Melihat kegagalan sistem ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa kita membutuhkan sistem yang memberikan solusi. Bukan sistem yang hanya sibuk memberikan janji, berargumentasi, bernarasi, dan mempertahankan eksistensi.
Oleh Awiet Usman
(Pegiat Literasi Dumai)
JURNALVIBES.COM – Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah memiliki otoritas penuh untuk terlibat secara langsung melakukan tindakan preventif dan masif dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Serta mempunyai kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat yaitu Siaga Darurat atau Tanggap Darurat.
Oleh karenanya, para pejabat lembaga negara wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan dalam 1×24 jam. Upaya ini dilakukan dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat dari penyakit Covid-19.
Hal itu harus sudah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para pejabat karena posisi mereka adalah pejabat lembaga negara yang memang seharusnya melakukan monev.
Beberapa waktu lalu viral di dunia maya, sejumlah pejabat yang tergabung dalam tim pemakaman jenazah Covid-19 Kabupaten Jember, menerima honor bernilai fantastis dari kematian pasien Covid-19.
Hal ini kemudian memicu kritikan sejumlah orang. Salah satunya berasal dari Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), yang menyebut bahwa para pejabat yang mendapat honor tersebut masuk kategori moral hazard karena menjadikan orang meninggal sebagai sumber pendapatan (Merdeka.com 27/8/2021).
Tragis! Para pejabat di negeri ini telah mengalami anosmia empati. Rakyat dianggap bak produk komoditi yang bisa dikomersialkan lalu ujung-ujungnya hanya menjadi profit.
Ke mana hilangnya tanggung jawab moral para pejabat kerah putih ini? Saat rakyat dipaksa berkelahi dengan perut untuk tetap bisa bertahan hidup, ternyata mereka yang duduk di kursi kekuasaan malah sibuk berbagi keuntungan. Saat rakyat dipaksa sehat di negeri yang sakit, para pemilik oligarki kekuasaan malah sibuk menghitung-hitung jumlah insentif.
Kegagalan para pejabat publik mengayomi dan melindungi rakyat merupakan bentuk representasi dari kegagalan sistem demokrasi liberal. Demokrasi sekuler kapitalisme yang sudah lama diimplementasikan di negeri ini.
Melihat kegagalan sistem ini, seharusnya menyadarkan kita, bahwa kita membutuhkan sistem yang memberikan solusi. Bukan sistem yang hanya sibuk memberikan janji, berargumentasi, bernarasi, dan mempertahankan eksistensi.
Kita perlu mencoba sistem alternatif yang terbukti mampu menjadi solusi tuntas atas segala permasalahan. Hanya sistem Islam kafah jawabannya. Wallahua’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
