Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, maka tidak ada bagian yang timpang. Semua sisi kehidupan akan saling melengkapi dan menjadi kesatuan yang kompak bergerak bersama dalam sinergitas yang terbaik.
Oleh Dewi Purnasari
(Aktivis Dakwah Politik)
JurnalVibes.com– Konflik bersenjata selama satu dekade telah menyebabkan Suriah menjadi negara yang mengalami krisis pangan berkepanjangan. Penduduk Kota Zabadani misalnya, telah lama tak mengkonsumsi daging dan keju lagi. Mereka kini hanya memakan roti dengan ukuran kecil-kecil dan mencelupkannya ke dalam teh agar mengembang. Hal ini karena semakin meningkatnya harga roti dan diberlakukannya pembatasan roti bersubsidi yang dapat dibeli masyarakat. Bahkan banyak orang di Suriah rela mengantre ataupun melakukan perjalanan jauh melewati pos-pos pemeriksaan demi mendapatkan roti.
Sebelum tahun 2011, Suriah masih mampu menghasilkan gandum yang cukup untuk memproduksi roti bagi penduduknya. Namun sejak perang berkobar, lahan-lahan gandum menjadi semakin sedikit. Roti menjadi barang rebutan karena produksi roti tak mencukupi. Akhirnya lahirlah krisis pangan yang parah, yang mengakibatkan jutaan orang kelaparan, demikian laporan dari Peneliti Suriah di Human Rights Watch, Sara Kayyali.
Depresiasi mata uang Suriah yang semakin parah, juga mempengaruhi daya beli penduduk. Hal itu mengakibatkan sekitar 46 persen keluarga di Suriah harus mengurangi jatah makan harian mereka. Seiring dengan itu, sudah 38 persen orang dewasa di Suriah mengurangi konsumsi pangan mereka, agar anak-anak mereka mendapatkan cukup makanan. Demikian perkiraan dari World Food Programme (WFP). Sementara itu, pemerintah Suriah tak berdaya mengatasi krisis pangan yang melanda.
Di Palestina, menurut laporan Bank Dunia, lebih dari seperempat warganya hidup di bawah garis kemiskinan sebelum serangan Covid-19. Sedangkan selama Pandemi Covid-19, jumlah warga miskin meningkat pesat, yaitu sebesar 30 persen di wilayah Tepi Barat dan 64 persen di Jalur Gaza (kompas.com, 13/5/2021). Hal ini seiring dengan berkurangnya donasi dari luar Palestina akibat semakin intensifnya blokade Israel, dan juga terbatasnya intrumen ekonomi yang ada.
Akibat berkonflik dengan Israel selama puluhan tahun, Palestina tidak memiliki kestabilan ekonomi. Palestina terpaksa mengandalkan bantuan donasi internasional untuk menyuplai makanan bagi warganya, dan menggerakkan roda perekonomiannya. Selain donasi internasional, warga Palestina terpaksa menggantungkan hidup dengan bekerja di sejumlah lahan pertanian, perkebunan, industri, dan konstruksi milik Israel. Di Jalur gaza, sebagian kecil penduduknya berprofesi sebagai nelayan di kawasan perairan yang sempit, karena banyaknya blokade dari Angkatan Laut Israel.
Ancaman krisis pangan dan kelaparan ektrem juga melanda jutaan warga Myanmar. Perebutan kekuasaan yang akhirnya melengserkan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 lalu telah melumpuhkan ekonomi dan perbankan nasional Myanmar. Tutupnya pabrik-pabrik dan melambungnya harga bahan bakar menjadikan banyak warga Myanmar jatuh dalam kemiskinan. Mereka bahkan hanya bertahan dengan memakan nasi putih dan garam setiap hari. WFP memperkirakan dalam enam bulan ke depan, sebanyak lebih dari 3,4 juta orang akan menderita kelaparan.
