Sudah seharusnya kita terlibat dalam upaya membangkitkan kesadaran umat dalam politik Islam. Masyarakat harus sadar bahwa kebutuhan terhadap negara yang mandiri yang tidak disetir oleh pihak asing itu sangat penting.
Oleh Arik Rahmawati
JURNALVIBES.COM – Kepala BNPT Komjen, Boy Rafli Amar mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (25/1).
Pernyataan kepala BNPT tersebut sangat meresahkan masyarakat, karena hal itu disampaikan di muka umum. Mengapa tidak dijelaskan secara jelas pondok mana saja yang terafiliasi dengan teroris.
Dengan adanya tudingan seperti itu akan menjadikan orang takut dengan pesantren. Menjauhkan anak anak mereka dari pesantren. Sehingga muncul sikap saling curiga. BNPT seharusnya tidak terburu-buru menyampaikan kepada publik. Hal itu karena diduga akan menimbulkan keresahan dan stigma negatif terhadap pesantren.
“Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren, ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama kiai, ulama, dan tokoh pesantren. Rilis dan ekspose ini tidak menyelesaikan masalah,” tutur Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.
Sekadar diketahui sebelumnya, Kepala BNPT, Boy Rafli Amar mengungkapkan ada 198 pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme. Dari jumlah itu, 119 pesantren terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS, 11 pesantren terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), dan 68 pesantren terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI). Data tersebut dibeberkan dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Selasa (25/1/2022). Namun BNPT tidak mengungkap secara rinci identitas pesantren tersebut
Framing Jahat
Upaya mengaitkan pondok pesantren dengan terorisme adalah tindakan yang sangat jahat, karena aksi terorisme jelas dilarang dalam Islam. Aksi terorisme termasuk extra ordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Sehingga tidak boleh asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Harus diungkap secara jelas siapa pelaku terorisme oleh pengadilan. Kalau sebuah pesantren ada orang yang terindikasi terafiliasi dengan terorisme maka harus dipanggil tidak serta merta dituding sebagai pondok yang terafiliasi dengan terorisme.
Opini liar ini bisa berkembang menjadi bola liar yang bisa berpotensi memecah belah anak bangsa. Saling mencurigai antara pondok satu dengan pondok yang lain. Bahkan menjadikan ketakutan oleh pihak tertentu terhadap pondok pesantren. Sikap menuding tanpa penjelasan ini ibarat mengadu domba terhadap umat Islam. Ada pihak yang diinjak ada pihak yang dijunjung. Lalu dasarnya apa menentukan pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme dengan yang tidak terafiliasi terorisme. Inilah yang menjadi pertanyaan publik. Jangan sampai penilaian itu menjadi monopoli pihak BNPT.
Menuduh ada pondok terafiliasi teroris itu harus dijelaskan cara menentukannya bagaimana, alat ukurnya apa, dan bagaimana metodenya. Tidak boleh asal menuduh.
Misalnya ada seorang koruptor lulusan universitas tertentu tidak serta merta kampus tersebut dicap kampus koruptor. Atau ada polisi yang berbuat pungli lantas tidak serta merta dikatakan kantor polisi sebagai sarang koruptor.
Islamofobia Akut
Adanya isu isu yang memarjinalkan Islam adalah adanya kekhawatiran yang berlebihan jika Islam diterapkan. Ketakutan mereka jelas tidak beralasan. Pasalnya Islam datang sebagai rahmatan lil ‘alamin. Islam datang membebaskan penjajahan. Semua wilayah yang dibebaskan Islam pasti menjadi masyarakat adil, makmur dan tentram.
Istilah islamofobia gencar disuarakan setelah serangan bom WTC 11 September 2001. Tujuannya adalah melawan Islam politik. Islam dianggap kuno dan lebih rendah dari pada nilai nilai barat, tidak menghargai HAM, tidak menghargai perempuan, dan lain-lain.
