Konflik Horizontal di Tengah Pandemi, Bukti Kegagalan Sistem Kapitalisme

Sayangnya dalam sistem kapitalis sekuler demokrasi ini begitu sangat mustahil terwujudnya kejujuran dari pemimpin, karena justru banyak data-data atau gambaran-gambaran dimanipulasi yang menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik horizontal.
Oleh Qonitta Al-Mujadillaa
(Aktivis Muslimah Banua)
JURNALVIBES.COM – Kondisi begitu mengkhawatirkan, pandemi semakin merebak ditambah konflik makin bermunculan, termasuk adanya konflik horizontal. Ini menjadi alarm bagi negeri ini banyak terjadi konflik di saat pandemi belum berakhir.
Sebagaimana dilansir oleh kompas.com (24/7/2021), Warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, yang melakukan penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 meminta maaf. Mereka mengakui kesalahannya dan meminta untuk berdamai.
Begitu pula dengan Salamat Sianipar (45), warga Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pasalnya, gara-gara positif Covid-19 dan ingin melakukan isolasi mandiri di rumah justru diamuk oleh warga sekitar. Aparat desa bersama warga kemudian memaksa korban untuk melakukan isolasi mandiri di sebuah gubuk di dalam hutan yang lokasinya jauh dari desa. (Kompas, 24/7/2021).
Banyaknya terjadi konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat di tengah pandemi saat ini telah menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pandemi saat ini. Apalagi konflik di masa pandemi ini terjadi saat kondisi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan. Begitu pula, dengan kondisi seperti ini emosi masyarakat tidak stabil dan tidak sedikit banyak dari masyarakat berujung pada depresi, gangguan psikologisnya.
Kapitalisme Sumber Lahirnya Konflik
Saat kondisi pandemi yang begitu mengkhawatirkan ini, malah terjadi konflik horizontal yang menambah runyam kondisi hari ini. Wabah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan membangun kerja sama baik dari berbagai pihak, namun nyatanya tidak mampu terealisasi. Parahnya lagi, bahwa masyarakat malah mengambil solusi sendiri tanpa mempertimbangkan benar atau salah atas tindakan tersebut yang akhirnya berujung memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial. Para nakes yang berada di garda terdepan menghadapi pandemi justru menjadi sasaran fitnah.
Kemunculan konflik horizontal tentu berawal dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap pandemi Covid-19 yang berujung fitnah dan kekerasan. Semua ini tidak lepas dari peran penguasa dalam membangun pemahaman dan mengedukasi terkait pandemi ini. Inilah bentuk dari kelalaian negara dalam menyolusikan problem pandemi saat ini. Padahal penguasa memiliki banyak perangkat dalam mengedukasi masyarakat.
Namun, mengapa malah masyarakat masih banyak yang tidak peduli pada protokol kesehatan atau sebagian masyarakat masih ada tidak ikut andil dalam upaya mengendalikan pandemi, dan masih banyak fitnah terjadi kepada para tenaga kesehatan (nakes).
Inilah gambaran dari pengurusan pemimpin yang dilahirkan dari sistem kapitalisme sekuler demokrasi. Kelalaian pengurusan yang dilakukan oleh penguasa yang lahir dari sistem kapitalisme meniscayakan masalah semakin tidak berujung. Saat nyawa dan kesehatan rakyat membutuhkan pertolongan, penguasa dalam sistem kapitalisme ini justru menyibukkan diri menyelamatkan nyawa korporasi dengan memuluskan jalannya proyek-proyek investasi di masa pandemi. Saat rakyat sibuk mencari makan, pemimpin-pemimpinnya malah sibuk mencari hiburan.
Wajar saja saat ini rakyat tidak memiliki pengetahuan cukup terhadap pandemi dan rakyat menjadi gagap dalam menghadapinya.
Adapun watak pemimpin yang terlahir dari sistem kapitalis akan selalu menempatkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan nyawa rakyat. Justru, sistem kapitalis yang mencetak pemimpin berorientasi materi dan melahirkan berbagai aturan yang jelas tidak berpihak kepada rakyatnya.
Islam Melahirkan Pemimpin Terbaik
Islam melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas akalnya, namun Ia menjadikan aspek ruhiyah senantiasa melekat dalam menjalankan amanahnya. Ia selalu menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin adalah amanah dari Allah Swt. yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Islam menetapkan penguasa atau negara adalah pengurus (ra’in) dan penjaga (junnah) bagi rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR. Bukhari). Adapun hubungan yang dibangun pemimpin dan rakyatnya adalah hubungan layaknya ayah dan anak-anaknya.
Pemimpin dalam Islam selalu memastikan rakyatnya terpenuhi kesejahteraannya dan terjaga dari mara bahaya. Jaminan ini dipastikan bukan perkelompok namun per individu-individu. Ia pun menemani rakyatnya baik suka maupun duka.
Adapun sebagai kepala negara atau khalifah harus selalu memastikan atas semua kebijakan-kebijakan dikeluarkannya yang bersumber dari Syariat Islam kafah bisa dipahami untuk diwujudkan secara utuh dalam kehidupan. Ini akan mencegah terjadinya konflik horizontal dan akan menghindari terjadinya distrust (ketidakpercayaan) rakyat terhadap pemerintah. Namun, yang lebih penting dari pemimpin (khalifah) adalah kejujuran terhadap rakyat. Bahkan pesan inilah yang disampaikan Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana sabdanya yang artinya, “Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan membohongi rakyatnya”. (Al-Kamilfi at-Tarikh).
Kalaulah di antara fakta dan realita dengan citra yang disuguhkan pemimpin berbeda kepada rakyatnya, maka sungguh berarti ini ada kebohongan terhadap publik.
Komunikasi yang benar adalah komunikasi yang jujur apa adanya, hingga semestinya pemimpin melakukan hak tersebut kepada rakyatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kejujuran dalam berkomunikasi. Beliau mengajarkan kejujuran tidak hanya dalam tulisan, ucapan, atau tindakan, tetapi bahkan dalam isyarat pun harus dengan kejujuran. Seperti dalam hadisnya Nabi Saw. yang artinya, “Sesungguhnya tidak layak bagi seorang Nabi untuk berbohong meskipun dengan kedipan mata”.
Namun, sayangnya dalam sistem kapitalis sekuler demokrasi ini begitu sangat mustahil terwujudnya kejujuran dari pemimpin, karena justru banyak data-data atau gambaran-gambaran dimanipulasi yang menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik horizontal. Oleh karena itu, bukankah kita merindukan pemimpin yang senantiasa jujur dalam menjalankan amanahnya terhadap rakyat dan selalu mengedepankan urusan yang tentunya bersumber dari Syariat Islam?
Sayangnya, pemimpin seperti ini hanya dilahirkan dari sistem Islam yang menerapkan Syariat Islam secara kafah. Bukankah kita merindukan pemimpin terbaik yang lahir dari sistem terbaik, yakni Khilafah Islamiah? Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






