Oleh. Zia Sholihah
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM– Program Menuju Bebas Gizi Buruk (MBG) yang digagas pemerintah seharusnya menjadi solusi konkret untuk menekan angka stunting yang tinggi di Indonesia. Namun, implementasi program ini justru memunculkan berbagai masalah serius yang menunjukkan lemahnya keseriusan negara dalam menangani isu stunting.
Salah satu masalah utama dalam kebijakan MBG adalah pendanaannya. Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran yang besar, namun pengelolaannya sering kali tidak transparan. Banyak laporan menunjukkan bahwa anggaran tersebut tidak efektif dialokasikan, bahkan berpotensi disalahgunakan. Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak mendapatkan dampak signifikan dari program ini.
Makanan yang disalurkan melalui program MBG juga menjadi sorotan. Banyak penerima mengeluhkan kualitas makanan yang tidak sesuai standar gizi, bahkan ada yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Hal ini tidak hanya membahayakan penerima bantuan, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi dan kualitas pangan yang diberikan.
Temuan BBC News Indonesia sendiri di beberapa daerah, ada sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang mereka makan terasa pahit dan agak kecut. Selain itu ada juga yang kecewa karena tak dapat susu seperti yang dijanjikan. Beberapa lagi sekolah bahkan terlambat sampai dua jam menerima makanan bergizi gratis. (sman1giri, 13-1-2025)
Selain itu, sasaran program sering kali meleset. Banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau oleh program ini, sementara bantuan diberikan kepada pihak-pihak yang kurang membutuhkan. Ini memperlihatkan lemahnya pendataan dan perencanaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang diklaim sebagai solusi stunting.
Dadan mengatakan ada banyak laporan, bahwa anak-anak yang mengadu kepada orang tuannya, belum mendapatkan makan bergizi. Sementara sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan makan bergizi.
(CNBCIndonesia, 17-1-2025)
Program MBG sejatinya lebih terlihat sebagai proyek pencitraan untuk kepentingan politik daripada sebagai upaya tulus membantu rakyat. Dengan mendekati masa kampanye, kebijakan ini nampak dijadikan alat untuk menarik simpati rakyat tanpa menyentuh akar masalah. Ujung-ujungnya, program ini justru menguntungkan korporasi yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, sementara rakyat kembali menjadi pihak yang dirugikan.
Stunting tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya bantuan makanan, tetapi oleh persoalan struktural seperti rendahnya tingkat pendapatan, sulitnya akses terhadap pangan berkualitas, dan minimnya edukasi gizi. Namun, kebijakan MBG tidak menyentuh akar masalah ini. Negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang luas atau membangun kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat secara merata.
Berbeda dengan sistem kapitalis yang mendasari kebijakan seperti MBG, sistem Islam memiliki mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam untuk menjamin kebutuhan gizi generasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil dalam sistem tersebut:
- Menyediakan Lapangan Kerja yang Luas
Negara bertanggung jawab membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar rakyat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. - Membangun Kedaulatan Pangan
Di bawah departemen kemaslahatan umum, negara akan menjaga ketersediaan dan kualitas pangan di tengah masyarakat, memastikan tidak ada rakyat yang kekurangan makanan bergizi. - Melibatkan Pakar dalam Kebijakan
Khilafah akan melibatkan para pakar di bidang gizi, kesehatan, dan pertanian dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, dan ketahanan pangan. - Menggunakan Dana Besar yang Halal
Sumber dana Islam berasal dari zakat, jizyah, kharaj, dan sumber lain yang halal, sehingga mampu membiayai kebijakan dengan kualitas terbaik tanpa membebani rakyat.
Kebijakan MBG yang diterapkan saat ini terbukti tidak efektif dan hanya menjadi program populis yang menguntungkan korporasi tertentu. Tanpa perencanaan yang matang dan fokus pada kebutuhan rakyat, kebijakan ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah stunting secara menyeluruh.
Sebaliknya, sistem Islam yang diterapkan oleh daulah menawarkan solusi komprehensif yang menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi rakyat dengan mekanisme yang adil dan sesuai syariat Islam. Sudah saatnya kita mempertimbangkan sistem alternatif yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan generasi masa depan.
Wallahu a’lam bishawab.[]
Editor : Hafidzah Lathifah; Ilustrator : Fahmzz
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
