Berbeda sekali dengan pemerintahan Islam yang berasal dari Allah Swt. struktur pemerintahannya berlandaskan akidah Islam yang menjadi dasar negara atas semua sistemnya. Di dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang, karena pemimpin adalah manusia biasa.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (parpol) sejauh ini tidak baik-baik saja. Persepsi itu terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia.
Sebagaimana yang dirilis republika.co.id (2/7/2023), bahwa Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Dua terendah dari sembilan lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik.
Seperti yang dilansir nasional.kompas.com (2/7/2023), Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membeberkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik masih rendah. Padahal peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Karena ini untuk menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi menurun. Burhanuddin menjelaskan jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya. Ini perlu adanya transformasi kelembagaan dengan bekerja lebih baik lagi dan cara ini berhasil dilakukan TNI yang sanggup mengubah citra menjadi lembaga paling dipercaya.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburrokhman mengatakan, tangkapan survei itu harus menjadi pelecut DPR dan parpol dalam bekerja dan untuk memperbaiki diri. Meskipun tidak yakin hasil survei kepercayaan publik pada DPR dan parpol bisa berubah. Sebab diakui atau tidak persepsi negatif dari masyarakat sejauh ini masih kuat. Habib juga menilai bahwa rendahnya kepercayaan ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja DPR. Khususnya dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan dan anggaran.
Dengan munculnya ketidakpercayaan terhadap DPR dan parpol, karena realita yang ada pada DPR dan parpol yang tidak membela kepentingan rakyat. Rakyat semakin sadar bahwa DPR dan parpol membela kepentingan sekelompok orang atau para kapital bahkan bekerjasama dengan oligarki. Faktanya nampak bahwa parpol hanya sebagai pendulang suara pada saat pemilu dan tidak berperan sebagaimana partai seharusnya.
Parpol hanya disibukkan dengan kampanye untuk bisa menarik suara rakyat agar memenangkan calon kandidat untuk bisa duduk di kursi kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan urusan rakyat, dan tidak mau mendengar jeritan rakyat yang menderita akibat banyaknya permasalahan yang dialami. Misalnya kebutuhan pokok mahal, BBM naik, biaya pendidikan dan kesehatan mahal, yang menjadikan rakyat semakin miskin dan menderita. Belum lagi rusaknya generasi, maraknya kriminalitas, seks bebas, zina, L967 bahkan korupsi merajalela dan lain-lain tidak pernah dibahas oleh parpol untuk diselesaikan dengan tuntas. Seolah-olah itu bukan menjadi permasalahan dan kepentingan parpol.
Anggota dewan pun nyatanya tidak menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Bahkan hanya menjalankan amanah partai sebagai petugas partai. Tugasnya dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai legislator, sebagai badan pengawas kinerja pemerintah dan sebagai badan anggaran hanya sebagai pemicu untuk bekerjasama dengan penguasa oligarki untuk Melegislasikan undang-undang yang berpihak kepada corporate. Misalnya dengan membuat Undang-Undang Migas, UU SDA, UU Cipta Kerja yang semuanya berpihak kepada penguasa oligarki.
Dalam hal pengawasan kinerja pemerintah hanya sekedar lip service untuk meredam emosi rakyat pada saat terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat. Sehingga rakyat banyak yang terluka dan kecewa ketika wakil-wakil yang mereka pilih tidak mewakili kepentingan rakyatnya.
Apalagi pada saat anggota dewan yang duduk diskursi kekuasaan hanya membela kepentingan kelompok dan partainya.
Mereka berlomba-lomba untuk memperkaya diri dan saling mendukung kepentingan partainya. Misalnya dalam membuat undang-undang yang harus ada persetujuan dari ketua partainya, walaupun undang-undang tersebut merugikan rakyat dan tidak berpihak kepada rakyat tetap akan diberlakukan. Sangat nampak kerusakan dalam sistem kapitalis demokrasi ini dan tidak sedikitpun ada keberpihakannya kepada rakyat. DPR dan Parpol yang dibentuk yang berasaskan sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan tidak punya peran untuk membela rakyat.
Jelas perannya hanya untuk melanggengkan kepentingan penguasa dan para kapital. Akibatnya rakyat semakin menderita dibawah cengkeraman kapital dan hanya sebuah mimpi di siang bolong kalau masih berharap pada DPR dan parpol. Sistem kapitalis sekuler hari ini rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap DPR dan parpol, yang kerjanya hanya mengobral janji-janji manis yang tidak terealisasikan.
Berbeda sekali dengan pemerintahan Islam yang berasal dari Allah Swt. struktur pemerintahannya berlandaskan akidah Islam yang menjadi dasar negara atas semua sistemnya. Di dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang, karena pemimpin adalah manusia biasa.
Islam mengingatkan pentingnya mengoreksi kezaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya.”(HR. Abu Daud).
Dengan sistem Islam akan mampu menumbuhkan kepercayaan umat kepada partai politik dan lembaga- lembaga dalam struktur pemerintahan. Rakyat atau umat akan merasakan keadilan dan kebaikan selama dalam pemerintahan Islam. Karena fungsi partai politik di dalam Islam adalah mengembalikan semuanya sesuai pengaturan Islam. Yaitu memahamkan dan membina umat agar merindukan kehidupan Islam dan menerapkan syariat Islam kafah dalam kehidupan dan negara.
Partai politik yang berdasarkan Islam akan berjuang menegakkan Islam. Selain itu bertugas untuk melakukan muhasabah kepada penguasa agar para penguasa tidak berlaku zalim kepada umat. Mengajak kembali pada syari’ah Islam serta mendukung untuk memberikan perlindungan kepada umat dalam kerinduan mereka hidup dalam naungan Islam.
Seharusnya begitulah tugas DPR dan parpol di dalam Islam yang mengurusi urusan umat maka dengan begitu Allah akan memuliakan kedudukan mereka. Rakyat tidak akan merendahkan dan akan percaya sepenuhnya kepada mereka. Semua itu hanya bisa diwujudkan hanya dengan penerapan Islam secara kafah dalam kehidupan. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
