Akidah Islam yang menjadi kaidah berpikirnya sebagai pengikat pada anggota partainya. Bukan tebar pesona dengan mengadakan kontes baliho demi untuk mendapatkan kursi jabatan.
Oleh Sulistijeni
(Pegiat Literasi)
JURNALVIBES.COM – Menurut Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi, Syarwi Chaniago, Partai Demokrat dan PKS tetap harus konsisten di pihak oposisi apabila PAN merapat ke koalisi pemerintah. Pangi menyebutkan negara tanpa ada kekuatan oposisi tidaklah baik. “Sudah 82 persen koalisi pendukung presiden berkuasa, tinggal PKS dan Demokrat, semoga konsisten tidak jadi tukang stempel dan mengamini semua kebijakan pemerintah,” ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/8/2021).
Pangi memprediksi mengenai merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri. Kemungkinan reshuffle akan terjadi di tubuh kabinet setelah PAN merapat. Reshuffle kabinet itu bisa saja terjadi di tahun kedua pemerintahan Jokowi yang jatuh pada Oktober 2021 mendatang. “Reshuffle kemungkinan dua tahun pemerintahan Jokowi, menurut saya bakal ada 1-2 menteri dari kader PAN,” ungkap Pangi.
Pangi juga menyebut ada koalisi tambun presiden Jokowi yang perlu dipertanyakan. “Kita patut bertanya apa tujuan Presiden Jokowi atau pemerintah di balik pembentukan koalisi tambun di periode kedua. Biasanya grand coalition (koalisi besar) dibentuk pada periode pertama, periode kedua sudah enggak lagi fokus penambahan anggota koalisi,” ujarnya.
Patut dipertanyakan apakah ada agenda memuluskan langkah politik amandemen kelima untuk menambah masa jabatan presiden tiga periode. Pangi mengungkapkan telah menyeruak bau amis yang mulai tak sedap karena untuk mengamankan rencana amandemen yang terkait isu diperpanjangnya masa jabatan presiden, dan publik harus dengan tegas menolak untuk menutup pintu ini serapat-rapatnya. “Karena dapat dipastikan tidak akan ada dialetika dan pembahasan yang rasional dan substantif, hanya akan unjuk kekuatan dan banyak-banyakin suara, tanding-tandingan jumlah kursi di parlemen,” ujar Pangi. (tribunnews.com, 28/8/2021)
Yandri Susanto selaku Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional angkat bicara, setelah pihaknya hadir ke istana, menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi dan beberapa parpol ini berjalan kondusif. Topik pembicaraan dalam pertemuan ini hanya persoalan program pemerintah selama menangani pandemi Covid-19. “Di pertemuan itu, situasinya sangat kondusif bagus, situasi istana sangat membangun.” kata Yandri. Dalam diskusi itu ia diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, “Semua ketua umum diberi kesempatan. Ini yang menariknya, termasuk Ketua Umum PAN,” imbuhnya.
Hingga saat ini belum ada pembicaraan soal koalisi, masuknya parpol ke koalisi Jokowi adalah hak sang presiden sendiri menurut Yandri. “Belum ada pembicaraan koalisi, atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung,” kata Yandri.
Dari undangan pertemuan ini, kata Yandri, pihaknya sangat merasa terhormat bisa diajak berdiskusi dengan Jokowi dan parpol lainnya. “Kami merasa terhormat dan berterima kasih pada pak Jokowi yang sudah melibatkan ketua umum PAN dan Sekjen diundang untuk berbicara mengenai masalah bagaimana menghadapi problem yang begitu hebat di negeri ini,” jelas Yandri. (tribunnews.com, 28/8/2021)
Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) mengakui istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tidak heran jika peran Partai Demokrat, PKS, dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang greget. “PKS, Demokrat, dan PAN sebagai counter party atau mitra kritis yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang, melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Karyono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021). Terutama PKS, tampak ada perbedaan sikap dengan pemerintah. PKS paling lantang mengkritik pemerintah seolah ingin menunjukkan posisi diametral dengan pemerintah. (sindonews.com, 12/1/2021)
Wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 lebih menjadi perhatian partai dan wakil rakyat. Mereka berfokus menggalang koalisi dan menjajaki berbagai posisi (oposisi atau masuk pemerintahan) demi mengamankan kedudukan. Inilah gambaran politik demokrasi, sistem politiknya mendorong lahirnya parpol politisi pengabdi kursi bukan sebagai pelayan kemaslahatan rakyat. Bisa juga dengan alasan adanya parpol oposisi dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja dengan pemerintah sekarang. Yang dulu sebelum menjabat memberikan janji-janji manis dan menebarkan pesona agar bisa menarik suara dan perhatian. Yang tadinya sebagai lawan politiknya akan bisa menjadi teman dan berkoalisi didalam pemerintahan. Sampai-sampai bahkan ada parpol Islam yang tidak segan-segan berkoalisi dengan partai sekuler, dan jelas ini akan bisa menyingkirkan agama dalam aturan aktivitas parpolnya. Dominasi partai sekuler pun akhirnya bisa menyeret partai Islam melakukan berbagai manuver politik agar tetap eksis di negeri ini.