Kenaikan harga bahan bakar di Myanmar memicu kenaikan harga makanan hingga 50 persen. Karenanya, sedikit sekali orang yang mampu membeli lauk pauk, bahkan yang sederhana sekalipun. Hal itu karena mereka sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Mereka selalu dibayang-bayangi ketakutan akan kondisi negara yang tidak menentu ke depannya.
PBB telah menyatakan bahwa 30 juta orang di seluruh dunia terancam kelaparan (Beritasatu, 13/3/2021). Tanpa penanganan segera, maka jutaan orang akan mencapai ambang kelaparan dan kematian yang ekstrem, demikian ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB lebih lanjut. Lebih dari 36 negara yang sedang berjalan menuju kondisi kelaparan. Wilayah yang berpotensi tinggi menderita kelaparan adalah sekitar Tanduk Afrika, Sudan Selatan, Yaman, dan Afganistan. Krisis pangan nampaknya telah mengancam eksistensi manusia di bumi ini.
Indonesia, walaupun terkenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya, namun juga tidak luput dari ancaman krisis pangan. Terbukti dari masuknya Indonesia pada tahun 2021 dalam daftar negara dengan tingkat kelaparan yang serius. Bahkan dalam data Global Hunger Index (GHI) dinyatakan bahwa indeks kelaparan Indonesia lebih buruk dari Vietnam dan Filipina. Tercatat dalam GHI, 144 juta anak Indonesia menderita stunting (kerdil, tanda kurang gizi kronis), dan 47 juta anak menderita wasting (kurus, tanda kurang gizi akut).
Mencukupi kebutuhan pangan 267 juta penduduknya ternyata masih jauh panggang dari api bagi pemerintah Indonesia. Mencapai kedaulatan pangan masih menjadi mimpi belaka. Hal ini terbukti, bahwa walaupun memiliki tanah dan laut yang luas dan subur, pemerintah negeri ini masih mengimpor bahan pangan dari luar negeri.
Pada Februari 2021 saja pengeluaran pemerintah untuk impor telah mencapai USD 13,26 Miliar. Barang-barang yang diimpor Indonesia adalah mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, plastik dan barang plastik, kendaraan, spare-part kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan komoditas pangan yang dipasok dari impor mulai dari kedelai, jagung, bawang putih, hingga gula.
Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Kekhilafah Islam
Ketahanan pangan dalam kekhilafahan Islam dapat diwujudkan melalui swasembada pangan. Swasembada pangan ini adalah kebijakan meningkatkan produksi pertanian pada sektor hulu, melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi menjamin tersedianya keperluan sarana produksi pertanian oleh negara khilafah. Sedangkan ekstensifikasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh khalifah untuk meningkatkan luas tanah pertanian yang harus diolah. Misalnya dengan cara menghidupkan tanah-tanah mati menjadi tanah yang menghasilkan bahan pangan.
Kemudian, negara khilafah juga menetapkan kebijakan mengembangkan sektor riil dalam industri pertanian. Perputaran uang dan modal di sektor non riil harus dihapuskan agar jumlah uang beredar mencukupi, sehingga menggerakkan roda perekonomian secara sehat. Khalifah juga harus menetapkan kebijakan penstabilan harga, seperti melarang intervensi harga dan penimbunan barang dilakukan oleh pihak manapun. Negara khilafah juga harus menjaga keseimbangan supply dan demand, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.
Demikian sekilas mengenai cara kekhilafahan Islam dalam menjaga ketahanan pangan. Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, maka tidak ada bagian yang timpang. Semua sisi kehidupan akan saling melengkapi dan menjadi kesatuan yang kompak bergerak bersama dalam sinergitas yang terbaik. Ketahanan pangan akan terwujud, kestabilan harga akan terjaga, dan ketersediaan bahan pangan akan terjamin. Semua hanya akan niscaya jika umat termasuk pemimpinnya mau menerapkan syariat Islam secara kafah (menyeluruh).
Wallahu a’lam
Pictures source by google
Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com
