Khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum, dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat.
Oleh Aisha Besima
(Aktivis Muslimah)
JURNALVIBES.COM – Seperti tidak terbendung lagi, fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mau tidak mau terjadi di perusahaan startup belakangan ini. Mengapa PHK massal bagaikan badai yang datang tanpa bisa dibendung lagi? Perlu kita cermati bersama apakah yang menjadi penyebab utamanya? Ketika PHK massal ini bagaikan badai yang terus-menerus terjadi, akankah negara mampu mengatasinya?
Menurut Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus Managing Partner Ideosource Venture Capital, Edward Ismawan Chamdani, mengaku tak kaget melihat startup mulai memilih strategi efisiensi lewat PHK karyawan. Namun, menurutnya keputusan seperti ini merupakan hal yang biasa, dan menjadi dampak dari keputusan bisnis yang belum tepat (cnbindonesia.com, 29/5/2022).
Pendapat dari Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, fenomena PHK massal yang terjadi di sejumlah startup di Indonesia dalam waktu berdekatan ini bisa dibilang sebagai bubble burst. “Ini masuknya banyak, dia (para startup) ini menggelembung besar kemudian pecah dan hilang,” ujar Didik saat dihubungi. Menurut dia, kondisi startup di Indonesia sebelum pandemi dan saat pandemi cukup kontras (kompas.com, 29/5/2022).
Banyaknya startup yang melakukan PHK massal, sebut saja startup edu-tech Zenius mengumumkan PHK 200 pegawainya. Sama seperti edu-tech, Robinhood juga memberhentikan atau PHK 300 karyawannya.
Realita yang terjadi sekarang ini, semakin menambah beban negara, terlebih masyarakat. Adanya fenomena PHK massal ini disebut disebabkan karena Indonesia masih terguncang kondisi makro-ekonomi selama masa pandemi Covid-19.
Sebenarnya ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi resesi atau krisis. Pertama, pencegahan (prevention), langkah pencegahan fokus pada pemotongan pengeluaran secara besar-besaran. Umumnya, pendekatan ini berdampak pada penurunan kualitas produk serta kepuasan pelanggan.
Kedua, promosi (promotion), kebalikan dari pendekatan sebelumnya, langkah ini bersifat optimis. Umumnya, perusahaan yang melakukan pendekatan ini memiliki pelanggan yang mengutamakan nilai yang luar biasa.
Ketiga, pragmatis (pragmatic). Pendekatan pragmatis mengombinasikan karakteritik pencegahan dan promosi. Perusahaan yang mengambil pendekatan pragmatis umumnya mengandalkan pengurangan jumlah pegawai.
Keempat, progresif (progressive), melalui pendekatan progresif, perusahaan berupaya menyeimbangkan pencegahan dan promosi dengan mengevaluasi seluruh aspek dalam model bisnisnya. Dari situ, perusahaan bakal mengambil kebijakan jangka pendek untuk efisiensi biaya saat ini sampai permintaan kembali pulih, tanpa melakukan PHK.
Dari keempat langkah tadi, perusahaan startup lebih memilih pragmatis, karena dianggap paling minim biaya dan mudah. Inilah cara pandang sekuler kapitalisme, pengusaha dalam naungan sistem hari ini mereka mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal serendah-rendahnya.
Maka, hegemoni kapitalisme global terus akan mencengkeram negeri ini dan menyengsarakan masyarakat. Kapitalisme hanya membawa kesengsaraan. Tidak hanya bagi buruh atau pegawai, tapi juga rakyat secara keseluruhan.
Sistem kapitalisme memberi perhatian istimewa pada kalangan pengusaha/kapitalis dan mengorbankan kepentingan serta hak rakyat umum. Bagaimana hasil akhir dari hegemoni ini? Kaum kapitalis akan tetap jaya dan pekerja (buruh) selamanya akan tetap menderita. Kebijakan tersebut sangat zalim dan realitasnya lebih mendengar aspirasi pengusaha dibanding kesejahteraan kaum buruh.
Derita kaum buruh tak sampai di situ, mereka harus menanggung beban hidup sendiri yang kian melambung tinggi. Pasalnya, negara berlepas tangan terhadap biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya.
Sudah sangat jelas, kerusakan yang disebabkan hegemoni kapitalisme global ini. Kehidupan semakin menambah beban masyarakat yang kian hari kian tercekik dengan berbagai regulasi yang menyiksa. Sejatinya, hanya dalam aturan sistem Islam lah akan adanya kesejahteraan yang dinantikan.
Berkebalikan dengan sistem kapitalisme, sistem Islam memperlakukan semua warga negara secara adil. Karena aturannya sejalan dengan ketentuan Sang Pencipta, Allah Swt. Khalifah sebagai pemimpin negara memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat, termasuk kesejahteraan pengusaha dan buruh.
Rasulullah Saw. Bersabda:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Buruh maupun pengusaha dalam sistem Islam tidak perlu terbebani biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan karena semua ditanggung negara, yakni khilafah. Bahkan, tidak ada pajak mencekik, hanya ada zakat untuk mereka yang memiliki harta sejumlah nishab.
Sepanjang sejarah dunia, hanya sistem Islam lah yang telah menorehkan tinta emasnya selama 13 abad terbukti mampu mengatur segala aspek kehidupan. Contoh perihal masalah sistem ekonomi, khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat.
Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam baitul maal yang menjadi pusat kekayaan khilafah. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan perindividu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
