Abainya Pemerintah, SMP Negeri di Bandung Tidak Memiliki Gedung

Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan pokok bagi setiap rakyat yang wajib disediakan oleh negara dengan anggaran yang bersifat mutlak. Karena negara dalam Islam berfungsi sebagai raain, di mana negara akan mengurus dengan cara terbaik sesuai tuntunan dalam hukum syara.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Kemajuan teknologi ternyata tidak selalu sejalan dengan pemerataan pembangunan sarana fisik di tengah masyarakat. Masih ada beberapa daerah yang kekurangan sarana pendidikan yang memadai.
Seperti yang dilansir detik (27-9-2024), telah beredar video yang memperlihatkan sejumlah siswa berseragam SMP melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan beralaskan plastik terpal berwarna biru. Dalam video itu, tidak ada kursi atau pun meja untuk belajar. Mereka duduk lesehan untuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kejadian ini ada di salah satu SMP negeri yang berada di Bandung, yaitu SMPN 60 Bandung.
Sebagaimana yang dirilis detik ( 28-9-2024), sudah enam tahun SMPN 60 Bandung berdiri, tetapi sampai hari ini sekolah tersebut tidak mempunyai bangunan sekolah sendiri. Sebagian siswanya harus belajar di luar kelas demi mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain belajar dengan lesehan yang beralaskan terpal plastik berwarna biru di luar kelas, para siswa juga kerap belajar di bawah pohon rindang atau disingkat DPR.
Mengutip dari metrotvnews (28-9-2024), sejak berdiri tahun 2018, SMP Negeri 60 menumpang di SD Negeri Ciburuy, dan sampai sekarang belum mempunyai gedung sendiri. Humas SMP Negeri 60 Bandung Rita Nurbaeni mengatakan, tiap hari ada kelas yang belajar di luar ruangan dan sejak tahun 2023 ada dua rombel atau rombongan belajar yang kegiatan belajarnya di luar kelas. Hal ini sudah diajukan permohonan gedung kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, namun sampai sekarang belum ada respon.
Sekolah tanpa gedung di era yang sudah maju merupakan hal yang sangat miris, apalagi ini terjadi sejak sekolah itu berdiri tahun 2018. Sekolah tersebut menumpang di bangunan SD negeri, dan tidak semua kelas dapat tertampung dalam bangunan gedung SD tersebut. Mirisnya sekolah tersebut adalah SMP negeri.
Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam menentukan masa depan bangsa, dimana merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat. Namun sayangnya dalam sistem kapitalisme, negara tidak berpihak penuh pada rakyat. Hal ini semakin jelas ketika sekolah berdiri karena kebutuhan rakyat, namun negara tidak memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
Dalan sistem kapitalis, pemerintah berlepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak rakyat termasuk pendidikan. Padahal pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam mewujudkan negara agar bisa maju. Dalam pemerintahan kapitalis yang dipandang adalah untung dan rugi. Rakyat diposisikan sebagai pembeli dan penguasa sebagai penjual. Sehingga hubungan keduanya sebatas untung dan rugi, dan pemerintah tentunya tidak mau rugi dan selalu ingin untung. Padahal seharusnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan kebutuhan bagi rakyatnya dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.
Negara memang sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, namun sayangnya dana pendidikan sangat sedikit. Ada banyak hal yang membuat dana tidak dapat terserap secara sempurna, misalnya salah kelola dan bahkan juga menjadi ajang korupsi. Apalagi dengan adanya perubahan anggaran pendidikan yang dulunya didasarkan pada kebutuhan biaya pendidikan, saat ini didasarkan pada perhitungan anggaran. Hal itu dikarenakan ada anggapan bahwa pendidikan merupakan beban yang memperbesar defisit APBN. Pada akhirnya pemerintah pun menyerahkan urusan pendidikan ke sektor swasta. sehingga menjamur sekolah swasta dengan fasilitas yang baik. Hal ini menyebabkan rakyat golongan menengah ke atas saja yang bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
Dengan adanya sistem kapitalis, banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan. Menurut data dari Kemendikbudristek tahun 2024 hanya 20% pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mengalokasikan APBD mereka untuk pendidikan. Sistem kapitalis demokrasi ini banyak membuat pemimpin bermental oportunis, di mana anggaran pendidikan yang hanya sedikit tetap dikorupsi. Mereka menutup mata rapat-rapat terhadap sekolah negeri yang butuh gedung, anak-anak yang tidak mampu dan gaji guru yang tidak memadai. Apalagi gaji guru di tengah mahalnya kebutuhan masih sangat rendah, dan hal ini akan bisa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan akibat guru yang tidak fokus mendidik siswanya akibat harus mencari tambahan di luar.
Sistem kapitalis menjadikan pendidikan semakin suram, karena anggaran pendidikan akan semakin tidak jelas dikemanakan. Seharusnya anggaran digunakan untuk membuat gedung sekolah, gaji guru malah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan tidak tepat sasaran. Apalagi pendidikan bagi rakyat dianggap sebagai beban yang akan merugikan negara.
Berbeda dengan Islam yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang strategis untuk membangun peradaban yang maju dan mulia. Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara. Untuk biaya pendidikan dalam Islam tidak didasarkan pada pendapatan negara atau belanja negara, tetapi pada kebutuhan pendidikan itu sendiri. Dalam anggaran pendidikan fokus pada kemaslahatan umat, bukan pada kemudahan perhitungan dan kepentingan pemimpin. Biaya pendidikan semuanya akan ditanggung negara, yang anggarannya akan diambilkan dari baitul maal, dan apabila tidak mencukupi baru akan dibebankan kepada rakyat.
Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan pokok bagi setiap rakyat yang wajib disediakan oleh negara dengan anggaran yang bersifat mutlak. Karena negara dalam Islam berfungsi sebagai raain, di mana negara akan mengurus dengan cara terbaik sesuai tuntunan dalam hukum syara. Negara mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan, karena syara sudah menetapkan sumber-sumber pendapatan negara sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Misalnya dengan cara mengelola SDA melalui baitul maal yang kemudian digunakan sebagai biaya pendidikan berkualitas.
Semua warga negara akan mendapatkan layanan pendidikan yang layak, terjangkau dan bahkan gratis. Begitu juga dengan sarana dan prasarananya akan diberikan secara layak dan memadai agar bisa menunjang keberlangsungan belajar dan mengajar. Sehingga tidak akan ada sekolah yang tidak mempunyai gedung sebagai sarana pembelajaran.
Semua itu hanya bisa diwujudkan dengan diterapkannya Islam secara kafah dan keseluruhan dalam kehidupan. Sehingga rakyat akan mendapatkan jaminan hidup yang berkualitas dan memadai termasuk dalam hal pendidikan. Wallahu a’lam bishawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fahmzz
Photo Source by canva.com
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com