Apalagi di tengah pandemi yang sekarang tidak kunjung padam, banyak pejabat politisi dari berbagai parpol melakukan kontes. Seperti misalnya kontes baliho yang mewabah di penjuru kota, padahal pilpres 2024 masih sangat jauh. Namun sejumlah politisi sudah mulai menebar pesona dengan memasang baliho bergambar wajah politisi tersebut dengan berukuran super besar dan terpampang di jalanan.
Apalagi kontestasi Pilpres 2024 masih terbilang masih cukup lama sehingga pemasangan baliho-baliho bergambar wajah politisi itu dinilai terlalu dini. Harusnya para pejabat politisi tersebut lebih banyak berbuat dalam hal penanganan Covid-19 bukannya malah menebarkan pesona ke rakyat dan mencari perhatian rakyat. Rasa empati dan solidaritas kemanusiaan para pejabat parpol masih kurang di tengah wabah pandemi sekarang ini.
Saat rakyat butuh bantuan tetapi pejabat parpol malah berlaku seakan tidak perduli dengan penderitaan rakyatnya. Tidak mau berusaha untuk menolong memberikan bantuan ekonomi di tengah himpitan akibat wabah yang tidak kunjung selesai. Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi sekarang, yang ada hanyalah politik transaksional yang melahirkan para politikus yang bekerja untuk partai dan kepentingan pribadinya, dan umat hanya dijadikan sebagai pendulang suara saja.
Islam mewajibkan kaum Muslim untuk membentuk sebuah partai politik yang berideologikan Islam. Umat Islam tidak boleh anti politik dan tidak mau terjun ke politik, apalagi politik yang berideologi dengan Islam.
Politik yang berideologi Islam adalah politik yang mengurusi urusan umat dan untuk melanjutkan kehidupan Islam. Bukan seperti politik yang diterapkan di sistem kapitalisme sekarang, di mana hanya mengurusi perut sendiri dan kursi jabatan. Melainkan politik Islam mengurusi umat dalam hal menyejahterakan dan memberikan kedamaian dengan menerapkan Islam.
Oleh karenanya, ada kewajiban bagi umat untuk bisa tergabung dalam jamaah dan menjadi bagian dari sebuah jamaah atau parpol adalah wujud ibadah yang levelnya setara sahabat.
Aktivitas utama parpol dalam Islam adalah berdakwah. Seperti firman Allah Swt. di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron [3]: 104)
Di mana ayat tersebut dengan tegas, Allah Swt. memerintahkan hendaknya ada segolongan umat, yang berarti kelompok yang terorganisir, yang memiliki tujuan menyerukan Islam. Menyeru pada yang makruf dan mencegah pada yang mungkar, baik kepada masyarakat maupun negara. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik, yaitu partai politik yang dibangun berdasarkan akidah Islam, yang mana tujuan dibangunnya parpol tersebut semata untuk diterapkannya Islam oleh masyarakat dan juga negara.
Akidah Islam yang menjadi kaidah berpikirnya sebagai pengikat pada anggota partainya. Bukan tebar pesona dengan mengadakan kontes baliho demi untuk mendapatkan kursi jabatan, kepentingan materi dan lainnya yang mengikat antar anggotanya, tetapi akidah Islam lah yang menjadikan pengikat kuat parpol dalam melaksanakan aktivitasnya.
Akidah Islam yang diterapkan secara keseluruhan dan sempurna, yang diterapkan oleh negara dengan cara menegakkan khilafah. Parpol Islam lah yang akan menjaga dan mempertahankan khilafah agar tidak melanggar sedikit pun dari visi dan tujuannya. Yaitu untuk melanjutkan kehidupan Islam. Dengan menjalankan aktivitas utamanya yaitu berdakwah, bukan berebut suara demi sebuah kursi.
Parpol harus getol menyadarkan umat akan pentingnya penerapan Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah. Dan saat Khilafah telah tegak nanti, parpol akan terus mengawal pemerintah agar terus dalam koridor yang diridai Allah Swt. Wallahu a’lam bishshawab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