War on Terorisme
Sebenarnya agenda melawan teror itu tidak bisa dipisahkan dari agenda global. Barat membuat agenda war on terorisme (WOT) ke seluruh dunia setelah keruntuhan gedung kembar WTC di tahun 2001. Sejak itulah awal ajaran Islam dan umat Islam kerap dikaitkan dengan kejadian terorisme. Teroris menurut kacamata barat yakni yang berpaham radikal, ingin menerapkan Islam politik dan menolak ide-ide barat seperti demokrasi, HAM dan kebebasan.
Sehingga dengan membangun narasi itu Barat menyatakan perang melawan terorisme, dan melakukan intervensi ke negeri-negeri kaum muslimin dengan narasi itu. “Anda bersama kami atau anda bersama teroris?” Begitu pertanyaan bush 20 tahun yang lalu.
Padahal, pada faktanya justru negara Barat lah teroris sebenarnya. Negara AS, Myanmar, Israel sampai saat ini terus meneror, menyerang bahkan melakukan genosida terhadap kaum muslimin di Rohingya, Palestina dan lain-lain tidak pernah dikatakan sebagai teroris.
Inilah standar ganda yang dibuat oleh Barat. Ideologi Islam dianggap sebagai ancaman ideologi kapitalis. Ideologi Islam terus difitnah. Opini di media pun tak kalah masif, mengesankan bahwa ajaran Islam yang “tidak moderat” mengajarkan kekerasan dan mencetak bibit-bibit teroris. Sungguh jahat frame yang dibuat oleh barat dan sangat tidak adil.
War on Radicalisme
Perang melawan terorisme itu sebenarnya strategi lama yang digaungkan Bush. Akan tetapi untuk menyasar kelompok yang dituduh teroris ini menyulitkan Barat sehingga mereka menurunkan strateginya agar bisa menjerat lawan politiknya yakni dengan perang melawan radikalisme. Karena dari berpikir radikal inilah terorisme berawal.
Sehingga untuk menyukseskan war on radikalisme banyak PR yang dikerjakan BNPT. Diantaranya mengeluarkan rilisnya beberapa tahun lalu tentang berapa banyak masjid yang terafiliasi dengan terorisme, berapa banyak kampus yang terafiliasi dengan radikalisme, menyisir dosen dan pegawai negeri yang terlibat dengan radikalisme. Bahkan sudah banyak orang yang mati akibat dituduh sebagai teroris.
Di sisi lain ancaman yang benar benar nyata adanya tidak ditindak oleh penguasa. Kelompok bersenjata di Papua tidak pernah diberlakukan seperti teroris. Bahkan sejak jendral Andika menjabat sebagai panglima di Papua sudah lima TNI yang tewas di tangan KKB.
Ancaman yang tidak kalah mengerikannya lagi adalah ancaman utang luar negeri yang terus membengkak. Apalagi ditambah dengan rencana pindah ibu kota. Akan semakin berat kehidupan rakyat Indonesia ke depan.
Ancaman selanjutnya adalah lokasi ibu kota baru ini yang rentan dengan serangan dari luar negeri karena begitu dekat dengan laut Cina Selatan yang masih berkonflik.
Sikap yang Harus Dilakukan
Sudah seharusnya kita terlibat dalam upaya membangkitkan kesadaran umat dalam politik Islam. Masyarakat harus sadar bahwa kebutuhan terhadap negara yang mandiri yang tidak disetir oleh pihak asing itu sangat penting. Mewujudkan negara adidaya yang kuat yang bisa mengalahkan hegemoni, dominasi dan kolonialisasi Barat itu hanya dengan khilafah. Oleh karena itu, kembalinya khilafah ‘ala minhaj an-nubuwah adalah pasti, karena itu adalah janji Allah Swt. dan kabar gembira dari Rasulullah saw. Maka marilah kita semua, semua elemen masyarakat muslim yang dipersatukan dengan akidah islam berjuang bersama-sama demi tegaknya kembali khilafah yang menyatukan seluruh umat. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
