain di tengah dia sedang berbicara, apapun alasan dan keadaannya kita harus menginterupsi pembicaraan orang dengan adab.
Berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereka adalah salah satu lembaga tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana mereka salah satu yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk membantu mengurus kehidupan rakyat dalam bernegara. Maka, fokus yang harusnya dilakukan oleh perwakilan rakyat ini adalah bagaimana supaya mereka dan rakyat sama-sama hidup dalam keteraturan yang baik dan benar.
Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitulah kira-kira kalimat mainstream ini sangat pas untuk menggambarkan keadaan saat ini. Apa yang diharapkan oleh rakyat malah terjadi sebaliknya, undang-undang yang disusun dan diputuskan oleh para anggota DPR ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan rakyat. Sekarang dalam rapat pula membuat rakyat heboh bahkan terjadi pro dan kontra antar rakyat, wakil rakyat sendiri juga seolah menjadikan rakyat itu musuh bila dikritik oleh rakyat mereka menjadi semakin angkuh seolah menyampaikan aku yang berkuasa kalian tidak bisa apa-apa.
Negara demokrasi yang hidupnya berasas pada sekularisme dan kapitalisme memberikan peluang untuk para petinggi negara memiliki hak dalam membuat aturan untuk manusia. Aturan itu wajib ditaati, dengan kesempatan itu pula para penguasa banyak melakukan penyimpangan mereka memiliki banyak peluang untuk membuat aturan-aturan yang mampu menguntungkan kepentingan pribadi mereka dan para kapitalis lainnya.
Begitulah gambaran pejabat-pejabat negara dalam demokrasi. Seharusnya memutuskan dan membuat undang-undang yang membuat rakyat hidupnya teratur dan damai, tetapi dalam rapat yang dilakukan selama tiga jam saja sudah membuat rakyat heboh bahkan pro dan kontra saling serang. Begitupun dengan pejabatnya yang pro dan kontra juga saling menyampaikan bantahan masing-masing. Pada akhirnya kembali salah fokus tidak akan pernah sampai kepada tujuan utama mengapa pejabat negri itu ada yaitu mengurusi urusan rakyat yang ada malah mengurusi urusan mereka.
Dalam demokrasi selama ini setiap kali seorang rakyat mendengar atau menyebut kalimat wakil rakyat memang tidak pernah terasa bahwa mereka adalah yang mewakili rakyat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang baik. Tetapi yang terpikir setiap kali mendengar atau menyebut wakil rakyat adalah mereka pejabat mereka uangnya banyak mereka berkuasa mereka harus dihormati. Tidak pernah terasa mereka adalah wakil kita yang terasa dekat yang hidupnya mereka dedikasikan untuk kita. Menghormati mereka bukan karena rasa terimakasih tapi karena sungkan karena mereka berada karena mereka berkuasa sedang kita hanya rakyat jelita.
Kehidupan dengan sikap, pemikiran dan karakter manusia yang bermacam-macam harusnya mempunyai sistem yang mampu mengatur semuanya dengan adil. Sistem yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain, sistem yang tidak hanya menguntungkan yang berkuasa tetapi merugikan rakyat kecil, sistem yang tidak akan pernah menguntungkan yang rakus juga zalim, sistem yang membuat semua makhluk akan merasakan keadilan.
Semua yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan itu adalah sistem Islam. Apabila ingin berbicara tentang wakil rakyat didalam Islam wakil rakyat ini disebut Majelis Ummat yaitu orang-orang yang mewakili rakyat dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam Islam yakni Khalifah. Selain Muslim orang non-Muslim juga diperbolehkan menjadi anggota majelis ummat untuk menyampaikan kezaliman atau penyimpangan yang mereka rasa penguasa telah lakukan.
Majelis Umat di dalam Islam bukanlah pegawai yang digaji oleh negara. Tidak ada sedikitpun kewenangan yang diberikan kepada anggota majelis umat yang bisa memberi celah untuk mereka melakukan menyimpangan. Seperti kewenangan menetapkan kebijakan tidak akan diberikan kepada majelis ummat sehingga tidak ada terjadi penyalahgunaan jabatan.
Sistem Islam tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membuat atau menetapkan undah-undang karena aturan tertinggi dalam sistem islam adalah syariat Islam. Syariat yang sudah sempurna mengatur seluruh hajat manusia dengan adil karena syariat Islam berasal dari Yang Maha Sempurna yakni Allah Swt. berbeda dalam demokrasi yang undang-undangnya ditetapkan oleh manusia tentu saja akan sangat lemah karena manusia itu sendiri sudah lemah dan terbatas.
Sempurnanya sistem Islam sayangnya tidak bisa diterapkan dalam negara demokrasi yang bersistem sekuler-kapitalis. Untuk bisa merasakan keadilan sistem Islam haruslah diterpkan oleh sebuah negara yaitu Khilafah Islamiyyah sebagaimana yang dulu Rasulullah Muhammad saw. telah contohkan. Jadi bila ingin hidup dalam sistem yang sempurna yang memberikan kebaikan untuk seluruh makhluk haruslah lebih dahulu kita menegakkan khilafah islamiyyah sebagai negara Islam. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
