Kepemimpinan Islam hadir untuk mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyatnya. Berbeda dengan kepemimpinan kapitalisme yang mengedepankan kepentingan para pemilik modal.
Oleh Fathimah A. S.
(Aktivis Dakwah Kampus)
JURNALVIBES.COM – Baru-baru ini, konflik lahan yang terjadi di Desa Wadas sedang viral di berbagai kanal media. Konflik ini bermula ketika pemerintah akan membangun Bendungan Bener di Desa Guntur, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bendungan ini telah ditetapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Untuk melancarkan proyek ini, pemerintah berupaya membebaskan lahan di Desa Wadas. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018, desa ini dijadikan sebagai lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit (mediaindonesia.com, 10/02/2022).
Konflik ini sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Namun memanas kembali karena adanya penolakan warga desa yang terdampak atas penambangan tersebut. Pasalnya, lahan di desa tersebut telah menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar selama puluhan tahun. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam tanaman pertanian dan perkebunan di lahan tersebut. Mereka khawatir akan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan sebagai efek penambangan (projectmultatuli.org, 24/05/2021).
Puncak dari konflik ini terjadi pada 08/02/2022, saat petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, satpol PP, dan TNI turut mendampingi kegiatan pengukuran tanah di desa Wadas. Warga kecewa atas kegiatan ini, karena pada dasarnya kegiatan pembebasan lahan belum selesai. Bahkan banyak warga yang belum menyetujui proyek ini (regional.kompas.com, 11/02/2022). Ditambah adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga saat melakukan pengamanan, sebagaimana ditemukan oleh Komnas HAM (news.detik.com, 14/02/2022).
Pada akhirnya, konflik ini berujung pada penangkapan 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan pengukuran (mediaindonesia.com, 10/02/2022).
Jika kita amati secara mendalam, konflik lahan yang terjadi hari ini disebabkan oleh kapitalisme yang tidak memiliki konsep kepemilikan lahan. Kapitalisme tidak peduli mana yang merupakan lahan milik individu, lahan milik umum, dan lahan milik negara. Negara penganut kapitalisme menyusun rencana pola ruang wilayah yang secara teori harus diimplementasikan secara real di lapangan. Akan tetapi, dalam praktiknya tak dapat dipungkiri kerap terjadi perubahan-perubahan sesuai kepentingan yang bukan kepentingan rakyat.
Sebagai akibatnya, jika suatu kawasan belum sesuai peruntukannya menurut kepentingan tersebut, negara merasa berhak untuk melakukan pembebasan lahan secara paksa. Inilah yang kerap menimbulkan masalah. Karena fokus utamanya adalah goalnya proyek, bukan kepentingan rakyat. Telah menjadi rahasia umum bahwa warga kerap kali merasakan sosialisasi pembebasan lahan yang tidak menyeluruh, pengabaian penolakan warga, dan pemaksaan persetujuan.
Adanya penangkapan warga yang dianggap menghalangi kegiatan pengukuran tanah juga semakin menunjukkan gaya kepemimpinan yang represif dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan. Hal ini mereka lakukan untuk memperlancar kepentingan pihak tertentu demi memperoleh materi sebanyak-banyaknya.
Mereka melakukan segala hal demi menggapai tujuan, walau rakyat menjadi korban. Pendekatan represif cenderung dilakukan karena banyak keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan untuk memenuhi hasrat segelintir pihak.
Ini semua juga terjadi akibat ketidakmampuan negara kapitalisme untuk memberi rasa percaya kepada rakyatnya. Banyak ditemui, pasca terjadinya kegiatan penambangan, rakyatlah yang terkena getahnya. Bisa berupa kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan rakyat. Polusi yang ditimbulkan akibat pembangunan, atau ganti untung yang nyatanya tidak begitu menguntungkan rakyat. Inilah yang menjadi faktor utama penolakan rakyat atas kegiatan penambangan ini.
Terlebih lagi apabila dilihat lebih dalam, untuk siapakah proyek pembangunan bendungan tersebut? Benarkah untuk rakyat? Sementara tercium aroma untuk memperlancar aktivitas pariwisata dan pertumbuhan investasi di wilayah bagian selatan. Sehingga inilah yang dianggap mendesak untuk dibangun bendungan baru, sampai-sampai harus menekan rakyat yang menolak proyek ini. Sungguh, inilah potret kelam kepemimpinan di negeri ini akibat penerapan sistem kapitalisme.
Hal ini berbeda jauh dengan Islam. Negara yang menerapkan Islam secara kafah akan menerapkan kebijakan yang berdasarkan syariat. Kepemimpinan Islam hadir untuk mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyatnya. Berbeda dengan kepemimpinan kapitalisme yang mengedepankan kepentingan para pemilik modal.
Sejarah telah mencatat ketegasan sikap Khalifah Umar bin Khattab saat mendengar Yahudi tua yang mengadu bahwa gubuk reyotnya digusur oleh Gubernur Mesir saat itu, Amr bin Ash. Khalifah Umar langsung meminta Yahudi tersebut untuk memberikan tulang yang telah ia gores ujung pedangnya kepada Amr bin Ash. Setelah melihat tulang dari Sang Khalifah, Gubernur Mesir pun ketakutan dan segera memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang sudah setengah jadi sebagai ganti kezalimannya atas Yahudi tua itu. Ini menunjukkan sikap mulia Khalifah Umar yang lebih mementingkan kemaslahatan rakyatnya. Tulang tersebut bertuliskan alif yang dicoret, yang bermakna kewajiban pemimpin untuk berlaku adil terhadap rakyatnya atau jika tidak maka akan ditebas lehernya.
MasyaAllah. Segala pengaturan yang berpihak pada rakyat ini hanya dapat terlaksana dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah yaitu khilafah. Sudah sepantasnya kita mulai mengkaji Islam secara kafah sehingga kita menyadari kesempurnaan Islam dalam mengatasi segala problematika kehidupan. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
