Dalam sistem politik Islam yang bertujuan meriayah umat, seorang pemimpin bukan malah menyibukkan dirinya dengan urusan pribadinya, hanya untuk mencari pamor dan elektabilitas demi untuk langgengnya jabatan dan kedudukan.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Hari Raya Idulfitri 1443 H menjadi ajang bagi para politikus untuk bersilaturah. Kegiatan silaturahim bernuansa politik mulai dilakukan dari hari H hingga masa libur lebaran. Meskipun ada kegiatan yang dinilai tidak bernuansa politik, tetap ada saja pihak-pihak yang menggunakan simbol-simbol yang mengarah kepada persiapan menuju Pemilu 2024. Sejak 10 hari terakhir Ramadan hingga Kamis (5/5/2022) malam, ada dua tokoh yang rajin tampil di muka publik. Keduanya termasuk kandidat kuat calon presiden 2024 di beberapa hasil survei publik, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (tirto.id, 9/5/2022)
Menurut Denny JA yang dikenal sebagai the founding father profesi konsultan politik Indonesia, bahwa terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu, yang menggabungkan tiga partai: Golkar, PPP dan PAN, dan itu menjadi penanda pintu menuju pilpres 2024 sudah terbuka. Semua ini akan memberikan efek bagi pemerintahan Jokowi, tetapi hal ini sudah biasa dalam tradisi demokrasi. Satu tahun sebelum jabatan Jokowi berakhir, pemerintahan Jokowi akan lebih dinamis. Berbagai macam partai dan menterinya mulai memberikan perhatian untuk pilpres 2024. Mereka tetap fokus masalah pemerintahan Jokowi, tetapi juga menyelaraskan kepentingan mereka di pilpres 2024. (publika.rmol.id, 15/5/2022)
Fenomena yang muncul tersebut menurut Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam, merupakan upaya persiapan Pilpres 2024. Ini merupakan aksi yang dikategorikan sebagai kerja politik, bagi tokoh yang ingin maju dalam kompetisi Pilpres 2024. Dengan melakukan cicilan kerja politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dengan memanfaatkan momentum lebaran seperti melakukan aksi mudik bareng maupun silaturahmi ke beberapa tokoh.
Pejabat publik dan politisi melakukan safari politik tersebut untuk menyiapkan kontestasi pemilu 2024, dengan menggelar mudik bareng atau silaturahmi yang diharapkan agar dapat memicu perbincangan publik. Menjadikan sebagai bahan obrolan ketika masyarakat bersilaturahmi saling bertemu dengan keluarga, teman atau kerabat di kampung. Harapannya akan menambah elektabilitas atau paling tidak popularitas bagi masing-masing kandidat.
Semua pihak seperti pengamat, tokoh masyarakat dan media turut menyokong perilaku mereka, dan tidak mempedulikan serta mengabaikan tugas mereka dalam melayani publik. Kegiatan silaturahim lebaran tersebut banyak meninggalkan pekerjaan rumah dan menjadikan tugas-tugas mereka mangkrak belum sempat terselesaikan.
Seperti misalnya di wilayah Jakarta dalam hal menangani masalah kebakaran, air bersih dan normalisasi sungai yang tidak jelas hingga sekarang belum bisa diselesaikan. Begitu juga dengan pelayanan publik banyak yang belum tertangani akibat mereka melakukan kegiatan silaturahim dengan tujuan politik.
Beginilah gambaran sistem demokrasi, setiap aktivitas bagaimana caranya bisa mendatangkan manfaat, sekali merangkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Dengan melakukan silaturahim pada momen lebaran, sambil bersafari politik dengan tujuan agar mendapatkan dukungan dan suara dalam mempertahankan kedudukan dan jabatan di pilpres mendatang.
Sudah menjadi watak dan karakter para pemimpin dan pejabat dalam demokrasi, dengan mengobral janji dan tebar pesona kepada rakyat, demi untuk meraih kursi atau mempertahankan jabatannya. Meskipun harus mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya.
Dengan ini sistem demokrasi semakin menunjukkan kemundurannya dan nampak kecacatannya. Sistem yang jelas tidak akan mampu dan bisa membawa kesejahteraan, kemanusiaan, dan keadilan hakiki bagi umat manusia.
Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan politik berorientasi kepada pelayanan umat, dan menjelaskan mekanisme pemilihan pemimpin dengan prosedur simple dan jangka waktu yang tepat. Politik di dalam Islam memiliki makna yaitu sebagai kepengurusan urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Karena di dalam Islam politik adalah salah satu manifestasi keimanan, bahwa Allah Swt. Pencipta sekaligus Pengatur kehidupan dengan jalan menurunkan risalah Islam.
Dengan demikian Islam adalah politik dan politik adalah Islam. Islam tidak mengenal pemisahan agama dari politik yang terikat dengan halal dan haram. Begitu juga dengan pengangkatan pemimpin atau seorang khalifah hukumnya adalah fardhu kifayah, dan tidak harus dipilih langsung oleh rakyat.
Majelis Umat bisa memilih dan langsung mengangkatnya, maka kifayah sudah terpenuhi dan khalifah dibai’at dengan bai’at in’iqad. Setelah itu, baru seluruh rakyat wajib membaiatnya dengan bai’at tha’at.
Pemimpin di dalam Islam adalah pelayan umat dan harus memiliki kepekaan sosial tingkat tinggi. Hakikat kepemimpinan tercermin didalam sabda Rasulullah saw., “Sayyid al-qawm khadimuhun (pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka).” (HR Abu Nu’aim).
Begitu besar perhatian pemimpin terhadap rakyatnya, hingga jika ada salah seorang warganya yang mengeluhkan pola kepemimpinannya, pemimpin akan bermuhasabah dan tidak akan tidur semalam suntuk.
Pemimpin atau khalifah bertanggung jawab menunaikan amanah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Ia akan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban mengurus dan menjaga umat. Ia khawatir dan takut jika tidak amanah akan diazab Allah Swt. dan Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh jabatan adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim)
Khalifah harus menyadari dan memahami bahwa neraka sebagai tempat kembali bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Ancaman itu juga telah disabdakan Rasul saw., “Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR Ahmad)
Di dalam sistem politik Islam yang bertujuan meriayah umat, seorang pemimpin bukan malah menyibukkan dirinya dengan urusan pribadinya, hanya untuk mencari pamor dan elektabilitas demi untuk langgengnya jabatan dan kedudukan. Hanya dengan sistem khilafah yang dipimpimpin seorang khalifah dan jajarannya yang mampu meriayah umat atau rakyat.
Dengan kepemimpinan ini tidak akan ditemukan celah atas kecacatan dari pengurusan mereka. Sudah seharusnya publik makin yakin untuk beralih kepada Islam beserta seperangkat aturannya, karena telah terbukti mengurus rakyat, peduli, dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup rakyatnya yang mensejahterakan. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
