Islam mampu mewujudkan kesejahteraan, hal ini telah tercatat dalam sejarah. Islam pernah setidaknya menguasai 2/3 dunia selama 14 abad lamanya. Jika Islam tidak mampu mewujudkan kesejahteraan tentunya tidak akan bertahan demikian lamanya.
Oleh Nurul Adha
JURNALVIBES.COM – Akhmad Akbar Susamto, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), memperkirakan pengangguran di negeri ini pada Agustus 2021 ini lebih meningkat jika dibandingkan pada Agustus 2020 lalu. Hal ini diakibatkan oleh penerapan kebijakan PPKM level 4 pada pulau Jawa-Bali. Walau telah diimbangi oleh negara melalui pemberian bantuan-bantuan, seperti stimulus listrik kepada UMKM, insentif usaha serta program padat karya tunai, dan bantuan produk usaha mikro. Namun, bantuan-bantuan tersebut masih belum cukup memadai untuk menanggulangi pengangguran yang semakin meningkat. Dalam hal ini pula pengangguran akan diiringi oleh tingkat kelaparan yang semakin meningkat (Bisnis.com, 28-07-2021).
Adapun gelombang permasalahan terkait PHK pun semakin mengkhawatirkan. Walaupun Kemnaker sendiri belum merilis data resmi dampak dari penerapan PPKM terhadap jumlah PHK dari pertengahan Juli lalu hingga kini, sebab belum mendapat data mengenai hal tersebut. Namun, gelombang permasalahan PHK yang semakin meningkat ini dapat dilihat dari banyaknya kasus persidangan tentang perselisihan PHK sepihak di sejumlah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ditemukan di tiga daerah yang merupakan pusat industri di negeri ini, yaitu Jakarta, Jabar, dan Banten.
Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Serang, Banten yang sejak awal tahun hingga kini mencatat 107 perkara perselisihan PHK yang terjadi secara sepihak. Pengadilan Negeri Bandung mencatat total perkara perselisihan PHK sepihak mencapai 220 perkara. Sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mencatat lebih tinggi, perkara perselisihan PHK sepihak yaitu sekitar 300 perkara (cnbcindonesia, 9/8/2021).
Di tengah situasi yang semakin semrawut dan memilukan ini, penguasa melalui Menkeu mengumumkan bahwa negeri ini mengalami pertumbuhan fantastis pada kuartal II (Q2) 2021, yaitu sebesar 7,07% dibanding Q2 2020 5,3%. Tak ayal, kritik turut berdatangan dari berbagai kalangan. Seperti Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menilai hal ini sebagai “pertumbuhan ekonomi yang semu”, sebab menggunakan base rendah di tahun 2020.
Ekonom senior Rizal Ramli melalui akun Twitter-nya mempertanyakan penyebab kondisi ekonomi rakyat yang masih rendah, bahkan beliau menyatakan sebaliknya fakta yang ada di lapangan bahwa konsumsi dan daya beli rakyat masih sangat rendah. Politisi, Fadli Zon, memberikan kritik balasan dengan menyetujui cuitan ekonom senior tersebut melalui akun Twitter-nya, beliau turut mempertanyakan apa dan siapa yang mengalami pertumbuhan, sebab menurutnya pemiskinan massal, pengangguran, serta konsumsi dan daya beli hancur bahkan hampir seluruh usaha jatuh merupakan kenyataan yang terjadi saat ini.
Pertumbuhan ekonomi yang dinilai tinggi ini kelihatannya seperti lagu pengantar tidur bagi rakyat kalangan bawah saat ini, karena kenyataan yang dihadapi benar-benar bertolak belakang. Wajar saja, sistem ekonomi kapitalisme saat ini hanya menilai kesejahteraan melalui pertumbuhan dengan mengukur PDB yang hanya melihat pendapatan komunal bukan individual, tidak melihat adanya kesenjangan pendapatan yang sangat besar di masyarakat. Maka akan sangat sulit sistem ini mewujudkan terealisasinya kesejahteraan yang dirasakan oleh tiap-tiap individu dalam sebuah masyarakat.
Justru dalam sistem ekonomi saat ini, pandemi memperlihatkan jurang kesenjangan yang semakin nyata. Pasalnya yang mengalami himpitan ekonomi hanyalah kalangan bawah semata, sementara kalangan pengusaha besar malah sebaliknya, di mana kekayaan mereka semakin bertambah secara signifikan hingga mencapai lebih dari 50%. Maka benarlah bahwa sistem kapitalis bobrok yang diterapkan hari ini memberikan peluang kepada yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin justru semakin terjerembab dalam kubangan kemiskinan yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya.
Fakta ini terlihat dalam data yang dilansir dari Lembaga keuangan Credit Suisse, di mana jumlah penduduk dengan kekayaan bersih mencapai 1 juta dollar AS atau lebih di negeri ini mencapai 171.740 orang pada 2020, meningkat 61,69 % dari jumlah pada tahun 2019 yaitu 106.215 orang. Lonjakan kekayaan ini beragam, bahkan ada yang mencapai lebih dari 50%. Yakni 50,73 persen dari total kekayaan 195,84 T menjadi 295,2 T. Naik 51,53 persen dari 13 miliar dolar AS pada 2020, menjadi 19,7 miliar dolar AS pada 2021. (Tribunnews, 14/7/2021)
Miris, namun begitulah fakta yang terjadi hingga saat ini, di mana harta hanya beredar di antara golongan yang kaya saja, sementara mereka yang miskin bahkan untuk makanan sehari-hari saja sulit, terlebih di saat pemberlakuan PPKM. Namun hal ini bukanlah terjadi di negeri ini saja, melainkan terjadi di seluruh dunia. Semakin menyibakkan bahwa ada kesalahan dasar secara sistemik terkait hal ini. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai kekayaan beratus-ratus triliun tersebut hanya menonton saja saudaranya mengais harta demi bisa bertahan hidup sehari hari, tidak peduli apakah ada yang meninggal karena kelaparan ataukah tidak.
