Adanya kebijakan larangan mudik, selain melahirkan kekecewaan dan kebingungan masyarakat, ternyata memunculkan celah terjadinya suap-menyuap di lapangan.
Oleh Syafina MNA
JurnalVibes.Com – Lebaran tahun ini, pemerintah kembali melayangkan larangan mudik. Tahun lalu pun, larangan mudik dikeluarkan oleh pemerintah dengan alasan mencegah penularan virus Covid-19, alasan yang sama bagi kebijakan larangan mudik tahun ini.
Banyak masyarakat kecewa dengan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Adi, konten kreator asal Bandung yang tak bisa mudik sehingga harus menetap di Jakarta, larangan mudik kali ini membingungkan bagi masyarakat. Sebab larangan tersebut tidak diiringi dengan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Menurutnya, pemerintah hanya bisa sebatas melarang-larang rakyatnya. (AyoBandung.com, 11/5/21)Kekecewaan masyarakat tak hanya dirasakan di Jakarta. Di Palembang, rasa kecewa masyarakat mendorong mereka untuk mengambil sebuah tindakan. Petugas di lapangan terpaksa menerima gelombang protes dari masyarakat yang hendak mudik namun tidak diloloskan oleh petugas sebab tidak memenuhi syarat untuk melintas.
Adanya kebijakan larangan mudik, selain melahirkan kekecewaan dan kebingungan masyarakat, ternyata memunculkan celah terjadinya suap-menyuap di lapangan. Bidang Propam Polda Sulsel tengah memeriksa anggota kepolisian yang diduga melakukan pungutan liar saat operasi penyekatan di Pos Simpag Nilakandi Kertapati, Palembang. Diduga ada salah satu petugas kepolisian yang terlibat adu mulut dengan seorang pemudik sebab petugas meminta uang seratus ribu rupiah agar pemudik dibiarkan melintas. (CNNIndonesia.com, 8/5/21)
Sangat tampak kebijakan larangan mudik yang diambil oleh pemerintah sama sekali tidak mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang justru kecewa terhadap kebijakan tersebut sehingga tidak sedikit yang nekat menerobos barisan petugas untuk mudik ke kampung halaman.
Wajar apabila kebijakan ini nampak tidak terlalu diindahkan oleh masyarakat, sebab bukan sekali dua-kali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ugal-ugalan. Peristiwa semacam ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Hardjuno, Ketua Umum HMS Center, masyarakt umum menganggap kebijakan larangan mudik yang notabene bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk beribadah di masjid dan pembukaan tempat wisata. (Suara.com, 5/5/21)
Berbagai kebijakan pemerintah selama ini yang nampak tak tepat sasaran bahkan menimbulkan masalah bagi rakyat sejatinya bersumber dari penerapan sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negeri muslim. Akidah sistem kapitalisme yang memisahkan kehidupan beragama dari negara menyebabkan tujuan pengambilan kebijakan bukan didasarkan untuk mencapai rida Allah, melainkan hanya manfaat semata.
Penguasa yang mengadopsi sistem kapitalisme tentu bukanlah penguasa yang serius untuk mengurus rakyatnya dengan tulus. Penguasa asuhan kapitalisme hanya akan melirik rakyatnya bila dirasa ada manfaat yang bisa diambil. Kasihan rakyat, mereka baru akan diurus bila dianggap menguntungkan, sedang bila dirasa memberatkan penguasa dan negara, beban sepenuhnya akan dilimpahkan kepada rakyat itu sendiri. Sungguh miris.
Mimpi hidup aman dan sejahtera dalam negeri berideologi kapitalis tak ubahnya seperti mimpi di siang bolong. Padahal dalam Islam, penguasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok dan primer rakyatnya, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, bahkan wajib menjamin keselamatan rakyatnya yang beragama Islam tak hanya di dunia namun pun hingga ke akhirat.
Bagi para penguasa yang tidak peduli kepada rakyatnya, terancam tidak akan pernah mencium bau surga. Rasulullah saw. bersabda yang artinya, “Tidak seorang hambapun yang diserahi oleh Allah untuk mengurusi rakyat lalu tidak menjalankan urusannya itu dengan penuh loyalitas, kecuali dia tidak akan mencium bagu surga.” (HR. Bukhari). Na’udzubillahimindzalik, bayangkan saja, bila mencium bau surga saja tidak bisa, apatah lagi memasukinya?
Lahirnya penguasa yang tulus dan ikhlas mengurusi rakyatnya hanya akan terwujud dalam institusi politik negara Islam yang mengambil seluruh syariat Islam secara utuh lagi menyeluruh. Hukum Allah akan diterapkan secara sempurna dan paripurna baik di pusat pemerintahan hingga ke pelosok. Berbagai kebijakan yang lahir nantinya bersumber dan terpancar dari akidah Islam yang murni. Dengan demikian tak mustahil bila Allah Swt. akan menjaga penguasa dan rakyat di negara tersebut sebab mereka berhukum dengan hukum Allah Swt. sebagai wujud totalitas takwa.
Ketidakjelasan basis pembuatan kebijakan bisa menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kebijakan ini nyata-nyata menghilangkan kemaslahatan dan menyakiti perasaan publik.
Inilah bukti kegagalan sistem sekuler yang semestinya memberi mashlahat bagi semua rakyat. Wallahu a’lam []
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
