Partai Politik: Sistem Sekuler vs Sistem Islam

Parpol dalam Islam berdiri berlandaskan ideologi Islam, sehingga sepak terjangnya berpatokan pada Islam semata. Terkait problem umat, kemudian dipandang menggunakan kacamata Islam, lantas dipecahkan dengan solusi Islam, solusi yang menyelesaikan problematik hingga ke akarnya.
Oleh Khaulah
(Aktivis Back to Muslim Identity)
JURNALVIBES.COM – Kesibukan pemilu 2024 sudah tampak walau masih berjarak setahun lebih. Masa pendaftaran calon kontestan pemilu akan berlangsung selama 14 hari, mulai 1-14 Agustus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan, hingga Rabu (10/8), sudah ada 22 partai politik (parpol) yang mendaftar sebagai bakal calon peserta Pemilu 2024 (tempo.co, 11/8/2022)
Berdasarkan yang disampikan dalam laman medcom.id (1/8/ 2022), parpol berbondong-bondong datang ke gedung KPU pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem menegaskan bahwa parpol yang hendak menjadi peserta pemilu 2024 mesti melengkapi syarat administratif. Dengan demikian, parpol yang mendatangi KPU tidak hanya datang dengan “tangan kosong”, sekadar memberikan impresi.
Selain hiruk pikuk pendaftaran yang terjadi, parpol juga melakukan beragam taktik guna menarik simpati rakyat. Walau masa kampanye belum dimulai, taktik ini telah dijalankan entah secara terang-terangan atau perlahan. Parpol kemudian berlomba menampilkan versi terbaik di hadapan rakyat, takut kelihatan celanya. Isu-isu yang dekat dengan rakyat lantas menjadi pilihan diserukan dilengkapi dengan solusinya.
Problem multidimensi yang menimpa bangsa hari ini kemudian dipilah satu per satu untuk dinarasikan di hadapan publik. Rakyat tentu saja bersemangat untuk mendengar janji-janji manis bak angin surga yang dilontarkan para kontestan, walau pada akhirnya kembali menelan kecewa seperti lima dan kelipatan lima tahun sebelumnya. Bagaimana kecewa tak berulang, jika sistem yang dipakai masih itu-itu saja?
Pergantian rezim dan pemimpin lima tahunan pasca-pemilu pada faktanya tak membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru kian menggunung karena solusi yang ditawarkan parsial dan tak menyentuh akar masalah. Alih-alih menyejahterakan rakyat seperti janji yang terlontar, rakyat kian menjerit karena kesusahan mendapat sesuap nasi. “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” nyatanya hanya jargon pemanis belaka.
Publik mestinya tetap pesimis ada solusi sahih dari sejumlah parpol yang mendaftar pemilu. Publik mestinya tak mudah menjadikan parpol-parpol yang ada sebagai tumpuan harapan, menggapai solusi untuk masalah bangsa. Karena sungguh, walau parpolnya berlabel islami sekalipun, mereka justru telah salah memahami konsep politik. Ya, politik dalam sistem demokrasi sekadar dipahami sebagai usaha untuk meraih kekuasaan, mendapat kursi kepemimpinan, tak lebih.
Publik mestinya tak mudah lengah, seolah parpol akan mewujudkan janji-janji yang dikampanyekan. Sungguh, tiap parpol memiliki kepentingan tersendiri yang mesti diwujudkan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa tiap kontestan merogoh kocek sedemikan dalam ketika mengikuti pemilu yang berbiaya mahal ini. Sehingga ketika berkuasa, mereka akan terlebih dahulu mengembalikan dana yang dikeluarkan tersebut.
Ditambah ada pengusaha yang kemudian menggelontorkan dana untuk kampanye, membantu kontestan tertentu, maka yang terjadi setelah itu adalah seperti fakta yang bertebaran hari ini, ialah kebijakan yang lahir justru disetir dari mereka. Tak ada keberpihakan mereka kepada rakyat. Ya, rakyat dibutuhkan hanya ketika pemilu tiba.
Sejatinya, parpol mempunyai sumber keuangan tersendiri, salah satunya bantuan dari APBN yang didasarkan pada jumlah perolehan suara. Dana bantuan parpol saat ini mengalami kenaikan 100 persen, mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pendidikan politik dan pembiayaan administrasi bukan untuk kampanye. Menurut salah satu sumber, disebutkan bahwa bantuan keuangan itu ditujukan untuk menekan praktik korupsi dan mengurangi ketergantungan parpol terhadap bantuan swasta.