Sikap individualis yang sepeti inilah lahir dari sistem cacat kapitalisme dan bawaannya. Hilang sudah rasa empati. Sistem yang diterapkan hari ini benar-benar memberikan peluang besar kepada para kapital untuk semakin dapat meraup sebanyak-banyaknya keuntungan duniawi, tidak peduli dengan cara apapun.
Padahal PDB jelas tidak cocok dijadikan ukuran mengukur kesejahteraan, sebab PDB per kapita dihiitung dari jumlah keseluruhan orang/keluarga dibagi jumlah keseluruhan orang/keluarga dalam sebuah negara, di mana hal ini menunjukkan bahwa PDB adalah angka yang menunjukkan rata-rata, tidak memperlihatkan kesenjangan pendapatan akibat variasi pendapatan yang ada di masyarakat. Sebab, orang-orang dengan pendapatan rendah telah tertutupi oleh adanya sebagian orang dengan pendapatan yang sangat banyak.
Simon kuznet sebagai ekonom Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan konsep PDB pada 1934, pernah mengingatkan bahwa justru PDB tidak bisa secara sempurna mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi negara. Menurut ekonom Amerika lainnya, Brynjolfsson, PDB hanya menghitung semua yang dibeli dan dijual oleh sebuah negara, dan bahkan sangat mungkin bahwa PDB justru hanya akan berseberangan dengan kesejahteraan yang sudah dicapai oleh sebuah negara.
Jelaslah sudah, bahwa PDB bukanlah ukuran yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan suatu negara secara menyeluruh. Di mana bahkan saat krisis ketimpangan kesejahteraan terjadi, PDB tidak mampu memberikan gambaran distribusi pertumbuhan ekonomi yang benar sama sekali. Justru dengan kekurangan PDB ini, maka PDB dapat dengan mudah dijadikan alat untuk menutupi kegagalan penguasa yang telah melepaskan tanggung jawabnya dalam me-riayah rakyatnya dan mengelola sebuah negara agar terlihat seperti sudah melakukan yang terbaik. Padahal yang dialami masyarakat jauh dari kata sejahtera sendiri.
Berbeda halnya dengan sistem ekonomi dalam Islam, kekayaan di dalam Islam tidak boleh hanya beredar di antara segolongan umat saja, hal ini jelas terdapat dalam QS. Al Hasyr ayat 7, yang artinya, “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.
Islam tidak akan membiarkan adanya ketidakadilan, di mana segolongan orang yang sangat kaya sementara banyak yang lainnya justru terjerembab dalam kemiskinan dan kelaparan seperti saat ini. Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan tiap-tiap individu dalam masyarakat, bukan hanya melihat secara keseluruhan saja untuk menutupi kegagalan yang dilakukan.
Melalui keteladanan yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Ra. yang sudah sangat masyhur, yakni beliau Ra. memanggul sendiri gandum di malam hari ketika mengetahui bahwa ada rakyatnya yang merasakan kelaparan, bahkan ketika pengawalnya menawarkan untuk membantu membawakan gandum tersebut, khalifah Umar Ra. menolak dan bertanya apakah sang pengawal mau menanggung dosanya di akhirat karena kelalaiannya tersebut.
Ini menunjukkan bahwa Khalifah Islam akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberikan riayah yang terbaik sebagai seorang pemimpin karena takut terhadap azab Allah kelak di hari akhir. Sehingga pemimpin dalam Daulah Islam akan benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, tidak akan membiarkan rakyatnya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena nyawa pun dalam Islam sangatlah berarti dan termasuk kepada hal yang harus dijaga oleh seorang pemimpin.
Namun, keseriusan ini sulit terwujud bila pemimpin dan sistem yang diterapkan dalam sebuah negaranya tidak memiliki aturan yang pasti akan membawa kepada kesejahteraan yang diidam-idamkan. Karena pada faktanya saat ini dunia internasional pun belum memiliki ukuran kesejahteraan yang terbukti benar-benar dapat mengukur terealisasinya kesejahteraan dan akan memecahkan jurang kesenjangan selain dengan PDB yang telah terbukti gagal.
Padahal Islam mampu mewujudkan kesejahteraan, hal ini telah tercatat dalam sejarah. Islam pernah setidaknya menguasai 2/3 dunia selama 14 abad lamanya. Jika Islam tidak mampu mewujudkan kesejahteraan tentunya tidak akan bertahan demikian lamanya. Maka realisasi kesejahteraan bukan hanya membutuhkan pemimpin yang serius me-riayah rakyatnya, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tersebut. Dan terbukti hanya sistem Islam lah yang mampu mewujudkannya. Wallahu a’lam bisshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
