Dalam Islam, kekuasaan atau jabatan itu dibutuhkan demi kemaslahatan umat serta untuk menjalankan syariat. Bukan sekadar hasrat berkuasa seperti demokrasi. Islam memandang kepemimpinan dan jabatan adalah amanah yang akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Oleh Annisa Al Maghfirah
(Pegiat Opini)
JURNALVIBES.COM – Indonesia telah memasuki masa kampanye resmi menjelang pemilihan presiden pada bulan Februari 2024 mendatang. Para kontestan dan pendukungnya turut bersaing untuk merebut suara. Mereka pastinya berambisi untuk menjadi penguasa dengan berbagai cara. Entah menggunakan cara-cara terpuji atau tercela.
Menjelang Pemilu
Media asing yakni media Jepang, Nikkei Asia bahkan menyoroti terkait kampanye calon presiden (capres) RI dan siapa yang saat ini unggul dalam survei (cnbcindonesia, 30/11/2023)
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengingatkan agar peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku dalam melakukan kampanye sesuai dengan UU 7/2017 dan PKPU 15/2023. Dalam pelaksanaan kampanye untuk menghindari black campaign (kampanye hitam) dengan menyebarkan berita hoax atau bohong dan yang mengandung unsur SARA.
Perhelatan pesta demokrasi yang kian dekat menjadikan para politisi makin sibuk “merias diri”. Dana ratusan miliar atau bahkan hingga triliun rupiah dibutuhkan demi meraih elektabilitas hingga sampai ke kursi istana.
Tak ayal, dalam kampanye banyak bisnis yang terlibat. Beberapa bisnis itu sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia (29/11/2023) di antaranya usaha konveksi kaos dan sablon. Usaha percetakan bendera, baliho, poster, dan spanduk. Jasa desain grafis, fotografi dan videografi untuk pembentukan citra di masyarakat. Penyanyi dangdut sebagai hiburan saat kampanye. Influencer agar kampanye menyasar rakyat yang lebih luas. Agen trending topik, dan masih banyak lagi.
Banyaknya daftar bisnis dan besarnya perputaran uang di dalamnya menunjukkan bahwa butuh usaha yang sangat besar bagi politisi untuk memermak citra dirinya. Ada berbagai cara yang sering dilakukan mulai dari pencitraan, black campaign, dan lain-lain. Kondisi politik demokrasi menjelang pemilu harus diwaspadai sebab rawan terjadi perselisihan dan konflik ditengah masyarakat.
Kita juga bisa melihat, menjelang pemilu, para politisi mendadak menjadi religius. Pakaiannya menjadi islami, pernyataannya religius, serta rajin sowan ke para ulama dan kiai. Namun, semuanya sekadar pencitraan untuk meraih dukungan umat Islam. Mereka pun tidak berpolitik secara Islam, tetapi secara sekuler.
Rakyat sering tertipu dengan pencitraan politisi di alam demokrasi ini. Mereka mengira bahwa para politisi benar-benar peduli rakyat sebagaimana pencitraan dan janji kampanyenya. Lantas rakyat memilih dengan harapan adanya perubahan. Akan tetapi, ternyata janji kampanye tinggallah janji, seiring terpilihnya sang politisi meraih kekuasaan.
Rakyat dibohongi dan terzalimi, kekayaan alamnya dijual kepada para kapitalis sebagai bayaran mendanai gerak politiknya, uang rakyat dikorupsi, ajaran Islam dikriminalisasi. Sayangnya, rakyat masih saja percaya pada politisi demokrasi lalu mencoblos lagi dan lagi. Padahal kasus seperti ini terus berulang di dalam demokrasi.
Di dalam buku berjudul Political Hypocrisy: The Mask of Power from Hobbes to Orwell and Beyond, David Runciman menyatakan bahwa kemunafikan adalah sifat yang melekat dengan politik. Ia juga menyampaikan pertanyaan retorik, “Hipokrit seperti apa yang akan Anda pilih untuk pemilihan selanjutnya?”
Sungguh sistem pemilu demokrasi penuh dengan intrik, tipu-tipu dan sebagainya. Dalam realita politik demokrasi, politisi dan pejabat hanya mengatasnamakan Islam, sedangkan realitasnya mencampakkan hukum Islam. Sebab, demokrasi menjadikan aturan buatan manusia sebagai landasan. Agama dipisahkan dalam pengaturan kehidupan dan cukup pada rumah ibadah saja. Masihkah kita berharap pada demokrasi?
Sistem politik Islam sungguh berbeda dengan sistem politik demokrasi. Islam sebagai sebuah agama sekaligus ideologi yang sempurna, juga mengatur urusan politik. Maka Islam dan politik tidak bisa terpisahkan. Sebab politik bermakna mengatur urusan umat.
Dalam Islam, kekuasaan atau jabatan itu dibutuhkan demi kemaslahatan umat serta untuk menjalankan syariat. Bukan sekadar hasrat berkuasa seperti demokrasi. Islam memandang kepemimpinan dan jabatan adalah amanah yang akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. mempraktikkan politik Islam. Selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga seorang kepala negara yang menegakkan sistem Islam. Rasulullah juga memerintahkan umat Islam untuk berpolitik. Di antaranya adalah perintah untuk mengoreksi penguasa. Politik yang dilakukan Rasulullah pun dilanjutkan para penggantinya (khalifah) setelah beliau wafat.
Ketika sistem pemerintahan Islam ini tegak, hukum-hukum Islam terwujud nyata dalam kehidupan sebagai solusi masalah manusia. Urusan rakyat pun terurus secara optimal. Hasilnya, umat Islam menjadi umat terbaik dan menjadi role mode kebaikan bagi umat sedunia selama hampir 14 abad dan menaungi 2/3 dunia dengan berbagai ragam agama hidup di dalamnya. Maka kembali kepada politik Islam adalah kewajiban dan mengikuti Rasulullah sebagai suri teladan. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
