Islam mewajibkan penguasa untuk memiliki visi riayah atas rakyatnya. Penguasa harus tulus ikhlas mengurus rakyatnya satu persatu. Islam pula yang juga telah terbukti berhasil membangun komitmen yang sangat kuat pada pejabat-pejabat negara ketika melayani urusan rakyatnya.
Oleh Siti Munawarah, S.E.
(Aktivis Dakwah)
JURNALVIBES.COM – Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur negara dalam menentukan apakah pemerintah yang berkuasa telah berhasil membawa perubahan atau justru kemunduran. Tidak terkecuali Indonesia. Bagaimana pemerintah berusaha agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai hasil yang memuaskan.
Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan memuaskan pada kuartal II (Q2) 2021. Di mana pertumbuhan tercatat 7,07% dibanding Q2 2020 5,3%. Namun sayangnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ini adalah “pertumbuhan ekonomi semu”, karena menggunakan base rendah di tahun 2020. (CNBCIndonesia, 07/08/2021)
Klaim pertumbuhan ekonomi yang terjadi tentu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Sebagaimana kita ketahui bersama di tengah pandemi yang belum mereda pemerintah masih kewalahan mengendalikan penyebaran virus Corona yang semakin tidak terkendali. Ini tentu hanya segelintir dari banyaknya masalah yang terjadi. Di samping pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan. Mestinya segala aspek lain tidak boleh diacuhkan.
Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mempu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih dari 7%. Namun pemerintah diharapkan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi yang tergolong cukup mengkhawatirkan dengan semakin tingginya utang pemerintah dan tetap naiknya angka pengangguran. “Pertumbuhan ekonomi 7% memang bagus, tetapi bagaimana dengan utang pemerintah dan pengangguran. Itu jangan sampai diabaikan,” (Bisnis.com, 07/08/2021)
Dalam sistem kapitalis tolak ukur kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan besarnya PDB (Pendapat Domestik Bruto) suatu negara. Hal itu tentu sebuah kekeliruan ketika menjadikannya sebagai tolak ukur kesejahteraan.
Sebab, jika melihat kekayaan yang dikuasai oleh masyarakat, tentu akan kita temukan bahwa kekayaan yang ada hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dalam artian 1% orang kaya menguasai hampir 50% kekayaan, yang menjadikan sumbangan besar terhadap PDB lebih banyak didapat dari mereka.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya tidak hanya ditandai dengan meningkatnya PDB. Melainkan ada beberapa hal yang semestinya menjadi acuan. Negara dikatakan maju adalah ketika urusan perekonomian stabil, memiliki ketahanan pangan yang kuat, pengangguran dan kemiskinan minim, serta negara tidak bergantung terhadap utang dalam pembiayaan, yang pada akhirnya menjadikan negara kuat.
Namun sayangnya klaim pertumbuhan ekonomi yang diumumkan patut dipertanyakan. Sebab jika klaim tersebut murni meski di tengah gempuran pandemi, maka otomatis masyarakat merasakan kesejahteraan dan tidak mengalami kesusahan. Negara tidak kewalahan dalam menangani wabah. Akan tetapi, justru fakta dan kondisi di lapangan tidak demikian.
Jika mengindera kondisi dan fakta di lapangan. Maka akan didapati banyaknya persoalan yang menimpa negeri ini. Mulai dari pendidikan, kemiskinan hingga pengangguran. Minimnya fasilitas kesehatan dan karut marutnya dalam penanganan pandemi. Bahkan diperparah dengan tumbuh suburnya praktek korupsi oleh para pejabat negeri, yang menjadikan kondisi perekonomian negara mengalami ketidakstabilan.
Kemiskinan misalnya, penduduk miskin di Indonesia setiap tahun semakin meningkat.Tercatat pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut tentu semakin meningkat, mengingat bagaimana pandemi yang terjadi menyebabkan sendi-sendi ekonomi baik dari lingkup individu, masyarakat, hingga negara merasakan dampak yang luar biasa.
