Penghapusan Premium, Bukti Zalim Pemerintah Terhadap Rakyat?

Konsep kepemimpinan dalam Islam akan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, serta mencintai rakyatnya. Mereka tidak melakukan penipuan, berdusta, khianat, apalagi menyengsarakan rakyatnya dengan menerapkan aturan yang zalim.
Oleh Eva Arnika, S.Pd.
JURNALVIBES.COM – Wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium kembali mengemuka. Pro kontra di masyarakat pun terjadi. Sejumlah pengemudi ojek online dan taksi, menolak rencana penghapusan dua jenis BBM tersebut, karena akan memberatkan secara ekonomi, jika menggunakan jenis yang lebih mahal. Sementara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, rencana itu lebih dipengaruhi motif ekonomi yang dibungkus alasan lingkungan.
Dari sisi ekonomi, rencana itu sebagai upaya untuk melakukan penghematan, akibat membengkaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Segala upaya dilakukan untuk penghematan. “Tapi masalahnya, apakah penghematan harus dengan cara pencabutan BBM dan subsidi?” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS). “Relokasi anggaran yang lain saja. Masih banyak ruang fiskal, seperti belanja barang pemerintah, belanja pegawai pemerintah, belanja pembayaran bunga utang, sebelum menyasar kepada barang kebutuhan konsumsi masyarakat banyak,” ujarnya. (bbc.com, 28/12/21)
Dikutip dari bbc.com, berdasarkan data Pertamina per November 2020, konsumsi BBM nasional terbesar adalah jenis pertalite sekitar 63%, lalu premium 23%, pertamax 13%, dan pertamax turbo 1%. Artinya, kalau premium dan pertalite dihapus, dan digeser ke pertamax, maka implikasinya akan terjadi inflasi yang tinggi. Bahkan, mungkin terjadi hiperinflasi, karena ketergantungan pada pertalite dan premium yang tinggi. Ditambah adanya pengaruh pandemi. Daya beli masyarakat belum pulih. Harga gas LPG non subsidi naik, harga kebutuhan pokok naik, tarif listrik diusulkan naik, tarif PPN dari 10% menjadi 11%, dan sekarang premium hilang. Kemiskinan dan ketimpangan diprediksi akan semakin tinggi di tahun 2022.
Sungguh, ini membuktikan wajah buruk rezim kapitalis. Tak pernah berpihak pada rakyat, tak pernah mau tulus mengurusi rakyatnya. Kebijakan zalim ini merupakan buah dari diterapkannya sistem kapitalis. Sistem ini telah menjadikan penguasa tidak lebih dari sekedar makelar dengan orientasi untung rugi. Mereka berkelindan dengan kepentingan para kapitalis (pemilik modal), dengan menjadikan hajat hidup publik sebagai lahan bisnis. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat, pemerintah malah memilih berselingkuh dengan para cukong korporasi.
Sistem ini telah melahirkan penguasa zalim dan tak punya empati sedikit pun kepada rakyatnya. Sistem ini juga telah menghilangkan fungsi penguasa sebagai penjaga dan pelayan rakyat. Berbeda jauh dengan sistem Islam yang datang dari Sang Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan.
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah seperti minyak bumi, merupakan harta milik umum. Pemerintah sebagai wakil rakyat wajib mengelolanya secara langsung. Haram menyerahkan pengelolaannya pada pihak swasta, baik domestik apalagi asing. Semua hasil pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat berupa BBM murah dan bahkan gratis. Jika masih tersisa dari hasil pengelolaan tersebut, dapat diberikan dalam bentuk pelayanan jasa di bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan. Juga bisa untuk pembiayaan kebutuhan pokok publik lainnya secara gratis.
Sistem Islam juga meniscayakan untuk mewujudkan para pemimpin yang baik dan bertakwa. Islam menjadikan kepemimpinan adalah amanah, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. Dalam sistem Islam, pemimpin juga berfungsi sebagai perisai (junnah) dan pelayan rakyat.
Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Sesungguhnya Al-Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan kekuasaan-Nya. Jika seorang Imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia (Khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka dia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Daud, Ahmad).
Konsep kepemimpinan ini akan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, serta mencintai rakyatnya. Mereka tidak melakukan penipuan, berdusta, khianat, apalagi menyengsarakan rakyatnya dengan menerapkan aturan yang zalim.
Demikianlah gambaran keunggulan pemimpin dalam Islam. Sudah seharusnya seluruh umat Islam rindu diatur oleh syariat Islam, rindu dipimpin oleh seorang khalifah. Maka, sudah saatnya kita bersegera memperjuangkan tegaknya syariat Islam untuk diterapkan dalam naungan khilafah islamiah. Wallahu a’lam bishawwab. []
Editor: Ulinnuha; Ilustrator: Fathzz
Photo Source by Google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com






