Dari kejadian maraknya mural ‘lapar’ seharusnya menyadarkan umat, bahwa sistem demokrasi kapitalisme tidak layak dipertahankan.
Oleh Amaliyah Krizna Waty
JURNALVIBES.COM – Para seniman bersuara, belakangan ini ditemukan mural di berbagai tempat. Mural karya seniman tersebut seolah mewakili keluhan masyarakat yang sedang kesulitan dan kelaparan. Dilansir dalam cnnindonesia.com (23/08/2021) terdapat mural yang bertuliskan ‘Tuhan, Aku Lapar’ di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Mural bergambar karakter kartun dengan warna cerah dan dibubuhi tulisan “Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit” di kawasan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mural lainnya yang bertuliskan ‘Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan’ muncul di Ciledug, Tangerang, Banten.
Kehadiran mural ini tentu tidak bisa disepelekan, karena sejak awal abad 20 mural telah digunakan sebagai bentuk protes dalam bentuk seni. Protes umumnya muncul karena ketidakpuasan rakyat terhadap satu kebijakan atau undang-undang. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara menampung setiap protes yang datang dari rakyat. Sebab protes tersebut juga bentuk kritik dalam rangka mengawal pemerintahan. Kritik tersebut bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan ke depannya.
Namun nyatanya jauh panggang dari api, respon penguasa justru mengecewakan. Para pembuat mural justru diburu dan hasil karyanya juga dihapus. Meski pada akhirnya perkara salah satu mural tidak dilanjutkan karena tidak ada tindak pidana. Namun hal ini menunjukkan bahwa penguasa tidak antusias dengan kritikan rakyat dan tidak sigap untuk melihat kondisi rakyat. Apalagi mural tersebut berisi keluhan kelaparan.
Mengapa tidak menanggapi jeritan rakyat? Bukankah seharusnya penguasa segera melacak siapa saja rakyatnya yang kelaparan? Apalagi sejak pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jumlah pengangguran naik 9.7 orang (kompas.com, 10/03/2021).
Hal ini tentu berdampak besar pada kehidupan masyarakat, di mana pengeluaran dan beban hidup tetap jalan bahkan bertambah namun tidak ada penghasilan. Ini menjadi bukti negara telah gagal menyejahterakan rakyat.
Keadaan seperti ini memang kerap terjadi dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme. Negara bertindak sebagai regulator, tidak benar-benar hadir dalam mengurusi seluruh urusan masyarakat. Bahkan ketika rakyat menjerit dan memberi kritik, penguasa seakan tak mendengar dan acuh pada apa yang disampaikan. Hal ini jauh berbeda dengan negara dalam sistem Islam.
Penguasa dan seluruh bawahannya dalam struktur pemerintahan merupakan khadim (pelayan) umat. Mereka hadir untuk menyelesaikan seluruh urusan umat. Mulai dari perkara sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Bahkan tak jarang khalifah sebagai kepala negara ‘blusukan’ langsung ke pemukiman rakyatnya untuk memantau sendiri, apakah rakyatnya baik-baik saja atau justru ada yang sedang didera rasa lapar. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab Ra. Dan benar saja, dalam pemantauannya ia menemukan satu keluarga yang kelaparan. Ia amat sedih, sembari menitikkan air mata, dengan sigap sang khalifah memikul sendiri bahan makanan menuju rumah keluarga tersebut.
Khalifah senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tak menunggu rakyatnya protes. Bahkan khalifah khawatir jika sampai ada di antara rakyatnya yang kelaparan. Jika itu terjadi, ia akan menerima pertanggung jawaban yang besar di yaumil hisab kelak.
Khalifah juga memastikan agar negara mengelola seluruh sumber daya alam dan pemasukan negara secara mandiri serta menyerahkan hasilnya kepada umat. Hingga akhirnya suatu ketika baitul maal ‘surplus’ karena tidak ada diantara rakyat yang berhak menerima zakat.
Di sisi lain khalifah juga membuka ruang bicara dan kritik seluas-luasnya. Rakyat boleh mengkritik penguasa secara langsung jika ada kebijakan yang melanggar hukum syara’ dan tidak berpihak pada rakyat, karena mengkritik penguasa adalah bagian dari hukum syara yang disebut dengan muhasabah lil hukam.
Seperti yang pernah terjadi pada masa kepemiminan Umar bin Khattab Ra. saat beliau menetapkan jumlah mahar. Salah seorang Muslimah langsung mengkritik beliau, karena di dalam syariat menetapkan jumlah mahar adalah hak wanita. Sang khalifah dengan ‘gentleman‘ menerima kritikan tersebut dan mengaku salah. Ia berkata “Wanita itu benar dan Umar salah”. Lalu ia pun membatalkan kebijakannya untuk menetapkan jumlah mahar.
Dari kejadian maraknya mural ‘lapar’ seharusnya menyadarkan umat, bahwa sistem demokrasi kapitalisme tidak layak dipertahankan. Hanya dengan penerapan Islamlah kritikan rakyat senantiasa didengar dan direspon oleh penguasa. Dengan penerapan sistem Islam pulalah kesejahteraan bisa diraih. Wallahu a’lam bisshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