Maka, merupakan kekeliruan yang sangat besar ketika menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai standar keberhasilan sebuah negara dalam memberikan kesejahteraan. Fakta yang ada justru kesusahan yang dialami masyarakat. Diperparah dengan berbagai kebijakan yang menjadikan masyarakat semakin sengsara.
Klaim pertumbuhan ekonomi yang diumumkan tentu tidak lain ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa meski ditengah gempuran pandemi, rezim yang berkuasa hari ini mampu meraih keberhasilan dengan klaim yang mereka ciptakan. Padahal itu semua hanya sebatas ilusi. Sebab berbagai masalah justru makin menjadi dan pandemi nyatanya sulit terkendali. Ditambah dengan krisis tidak berkesudahan yang melingkupi negeri.
Berbagai masalah serta krisis yang terjadi tentu menjadi bukti kuat bahwa pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang dijanjikan hanya sebatas ilusi. Terlebih sistem yang menopang negara hari ini adalah sistem kapitalis yang berasaskan kepada materi. Maka segala kebijakan yang dibuat sudah serta merta mementingkan keuntungan yang didapat. Bukan kepada bagaimana seharusnya masyarakat merasakan kesejahteraan dan keadilan.
Rakyat sejatinya merupakan tanggung jawab negara. Bagaimana negara berkewajiban memberikan keamanan, keadilan serta kesejahteraan. Jika menelisik bagaimana upaya yang diberikan para penguasa di bawah sistem kapitalis, maka semua hal di atas tidak serta merta mudah didapat oleh masyarakat. Sebab asas berdirinya negara menjadikan hak masyarakat digeser dengan berbagai kepentingan.
Hal itu tentu kontradiktif dengan negara yang berasaskan Islam. Sebab dalam sistem Islam, pemimpin negara atau yang disebut dengan khalifah memiliki kewajiban memastikan bahwa rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya mendapatkan hak mereka secara adil dan merata. Menjadikan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang tetapi melingkupi masyarakat secara menyeluruh.
Dalam Islam kesejahteraan digambarkan bagaimana setiap kepala mendapatkan haknya. Bukan hanya sebagian kelompok yang akhirnya menciptakan ketimpangan seperti yang terjadi di sistem sekarang. Islam memastikan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi dengan baik. Terlebih ketika di tengah wabah seperti yang terjadi saat ini.
Islam mewajibkan penguasa untuk memiliki visi riayah atas rakyatnya. Penguasa harus tulus ikhlas mengurus rakyatnya satu persatu. Islam pula yang juga telah terbukti berhasil membangun komitmen yang sangat kuat pada pejabat-pejabat negara ketika melayani urusan rakyatnya. Bukan karena motif dihargai manusia, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Swt. tentang urusan kepemimpinannya.
Nabi Saw. bersabda:, “al-Imam ra’in wahuwa mas’ulun ‘an ra’iyyatihi.” (Imam [kepala negara] itu laksana penggembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap [urusan] rakyatnya) (HR Bukhari). Dalam sabdanya, Nabi dengan tegas menyatakan, bahwa “wahuwa mas’ulun” (hanya dialah yang bertanggung jawab), dengan kata lain, yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat hanyalah negara, bukan yang lain.
Hadis inilah yang menjadi dasar para khalifah di masa lalu untuk memberikan perhatian besar terhadap setiap urusan rakyatnya. Khalifah Umar bin Khatthab Ra. menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari, isinya,“Amma ba’du, sesungguhnya para pengurus (urusan umat) yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang membahagiakan rakyat (yang diurus)-nya. Sebaliknya, para pengurus (urusan umat) yang paling sengsara adalah orang yang paling menyusahkan rakyat (yang diurus)-nya. Berhati-hatilah kamu, agar tindak menyimpang, sehingga para penguasa di bawahmu menyimpang..” (Abu Yusuf, al-Kharaj, hal. 15).
Demikianlah gambaran penguasa dalam sistem Islam. Bagaimana kepemimpinan yang diemban menjadi kan hukum syara‘ sebagai standar serta tolak ukur kesejahteraan digambarkan dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
