Opini

Aroma Balas Budi Di Balik Penempatan Komisaris bagi Sang Musisi

Banyak kalangan yang meragukan performa kinerja Abdee sebagai komisaris PT. Telkom yg jauh berbeda dengan bidang yang digelutinya selama ini



Oleh Ummul Asminingrum, S.Pd.

JurnalVibes.Com-Nama Abdi Negara Nurdin atau lebih dikenal dengan Abdee Slank, santer menjadi pemberitaan dan banyak diperbincangkan di media sosial. Bukan karena Bandnya mengeluarkan album baru. Melainkan dirinya diangkat menjadi Komisaris PT Telkom IndonesiaTbk (Persero). Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5) kemarin. (CNNIndonesia, 29/05/2021)

Banyak kalangan yang meragukan performa kinerja Abdee sebagai komisaris PT. Telkom yg jauh berbeda dengan bidang yang digelutinya selama ini. Tidak jarang pula yang mempertanyakan latar belakang pengangkatannya. Bahkan mencium adanya aroma balas budi dibalik penunjukan sang musisi.

Bagaimana tidak, seperti yang dituliskan dalam salah satu situs berita online, bahwa setidaknya ada 13 orang di lingkaran istana yang diangkat menjadi komisaris BUMN. Dimana nama-nama tersebut pernah mendukung pencalonan presiden terpilih saat ini maupun wakilnya dalam pilpres sebelumnya.

Termasuk salah satunya adalah Abdi Negara Nurdin salah satu personil Slank. Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung presiden Jokowi. Bahkan sejak pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu.

Bukan hal yang baru memang, dalam praktik bernegara berdasarkan sistem politik demokrasi. Dimana seseorang bisa menjadi pemimpin baik kepala negara atau daerah apabila didukung banyak kalangan. Mereka bersatu menjadi tim sukses (timses) paslon. Keberadaan timses inilah, yang akhirnya mengakibatkan adanya politik balas budi.

Sebab dalam perpolitikan negara yang berazaskan sekulerisme pasti tak ada ‘makan siang gratis’. Karena landasannya adalah keuntungan dan materi. Bagi para pendukung nya, maka balasan yang didapat adalah sebuah jabatan. Maka tak heran apabila banyak timses dari pemimpin terpilih yang menduduki ‘kursi’ tertentu di perusahaan plat merah.

Penunjukan komisaris BUMN seperti ini telah mengesampingkan kompetensi. Bukan menilai siapa yang layak menjadi pejabat, namun lebih kepada siapa yang telah banyak berjasa. Bagi yang banyak berjasa itulah yang mendapat peluang menuju kursi jabatan dalam instansi tertentu.

Tanpa mempedulikan apakah yang bersangkutan benar-benar cakap dalan mengurusi instansi tersebut. Orientasi nya bisa jadi karena dia adalah publik figur, memiliki banyak penggemar, dari kalangan milenial dan lain sebagainya.

Adanya hal demikian dihawatirkan akan merugikan negara. Sebab sebuah jabatan tidak dipegang oleh ahlinya. Tidak menutup kemungkinan memunculkan oknum-oknum tikus berdasi baru. Jelas hal ini akan sangat merugikan negara dan semakin menambah penderitaan rakyat.

Hal ini senada dengan sabda nabi Muhammad Saw :

إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Al-Bukhari no. 6015)

Seperti yang dikhawatirkan oleh DPP PKS Bukhori Yusuf. Ia menyebut penempatan sang gitaris menjadi komisaris hanya akan merugikan instansi tersebut karena latar belakang profesi yang tak sesuai. Apabila instansi tersebut rugi maka negara akan ikut merugi.

Peluang terjadinya korupsi bisa saja terjadi, apabila seseorang tidak cakap dalam bidangnya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam perencanaan yang sudah barang tentu semua itu terkait dengan dana. Sudah pasti setiap instansi punya pendanaan masing-masing. Hal tersebut sangat riskan akan penyelewengan. Apalagi jika pemimpin nya tidak bertakwa, pasti akan mudah tergiur dengan banyaknya materi disekitarnya.

Saat ini umat semakin gerah dengan aturan hidup yang mengesampingkan peran sang pencipta. Aturan hidup yang semakin membuat manusia terlena. Gila harta, hingga syahwat kekuasaan menguasainya. Menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan jutaan rakyat. Umat butuh sebuah sistem yang mampu menjamin kesejahteraan mereka, mengurusi kepentingan dan hajjat hidup masyarakat.

Sistem yang berasal dari Allah Swt sang pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Sistem yang mampu mencetak pemimpin amanah dan bertakwa. Itulah sistem warisan Rasulullah Saw, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, hingga Khilafah Utsmani di Turki.

Sistem itu tak lain dan tak bukan adalah sistem Islam. Yang termanifestasi dalam sebuah negara Daulah khilafah dengan seperangkat mekanisme dan aturan kehidupan yang lengkap. Tidak terkecuali dalam masalah perpolitikan. Politik dalam Islam bermakna mengurusi segala kepentingan rakyat. Bukan sekedar meraih kekuasaan. Sedangkan kekuasaan sendiri dalam Islam ditujukan untuk menegakkan hukum Allah Swt dan amar makruf nahi munkar.

Tujuan tersebut dapat terealisasi apabila pejabat yang mengembannya adalah ahlut-taqwa (amanah) dan ahlul-kifayah (orang-orang yang memiliki kapabilitas). Sehingga Islam memiliki kriteria sendiri dalam memilih pemimpin maupun pejabat negaranya. Diantara kriteria yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

  1. Al -Quwwah (Kekuatan)
    Seorang pemimpin harus memiliki dua kekuatan yang pertama yaitu kekuatan aqliyah atau akal. Dimana kekuatan akal ini akan menjadikan dirinya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan syariat Islam. Sedangkan kekuatan nafsiyah atau kejiwaan, semacam sabar, tidak tergesa-gesa, tidak emosional dan lain-lain. Sebab seorang pemimpin yang lemah kejiwaannya cenderung akan mudah mengeluh, gampang emosi, serampangan dan gegabah dalam mengambil tindakan.
  2. At-Taqwa (Ketakwaan)
    Ketakwaan adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin atau penguasa. Dengan ketakwaan ia akan selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya. Ia akan senantiasa taat kepada Allah Swt. Berjalan lurus sesuai syariat dan berusaha sekuat tenaga menerapkan hukum-hukum Nya. Ia sadar bahwa jabatannya suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
  3. Ar-rifq (Lemah Lembut)
    Seorang pemimpin atau pejabat negara harus memiliki sifat lemah lembut ketika bergaul dengan rakyatnya. Dengan sifat ini ia akan mencintai dan dicintai oleh rakyatnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.


Pictures source by google

Disclaimer: JURNALVIBES.COM adalah wadah bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan bernapaskan Islam yang kredibel, inspiratif, dan edukatif. JURNALVIBES.COM melakukan sistem seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan JURNALVIBES.COM. Silakan mengirimkan tulisan Anda ke email redaksi@jurnalvibes.com

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button