Ketika kita menelisik parpol di sistem demokrasi yang diterapkan negeri ini, tampak bahwa anggota-anggota parpol kemudian terlibat kasus korupsi bahkan kadang berulang. Setiap tahun, kasus korupsi yang menjerat politisi selalu terdengar. Ini mengindikasikan, politisi berkehendak mengembalikan dana yang dikeluarkan saat pemilu atau karena dana parpol yang luar biasa besar itu.
Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa menyimpulkan beberapa poin terkait parpol di sistem demokrasi kapitalisme. Pertama, parpol tidak memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat layaknya janji yang diucap padahal mereka mencap dirinya sebagai wakil rakyat, penerus aspirasi rakyat. Selain itu, ada tujuan individu dan penyokongnya yang wajib diwujudkan.
Kedua, negara justru semakin getol menyokong parpol dalam hal pendanaan, padahal jelas kasus korupsi telah menggurita. Di lain sisi, negara justru menyetop anggaran untuk guru honorer. Sungguh ironis. Ketiga, selama masih berada dalam naungan sistem kapitalisme, parpol tidak akan bisa merealisasi harapan umat untuk memeberi solusi masalah bangsa. Jelas, masalah bangsa dalam segala aspek akan senantiasa ada bahkan bisa berlumut.
Keempat, parpol tidak memiliki sumbangsih apa-apa untuk rakyat dan negara. Kalaupun nanti menduduki kursi kekuasaan, kebijakan yang dilahirkan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Kalaupun ada solusi atas masalah bangsa, justru tidak menyelesaikan hingga akar karena bukan Islam yang diambil. Maka jelas, se-hiruk pikuk dan se-semangat apapun parpol pada pendaftaran dan kampanye, rakyat mestinya tak boleh menaruh kepercayaan lagi.
Parpol dalam sistem sekuler tentu sangat bertolak belakang dengan parpol yang ada dalam sistem Islam. Sejatinya, parpol dalam daulah Islam didirikan untuk melakukan kontrol dan muhasabah kepada penguasa, terutama dalam penerapan syariat Islam. Parpol tetap melaksanakan tugasnya untuk membumikan kebajikan, mengingatkan dan mengoreksi rakyat dan negara/penguasa apabila berada dalam kekeliruan atau penyimpangan agar senantiasa berada di jalan rel syariat.
Parpol juga memiliki tugas membina umat dan kader-kadernya agar terciptanya individu yang unggul serta kokoh keislamannya. Ketika telah ada daulah Islam, parpol tetap bertugas menyerukan Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar, kepada umat dan penguasa. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 104, “Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat (kelompok/partai) yang menyerukan kebajikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
Parpol dalam Islam berdiri berlandaskan ideologi Islam, sehingga sepak terjangnya berpatokan pada Islam semata. Terkait problem umat, kemudian dipandang menggunakan kacamata Islam, lantas dipecahkan dengan solusi Islam, solusi yang menyelesaikan problematik hingga ke akarnya. Pun terkait konsep politik itu sendiri, diartikan sebagai upaya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Jauh berbeda dengan konsep politik dalam demokrasi yakni untuk mencapai kursi jabatan saja. Maka jelas, rakyat tak akan menelan kecewa, tak lagi pesimis akan solusi dari masalah yang ada.
Parpol dalam Islam berdiri berlandaskan ideologi Islam, sehingga sepak terjangnya berpatokan pada Islam semata. Terkait problem umat, kemudian dipandang menggunakan kacamata Islam, lantas dipecahkan dengan solusi Islam, solusi yang menyelesaikan problematik hingga ke akarnya. Pun terkait konsep politik itu sendiri, diartikan sebagai upaya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Konsep ini jauh berbeda dengan konsep politik dalam demokrasi yakni untuk mencapai kursi jabatan saja. Maka jelas, rakyat tak akan menelan kecewa, tak lagi pesimis akan solusi dari masalah yang ada. Penting ditegaskan pula mengenai pemilihan kepala negara dalam daulah Islam (khalifah), tidak berbiaya fantastis dan tidak dipilih lima tahun sekali. Khalifah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Selama ia masih hidup dan tidak melanggar syarat-syarat yang ada, ia tetap menjadi kepala negara.
Dengan pemaparan ini, mestinya kita langsung bisa melihat parpol di bawah asuhan ideologi mana yang bisa menyelesaikan segala problematika yang ada dan di bawah asuhan ideologi mana yang hanya menebar janji berujung kekecewaan mendera rakyat. Wallahu a’lam bishshawab.
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






