Potret nyata dapat kita lihat bersama bagaimana berganti-gantinya wajah kebijakan penanganan wabah di tengah masyarakat yang seolah hanya ganti istilah saja. Tanpa adanya ketegasan aturan yang sedang dijalankan tersebut.
Oleh Afra Mumaza Rahmah, M.Pd.
(Pengamat Kebijakan Politik Sosial dan Kemasyarakatan)
JURNALVIBES.COM – Ledakan wabah tidak terbendung. Angka kematian rakyat beberapa hari belakangan ini terus mengalami kenaikan. Data akumulatif kasus Covid-19 per Juli 2021 sudah menembus 5 Juta kasus, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nunung Nurani. Ia mengatakan “Jika kondisi tidak membaik, angka kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia dapat mencapai lima juta di bulan Juli” (bbc.com, 09/02/21).
Sungguh ini bukan angka yang sedikit dan seharusnya menjadi fokus perhatian semua pihak. Terutama para pengambil kebijakan, agar mampu memberikan perhatian yang serius dalam upaya penghentian dampak wabah sehigga jutaan nyawa rakyat dapat terselamatkan.
Tidak Ada Sikap dan Aturan Tegas
Gelombang dahsyat Covid-19 bak bola salju, semakin tebal semakin membesar. Namun nyatanya masih belum dianggap sebagai ancaman serius untuk dituntaskan. Penyelesaian terhadap dampak keterpurukan ekonomi justru lebih menarik hati pengambil kebijakan untuk menjadikannya “raja prioritas” yang dijalankan di tengah wabah.
Potret nyata dapat kita lihat bersama bagaimana berganti-gantinya wajah kebijakan penanganan wabah di tengah masyarakat yang seolah hanya ganti istilah saja. Tanpa adanya ketegasan aturan yang sedang dijalankan tersebut. PPKM mikro atau Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, ternyata masih sangat sarat dengan kepentingan ekonomi.
Hal ini terbukti dari penjelasan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto yang mengatakan “Bahwa sejumlah indikator telah meyakinkan pemerintah untuk melakukan pengetatan di level mikro, atau di level pemukiman. Pada saat yang bersamaan menerapkan pelonggaran di tingkat yang lebih luas, seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan” (bbc.com, 09/02/21).
Berbagai kebijakan dalam upaya penyelesaian dampak wabah tetap tidak dapat menunjukkan sikap yang tegas oleh pengambil kebijakan. Di satu sisi ingin membatasi akses dan mobilitas masyarakat agar meminimalisir wabah, tetapi di sisi yang lain tidak ada sikap tegas dalam membatasi kegiatan ekonomi di tengah pandemi. Tentu hal ini menjadi sebuah ironi yang terus menggores hati rakyat akibat labilnya kebijakan penguasa yang masih konsisten menerapkan kebijakan dengan orientasi ekonomi-kapitalisme.
Islam Solusi Paripurna Penanganan Wabah
Ujian wabah tentu sudah menjadi salah satu sunatullah, hanya saja sebagai manusia tentu kita tetap harus melakukan ikhtiar maksimal dalam menyesuaikannya, terlebih lagi hal ini harus menjadi perhatian penuh penguasa yang sejatinya memiliki kewajiban mengurus kepentingan rakyatnya. Sebagaimana di sebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, “Sesungguhnya Imam/khalifah adalah perisai orang-orang yang berperang dibelakangnya dan menjadikannya pelindung” (HR.Muslim).
Sangat jelas bahwa Islam memerintahkan adanya kepempinan seorang Imam/khalifah yang akan melindungi kaum Muslim, menjaga jiwa mereka, memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan keselamatan mereka dengan sebenarnya. Oleh karena itu, orientasi penanganan segala urusan umat, termasuk dalam kondisi wabah akan dilakukan dengan orientasi sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Swt., sehingga kebijakan yang dilahirkan adalah kebijakan yang tepat dan bukan berorintasi pada kepentingan duniawi semata, apalagi hanya orientasi ekonomi sebagai “Raja Prioritas” kebijakan dan akhirnya mengorbankan nyawa rakyat.
Negara khilafah akan melakukan supporting system secara sempurna dalam mengatasi ujian wabah di suatu negeri. Di antaranya yang pertama akan dilakukan adalah penerapan kebijakan lockdown di mana hal ini bertujuan agar rantai wabah segera terputus dan tidak menyebar lebih besar lagi kepada warga yang sehat.
Kebijakan ini tentu akan didukung oleh kebijakan strategis lainnya, di antaranya adalah persiapan dukungan logistik, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan, alat test, vaksinasi, dan lain-lain.
Hal ini secara nyata akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Tentu agar setiap nyawa rakyat tidak mengalami ancaman bahaya hanya karena salah orientasi dengan alasan pemulihan keterpurukan ekonomi.
Sumber pendanaan juga akan menjadi pos paling penting yang akan disiapkan negara selama berjuang menyelamatkan nyawa rakyat di masa pandemi, karena itu negara (daulah khilafah) akan melakukan pengelolaan sumber keuangan yang ada.
Termasuk dalam hal ini adalah pos kepemilihan harta milik umum yang diperoleh dari pengelolaan negara terhadap SDA dalam jumlah besar dan hasilnya akan digunakan untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung agar kesehatan mereka tetap terjaga. Imunitasnya meningkat dan segera pulih dengan cepat.
Inilah sesungguhnya di antara tawaran mekanisme pengaturan sistem kehidupan Islam yaitu negara khilafah Islamiyyah yang akan menjadi solusi fundamental bagaimana pengelolaan negara agar tetap tangguh di masa ujian wabah seperti hari ini. Oleh karena itu sudah saatnya kita beralih mengambil penerapan sistem kehidupan Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, Insya Allah. Wallahu a’lam bisshowab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
